Hukum

KPK: Uang Suap Dikembalikan Anggota DPR Sumut Capai Rp 3,7 Milyar

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima Rp 3,7 miliar uang suap yang membelokkan jumlah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) yang diberikan Gubernur Sumut saat itu, Gatot Pujo Nugroho.

“Jumlah dana dalam kasus Sumut sejak proses penyidikan terhadap 38 anggota DPRD Sumut adalah Rp 3,7 milyar,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Uang sejumlah Rp 3,7 miliar yang diperoleh dari sekitar 30 orang anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 atau 2014-2019. KPK sedang mengidentifikasi pihak-pihak yang menerima dan terlibat kooperatif atau sebaliknya.

“Kami ingatkan, sikap koperatif dan pengiriman uang akan terasa sebagai faktor yang meringankan dalam perjalanan kasus ini,” kata Febri.

Untuk hari ini, tim penyidik ​​KPK mengagendakan pemeriksaan 22 orang saksi untuk 38 orang anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 atau 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka karena pajak penerimaan dari Gubernur Gatot.

“Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap 22 saksi untuk 38 tersangka anggota DPRD Sumut. Pemeriksaan dilakukan di kantor Kajati Provinsi Sumut,” katanya.

Unsur-unsur yang tidak diketahui dari anggota DPRD, staf khusus, sekretariat DPRD dan pejabat, dan PNS Pemprov Sumut. Sampai saat ini, sekitar 150 orang telah melakukan proses penyidikan.

KPK menetapkan 38 anggota DPRD periode 2009-2014 atau 2014-2019 sebagai tersangka kasus dugaan suap dari Gubernur Gatot Pujo Nugroho dan mereka sudah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan mulai tanggal 19 April 2018.

Mereka adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bakar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abdul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, dan Richard Eddy Marsaut Lingga.

Kemudian, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisma Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohanan Silalahi, Elieser Verawaty Munthe Murni, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, dan Syharial Harahap.

Selanjutnya, Restu Kurniawan Sarumaha, Pane Washington, John Hugo Silalahi, Feri Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Taisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.

Para wakil dan mantan wakil rakyat Sumut tersebut menerima uang atau menjanjikan alias suap dari Gatot sekitar Rp 300-350 juta. Suap ini adalah anggota DPRD Sumut dengan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tahun 2012-2014, persetujuan APBD Pemprov Sumut 2013-2014 dan 2014-2015, serta agar DPRD tidak menggunakan hak interplasi terhadap Pemprov Sumut tahun 2015.

KPK menyeburkan anggota dan anggota legislatif Sumut itu Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk gubernur Sumut dalam kasus ini di luar sangkaan lainnya telah divonis bersalah berdasarkan putusan pengadilan. Pada 27 Juli 2017, jaksa eksekutor KPK telah mengeksekusi yang disampaikan ke Lapas Sukamiskin, Bandung.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

One Comment

  1. Nama : Rizky Adriawan
    Nik : 2015527027
    Universitas Sahid Jakarta

    Amat sangat memalukan telah terjadi penyalahgunaan wewenang 38 Politisi Penerima suap yaitu lembaga atau badan eksekutif daerah yang menjalankan fungsi legislatif yang sejajar menjadi mitra dari pemerintah daerah. Dimana seharusnya tidak boleh ter jadi kasus suap yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumatera Utara yaitu Gatot Pujo Nugroho .

    KPK terus mendalami kasus Suap untuk 38 anggota DPRD Sumut terkait persetujuan laporan pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut, persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut, kemudian terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut 2015, 38 anggota dewan itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho dugaan fee dari Gatot Pujo Nugroho untuk masing masing anggota DPRD Sumut itu berkisar Rp 300 just sampai Rp 350 Juta.

    KPK telah memanggil 22 saksi, 150 orang anggota DPRD, staf khusus, sekertariat DPRD dan pejabat dan PNS Pemprov Sumut telah melakukan proses penyidikan di kantor Kejati Provinsi Sumut.

    KPK telah menetapkan 38 anggota DPRD periode 2009-2014 atau 2014-2019 sebagai tersangka kasus dugaan suap dari Gubernur Gatot Pujo Nugroho dan mereka sudah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan mulai tanggal 19 April 2018.

    KPK menyeburkan anggota dan anggota legislatif Sumut itu dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 undangan-undang UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

    Sedangkan Gubernur Sumut dalam kasus ini di luar sangkaan lainnya telah divonis bersalah berdasarkan putusan pengadilan. Pada 27 Juli 2017, Jaksa Eksekutor KPK telah mengeksekusi ke Lapas Sukamiskin, Bandung. Dan KPK telah menerima Rp. 3,7 Milyar uang suap yang membelokan jumlah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) yang diberikan oleh Gatot Pujo Nugroho.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami