Hukum

KPPU & Kadin Genjot Notifikasi Merger

BTN iklan

Komisi Pegawas Persaingan Usaha bersama dengan Kamar Dagang dan Industri akan menggenjot jumlah pelaku usaha agar melaporkan aktivitas merger dan akuisisi ke lembaga yang berwenang.

Kerja sama tersebut dijalin akibat kurangnya kesadaran pelaku usaha yang melaporkan aktivitas penggabungan usaha kepada KPPU. Padahal penggabungan atau peleburan usaha dapat menimbulkan pertambahan aset yang lumayan signifikan.

Hal ini untuk menghindari adanya persaingan usaha tidak sehat. Notifikasi merger dan akuisisi atau pengambilihan saham tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Persaingan Usaha.

Notifikasi tersebut wajib diberitahukan kepada KPPU, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal merger atau akuisisi. Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf mengatakan tingkat kepatuhan atau ketaatan para pelaku usaha untuk melaporkan penggabungan usahanya masih terbilang rendah. Dia menilai salah satu alasannya yaitu pelaku usaha tidak mengetahui bahwa tindakan merger dan akuisisi itu harus dilaporkan ke KPPU. Alasan lainnya adalah pelaku usaha menganggap remeh bahwa nilai aset mereka cenderung kecil sehingga tidak perlu dilaporkan ke KPPU.

“Padahal aturan main hukum persaingan usaha tidak melihat jumlah yang kecil itu tetapi jumlah keseluruhan holding di mana bisnis itu berada. Jadi KPPU dan Kadin akan terus aktif menyosialisasikan ke pelaku usaha terkait tindakan hukum merger dan akuisisi,” katanya kepada wartawan, Rabu (27/7).

Seiring dengan perkembangan bisnis yang dinamis, Syarkawi berharap notifikasi laporan terus bertambah. Pasalnya pada kurun 2010, jumlah notifikasi yang masuk ke KPPU dapat dihitung dengan jari.

Data KPPU menyebutkan jumlah notifikasi pada tahun tersebut hanya tiga merger. Salah satunya adalah merger PT Bank Permata Tbk dengan PT General Electric Finance Indonesia.

Jumlah notifikasi meningkat pada tahun berikutnya, yakni 46 notifikasi pada 2011, 82 pada 2012, 69 pada 2013, 59 pada 2014, 51 pada tahun lalu. Hingga Juni 2016 terdapat 12 notifikasi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Rosan Roeslani menyambut baik kerja sama yang diinisiasi dengan KPPU. Menurutnya pelaku usaha harus taat dengan tata perundangundangan persaingan usaha. Notifikasi merger dan akuisisi atau pengambilalihan saham harus dilaporkan ke KPPU untuk menghindari praktik monopoli pihak tertentu, salah satunya oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Rosan menghimbau agar BUMN memberikan kesempatan kepada wirausaha baru dengan segmen mikro, kecil dan menengah untuk masuk ke dunia industri. Menurutnya perusahan milik negara sudah saatnya berkolaborasi dengan swasta.

“Saat ini trennya BUMN bikin anak usaha hingga cicit usaha untuk mengurus hal sepele misal penjahitan baju seragam dan katering. Hal seperti ini tidak perlu dibuat PT. Jadi manfaatkan saja usaha kecil dan menengah.”(bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

One Comment

  1. 172752 256673That being said by use it all, planet is genuinely restored just a little much more. This situation in addition will this certain Skin tightening and starting to be moved and into the mood of these producing activities. everyday deal livingsocial discount baltimore washington 205144

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami