LiputanNasional

KPK Tidak Permasalahkan Miryam Akan Cabut BAP

BTN iklan

Jakarta/Lei – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempermasalahkan terkait saksi kasus pengadaan KTP-E Miryam S Haryani yang akan mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena diduga ada penekanan dari penyidik saat proses pemeriksaan.

“Masalah yang bersangkutan mencabut keterangannya itu hak yang bersangkutan, kami tidak punya kewenangan untuk menekan beliau untuk menyatakan harus tetap sesuai pada pemeriksaan semula,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Jakarta, Jumat.

Namun, kata dia, penyidik KPK juga punya hak untuk membuktikan bahwasanya mereka tidak melakukan penekanan di dalam pemeriksaan.

“Sepengatahuan saya KPK tidak pernah melakukan penekanan-penekanan di dalam pemeriksaan. Jadi semua nanti bisa dilihat karena kami dengan sangat jelas semua pemeriksaan itu direkam, bisa dilihat kalau memang diperlukan. Tidak pernah kami melakukan penekanan-penekanan,” tuturnya.

Dalam persidangan pada Kamis (23/3) diketahui, mantan anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani mengaku diancam saat diperiksa penyidik terkait proyek kasus KTP berbasisi nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) itu.

“Waktu diperiksa penyidik, saya dipaksa, saya diancam,” kata Miryam saat memberikan keterangan.

“Diancam seperti apa?” tanya Ketua Majelis Hakim John Halasan.

“BAP isinya tidak benar semua karena saya diancam sama penyidik tiga orang, diancam pakai kata-kata. Jadi waktu itu dipanggil tiga orang penyidik,” jawab Miryam, sambil menangis.

“Siapa saja?” tanya Hakim John.

“Satu namanya Pak Novel, Pak Damanik, satunya saya lupa,” jawab Miryam.

“Ditekannya seperti apa?” tanya Hakim John.

“Baru duduk sudah ngomong ibu tahun 2010 mestinya saya sudah tangkap, kata Pak Novel begitu. Saya takut. Saya ditekan, tertekan sekali waktu saya diperiksa,” jawab Miryam.

“Bagaimana dengan keterangan saudara di sini?” tanya Hakim John.

“Sekarang tidak benar karena waktu itu situasi dalam tertekan, saya diancam. Saya mau cabut BAP karena tidak benar, kenyataannya saya diancam, saya ditekan,” jawab Miryam.

Dalam dakwaan disebut bahwa Miryam S Haryani menerima uang 23 ribu dolar AS terkait proyek sebesar Rp5,9 triliun tersebut.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Atas perbuatannya, Irman dan Sugiharto didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Puluhan pihak disebut menikmati aliran dana pengadan KTP-E tahun anggaran 2011-2012 dari total anggaran sebesar Rp5,95 triliun.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close