HEADLINES

KPK Tetapkan Setya Novanto Tersangka e-KTP

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 trilyun.

“KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto), anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, di KPK, Jakarta, Senin malam (17/7/2017).

Menurut Agus, penetapan tersangka ini setelah KPK meningkatkan penyelidikan ke tahap penyidikan karena menemukan dua bukti permulaan yang cukup.

“Dan mencermati fakta persidangan perkara korupsi e-KTP yang membelit terdakwa Irman dan Sugiharto,” ujar Agus.

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka karena diduga dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada atau jabatan.

“Karena jabatan atau kedudukannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian perekonomian negara sekurang-kurannya Rp 2,3 trilyun dari paket pengadaan senilai Rp 5,9 trilyun,” katanya.

Penetapan Setya Novanto sebagai tersangka bukan hal mengejutkan, karena jaksa penuntut umum KPK sudah mencantumkan namanya dalam surat dakwaan dan tuntutan terhadap Irman dan Sugiharto.

Dalam surat tuntutan terhadap Irman dan Sugiharto, jaksa menyatakan keduanya melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek e-KTP bersama-sama Andi Agustinus alias Andi Narogong, Isnu Edhi Wijaya, Diah Anggraini, Setya Novanto, dan Drajat Wisnu Setiawan.

Terdakwa Irman dan Sugiharto melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Adapun pihak yang diuntungkan atau diperkaya adalah Gamawan Fauzi, Diah Anggraini, Drajat Wisnu Setyawan beserta 6 orang panitia pengadan.

Selanjutnya Husni Fahmi beserta 5 orang anggota tim teknis, Johannes Marliem, Anas Urbaningrum, Marzuki Alie, Olly Dondokambey, Melchias Marcus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsil Lindrung, Taufik Effendi, Teguh Juwarno, dan Chairuman Harahap.

Kemudian Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Mustoko Weni, Rindoko, Jazuli Juwaeni, Agun Gunandjar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miryam S Haryani, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Harmaen, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasonna Hamonangan Laoly, dan 37 anggota Komisi II DPR RI lainnya.

Adapun korporasi yang diperkaya yakni Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), PT Len Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Artha Putra, PT Sucofindo, manajemen bersama PNRI sehingga merugikan keuangan negara Rp 2.314.904.234.275,39 atau Rp 2,3 trilyun.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami