Hukum

KPPU jangan menggaruk yang tidak gatal

BTN iklan

JAKARTA/Lei – “KPPU jangan menggaruk yang tidak gatal,” ujar Ketua Komite Pemantau dan Pengawas Pertanian Indonesia Susno Duadji.

Kalimat tersebut diontarkan oleh Mantan Kabareskrim Mabes Polri karena merasa geregetan dengan tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memperkarakan dua belas perusahaan pembibitan unggas (breeder) dengan dugaaan perilaku kartel.

Adapun Komite Pemantau dan Pengawas Pertanian Indonesia merupakan lembaga independen di sektor pertanian yang didirikan oleh beberapa tokoh dan ahli pertanian di Indonesia. Lembaga tersebut bertugas memantau perkembangan pertanian di Tanah Air sekaligus memberikan masukan serta rekomendasi kepada Kementerian Pertanian terkait regulasi di sektor tersebut.

Menurutnya, carut-marut di industri unggas telah terjadi menahun dan sangat viral karena mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian mencoba mencari solusi untuk mengurai permasalahan satu demi satu.

Mengingatkan kembali, KPPU memperkarakan kasus apkir dini 6 juta parent stock (PS)  yang dilakukan oleh 12 breeder atas inisiasi mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Muladno Basar. KPPU menduga adanya perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak. Pelaku usaha dinilai memanfaatkan posisi kedekatannya dengan Dirjen PKH untuk meminta pelaksanaan apkir dini indukan ayam.

Kasus yang mulai bergulir di ruang sidang KPPU sejak Februari 2016  akan diputus pada 13 Oktober  oleh majelis komisi. Sidang putusan nanti akan menentukan nasib ke-12 breeder apakah diputus bersalah terbukti melakukan kartel atau tidak.

Susno mengatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebenarnya telah jelas mengatur tentang kewenangan KPPU. Menurutnya, pada pasal 50 huruf a menyebutkan bahwa ada pengecualian yang tidak dapat dikategorikan sebagai kartel.

Pasal tersebut mengecualikan perbuatan atau perjanjian tertentu dari hukum persaingan apabila perjanjian dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Surat keputusan dari Dirjen PKH sudah jelas dan secara resmi mengisnstruksikan apkir dini. Secara hukum, ini adalah aturan yanng sudah pasti. Gitu aja kok repot,” katanya dalam diskusi Perspektif Hukum Kartelisasi Apkir Dini di Jakarta belum lama ini.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua KPPU Sutrisno Iwantono meminta otoritas KPPU harus menyeragamkan pemahaman tentang pengertian macam-macam kartel. Berangkat dari sini, KPPU harus lebih teliti dalam mengidentifikasi kasus kartel murni, kartel publik (public cartel) atau kartel krisis (crisis cartel).

Menurutnya, kasus apkir dini adalah masalah nasional di mana terjadi kegagalan pasar atau market failure berupa jatuhnya harga final stok ayam hidup. Kondisi ini disebabkan melimpahnya pasokan anak ayam usia sehari (day old chicken/DOC). Ini mengakibatkan peternak mandiri terancam gulung tikar karena anjloknya harga final stock.

Olek karena itu, pemerintah sengaja masuk dalam industri unggas dan mewajibkan pelaku usaha pembibitan unggas mengurangi pasokan DOC melalui aksi apkir dini. Tujuannya adalah untuk menolong peternak mandiri.

“Dalam hukum persaingan usaha, hal semacam ini merupakan kartel publik yang diinisasi oleh pemerintah. Ini sah-sah saja,” tuturnya.

Pria yang menjabat sebagai Ketua KPPU periode 2003-2004 ini mengakui selama ini memang belum terdapat kasus kartel publik di Indonesia. Kendati begitu, apabila merujuk pada kasus kartel publik di negara-negara Eropa, tindakan apkir dini dapat dikategorikan sebagai salah satu kartel publik yang masuk dalam pengecualian.

Adapun pengecualian lainnya adalah kartel krisis di mana pemerintah campur tangan untuk mengatasi krisis pada komoditas tertentu.

“Karena itulah kita harus meilhat dalam konteks yang lebih luas, apakah suatu kasus masuk dalam kartel murni, kartel publik atau kartel krisis,” ujarnya.

Kendati demikian, Sutrisno tidak menyalahkan otoritas KPPU. Dia menilai KPPU berhak memperkarakan suatu kasus yang terindikasi perbuatan anti persaingan usaha atau tindakan monoplistik. Pasalnya, KPPU telah mengantongi bukti tindakan kesepakatan apkir dini mulai dari konteks kegiatan, perjanjian dan unsur pelaku usaha yang telah memenuhi syarat pelanggaran UU Persaingan Usaha.

Namun,  KPPU belum membuktikan tentang tujuan inti dari kartel yaitu adanya keuntungan yang berlebihan dari pelaku usaha. “Sebaiknya itu dibuktikan dahulu,” ujarnya.

Pasalnya, inti dari tindakan kartel murni adalah penimbunan untung secara besar-besaran. Apabila pelaku usaha malah mengalami kerugian dalam aksi kartelnya, maka itu disebut sebagai kartel publik yang bekerja sama dengan pemerintah.

Dia menghimbau KPPU untuk lebih menggunakan kewenangannyaa dalam melakukan advokasi kebijakan ke pemerintah, alih-alih menghukum pelaku usaha. KPPU, tuturnya. lebih baik memberikan saran dan pertimbangan mengenai regulasi terkait pemerdayaan peternak. Dan kuncinya, pemerintah juga harus mau mendengarkan saran KPPU.

Menurutnya, KPPU tidak memiliki kewajiban menghukum pelaku usaha. Takutnya, iklim usaha di Indonesia menjadi kacau. Pasalnya, beberapa kasus persaingan usaha tidak sehat berangkat dari regulasi yang buruk.

Menanggapi, Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan lembaganya telah mengungkap dan membuktikan beberapa skandal kartel murni seperti kartel bawang putih dan daging sapi. Dia membenarkan praktik kartel dimulai dari regulasi yang salah. Namun regulasi tersebut kerapkali dimanfaatkan pelaku usaha untuk melakukan perbuatan anti persaingan usaha yang sehat dan ajang persekongkolan.

Dia menyebutkan, tindakan apkir dini belum dapat dikategorikan dalam pengecualian anti persaingan usaha yang tertuang pada Pasal 50 UU nomor 5 Tahun 1999. Poin penting dalam pasal tersebut yaitu tindakan yang dikecualikan dari UU Persaingan Usaha adalah semua tindakan yang didasari dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga, tindakan pelaku usaha yang didasari pada kebijakan pemerintah yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tidak bisa diperiksa oleh KPPU sebagai perilaku anti persaingan.

“Ini sudah sangat jelas bahwa pengecualian harus ada Undang-Undnag yang mengatur. Kalau hanya surat dirjen, atau surat direktur atau surat kepala biro itu membahayakan sekali,” katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (28/9/2016).

Menurutnya selama ini KPPU melakukan penegakan hukum sesuai dengan undang-undnag yang berlaku. Pihaknya tidak akan memperkarakan perilaku usaha yang telah diatur dalam UU seperti holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor semen. Kendati langkah tersebut melanggar ketentuan “trust”.

“Banyak bukti lain yang telah dipaparkan di persidangan terkait apkir dini. Ini sudah dimusyawarahkan di majelis komisi. Tinggal tunggu putusannya pada 13 Oktober,” ungkapnya.

Baiklah, mari kita menunggu hasil putusan apakah KPPU menggaruk bagian yang gatal atau tidak.(bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami