BTN ads
Hukum

KPK Usut Keterlibatan Korporasi Tampung Dana Korupsi Bupati Kebumen

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami dugaan dana bantuan dana hasil korupsi Bupati Kebumen, Mohamad Yahya Fuad dan rekan-rekannya.

“KPK juga sedang mencermati indikasi peran dan terkait dengan hasil,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Kamis malam (17/5/2018).

KPK mendalami dugaan tindak pidana yang digunakan untuk hasil penyidikan kasus dugaan Korupsi dan gratifikasi yang membelit Bupati Fuad dan kawan-kawannya.

“Dari fakta-fakta di penyidikan yang mengemuka, mempengaruhi sistem informasi yang terkait dengan tersangka,” kata Fabri.

Sedangkan untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi yang membelit Bupati Fuad, penyidikulan masa penahanan yang disamakan selama 30 hari ke depan, mulai 20 Mei-18 Juni 2018.

“Untuk tersangka MYF, Bupati Kebumen periode 2016-2021 tindak pidana terkait dengan pengadaan barang dan jasa APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016,” ujar Febri.

KPK menetapkan Bupati Kebumen, Mohamad Yahya Fuad, sebagai tersangka karena penerimaan suap dan garatifikasi sekitar Rp 2,3 milyar.

KPK juga dipasang dua orang tersangka lainnya, yaitu Hojin Ansori dari pihak swasta dan PT KAK, Khayub Muhammad Lutfi. Hojin yang sebelumnya menjadi anggota tim sukses Yahya dalam pemilihan bupati, umpan balik sebagai penerima suap dan gratikasi untuk sang bupati.

“MYF (Mohamad Yahya Fuad) dengan HA (Hojin Ansori) bersama-sama menerima hadiah atau janji. Sayang, itu tidak pantas untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya,” ujar Febri.

Adapun Khayub Muhammad Lutfi kebebasan telah memberikan atau menjanjikan sesuatu yang suap dan gratifikasi agar Mohamad Yahya Fuad selaku bupati Kebumen melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan dalam pengadaan barang dan jasa di Kebumen tahun anggaran 2016.

Atas hal itu, KPK menyangka Mohamad Yahya Fuad dan Hojin Ansori huruf huruf 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sadangkan Khayub Muhammad Lutfi disangka memerintah Pasal 5 Ayat (1) buruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close