Hukum

KPPU Selidiki Dugaan Pelanggaran Google

BTN iklan

JAKARTA/Lei  — Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai melakukan penelitian dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh Google Inc. di Indonesia.

Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat itu diduga melanggar Pasal 21 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut berbunyi pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya, yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan tindakan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh Google Inc berkaitan dengan aturan perpajakan.

Perusahaan teknologi mesin pencari tersebut diduga tidak taat membayar pajak yang berhubungan dengan faktor produksi. Akibatnya, biaya produksi Google di Indonesia menjadi lebih rendah dibandingkan dengan biaya produksi perusahaan lain yang taat membayar pajak.

Pasal yang digunakan untuk menjerat Google menjelaskan bahwa kecurangan penetapan biaya produksi atau lainnya erat kaitannya dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Tujuannya, untuk memperoleh biaya faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya. Biaya faktor produksi antara lain tenaga kerja, sumber daya alam dan kewirausahaan.

“Google diduga tidak membayar pajak, terutama pajak penghasilan atau pajak yang terkait faktor produksi. Ini menyebabkan biaya produksi mereka lebih rendah dari yang lain,” katanya kepada Bisnis, belum lama ini.

Tindakan yang dilakukan oleh Google tersebut dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat di pasar. Oleh karena itu, KPPU dapat memasuki ranah tersebut dan melakukan penyelidikan  lebih lanjut.

Syarkawi melanjutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo untuk melakukan penelitian terhadap perkara yang melibatkan perusahaan komputasi web raksasa itu. Menurutnya, pihaknya mendapat dukungan penuh dari Wamenkeu.

Apalagi, pemerintah sedang gencar mendorong operator global agar taat kepada aturan perundang-undnagan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang perpajakan.

Setalah mendapat lampu hijau dari Wamenkeu, KPPU akan berkoordinasi dengan Dirjen Pajak pada waktu dekat. Tujuannya, untuk mengetahui apakah Google Inc. benar-benar melanggar sistem perpajakan di Tanah Air.

Investigasi terhadap Google Inc juga dilakukan di negara lain. Otoritas persaingan usaha di Irlandia juga tengah menginvestigasi Google dengan dugaan yang sama, melanggar persaingan usaha terkait dengan biaya produksi.

Perusahaan yang didirikan oleh duo Larry Page dan Sergey Brin ini juga sedang diselidiki di otoritas persaingan usaha Rusia, terkait dengan dugaan monopoli mesin pencari atau search engine. Pasalnya, search engine lokal di Rusia diklaim tidak bisa tumbuh lantaran pasarnya dikuasai oleh Google.

“Selain biaya produksi yang kami selidiki sesuai Pasal 21, kami juga melihat apakah ada kencenderungan monopoli oleh Google Inc di Indonesia,” pungkas Syarkawi.

Menanggapi rencana KPPU, Head of Corporate Communication Google Indonesia Jason Tedjasukmana mengatakan pihaknya belum dapat memberikan komentar apapun terkait dengan langkah yang diinisiasi oleh KPPU. Pasalnya, dia menganggap masih terlalu dini untuk ditanggapi.

“Saat ini kami no comment dulu ya. Baru itu yang bisa kami sampaikan,” katanya kepada Bisnis, Jumat (17/2).

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami