Hukum

KPK Usut 8 Perusahaan Penyuap Mantan Bupati Konut

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut dugaan keterlibatan 8 perusahaan pertambangan yang menyuap Aswad Sulaiman selaku Bupati Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Tentu akan didalami, mudah-mudahan bisa cepat ke pidana korporasi nanti,” kata Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK di Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Saut memastikan, pihaknya akan menjerat pihak-pihak termasuk 8 korporasi yang diduga menyuap Aswad sejumlah Rp 13 milyar untuk mendapatkan izin pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi.

“Itu pasti akan dikembangkan. Kemudian itu berapa besar, di mana posisinya, siapa saja yang memberikan,” kata Saut.

Namun demikian Saut tidak mau menyampaikan 8 nama perusahaan yang diduga menyuap Aswad karena proses terhadap pihak-pihak terkait dari perusahaan tersebut masih berjalan.

“(Delapan perusahaan) kita enggak boleh menjelaskan dulu karena prosesnya masih jalan. Tadi kita sebut ada beberapa company kan, berap company ngasih berapa, itu masih kita dalami. Masih pendalaman. Company-nya kita enggak sebut sementara ini,” katanya.

Aswad menerima uang sejumlah Rp 13 milyar itu dari beberapa perusahaan yang mengajukan
izin kuasa pertambangan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam rentang waktu 2007-2009.

KPK menyangka Aswad Sulaiman melanggar Pasal 12 huruf a, atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, KPK menetapkan Aswad sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan izin pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi tahun 2007-2014.

KPK menduga Aswad dalam rentang waktu 2007-2014, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana selaku Bupati Konawe Utara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara.

“Sehingga merugikan keuangan negara dalam pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari Pemkab Konawe Utara 2007 sampai 2014,” katanya.

Jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan Aswad itu sekitar Rp 2,7 trilyun, berdasarkan dari penghitungan penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

KPK menyangka Aswad Sulaiman melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami