Hukum

KPPU: Ketimpangan Pendapatan Jadi Masalah Serius

BTN iklan

JAKARTA/Lei — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menganggap tingginya angka ketimpangan pendapatan per kapita menjadi persoalan serius yang wajib dibenahi.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional masih menyisakan persoalan besar yakni, terjadinya proses konglomerasi usaha dari hulu ke hilir dalam satu kepemilikan.

Hal ini berdampak pada tingginya penguasaan pasar di sejumlah sektor strategis dan pada akhirnya berdampak pada naiknya angka ketimpangan pendapatan.

“Hingga sekarang ini masih terjadi dualisme dalam kegiatan usaha antara konglomerasi besar di satu sisi dan usaha skala mikro, kecil, dan koperasi di sisi lain,” tuturnya, Rabu (19/7).

Konglomerasi serta penguasaan pasar inilah merupakan faktor utama penyebab ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin melebar. Menurutnya, bukti ketimpangan juga terjadi karena pengusaha skala mikro dan kecil lebih mudah keluar dari pasar atau bangkrut dari pada bertransformasi menjadi pengusaha menengah atau besar.

Peningkatan angka ketimpangan bisa terlihat dari naiknya indeks gini rasio nasional.  Pada 1999, indeks gini rasio mencapai 0,309 dan naik menjadi 0,329 pada 2002. Selanjutnya, naik menjadi 0,364 pada 2007, dan 0,397 pada 2016.

Dia menambahkan perlu ada upaya ekstra untuk dapat menekan angka indeks gini rasio. Pengusaha besar harus mampu melibatkan pengusaha skala mikro dan kecil untuk bergerak bersama mengembangkan usaha lewat pola kemitraan.

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, KPPU pun memiliki peran untuk mengawasi implementasi kemitraan antara pengusaha besar dengan pelaku usaha kecil.

Untuk jangka pendek, pemerintah dapat menerapkan kemitraan pelaku usaha di sejumlah daerah yang masih tinggi angka ketimpangannya, misalnya, di sektor pertanian dan peternakan.

“Perlu ada proyek percontohan pengembangan kemitraan di beberapa sektor strategis untuk mengatasi ketimpangan sekaligus menghindari dualisme ekonomi yang akut,” tambahnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Satu Komentar

  1. Salah satu hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah dalam menurunkan ketimpangan adalah dengan memberikan akses yang lebih mudah untuk pendidikan, modal, kesehatan, lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Khususnya adalah pemerataan antara wilayah Indonesia Timur, Indonesia Tengah dan juga Indonesia Barat.
    Mungkin Tahun ini pemerintah harus lebih fokus mempertajam di kebijakan manufaktur, pariwisata sehingga pertumbuhannya bisa lebih tinggi.
    Untuk keluar dari pendapatan kelas menengah, Indonesia perlu memiliki pendapatan per kapita sebesar US$13 ribu. Untuk menaikkan PDB, Indonesia harus mampu menaikkan nilai PDB atas dasar harga berlaku yang dengan katalain seluruh industri harus bergerak memberikan nilai tambah yang tinggi. Khususnya adalah industri industri yang memiliki porsi besar bagi pertumbuhan ekonomi yakni sektor pertanian, industri, perdagangan, dan kontruksi.
    Marsha inggita
    FH Usahid

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami