Opini

KPU DKI Bersiap untuk Pilkada Putaran Kedua

BTN iklan

JAKARTA, (LEI/Antara) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk putaran pertama telah┬áselesai dilaksanakan pada 15 Februari 2017.

Pada putaran pertama, terdapat tiga pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta. Pasangan cagub-cawagub nomor urut satu, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Nomor urut dua, yaitu pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Nomor urut tiga, yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno.

Pada malam hari, tepat setelah pelaksanaan pemungutan suara, pasangan Agus dan Sylvi menyatakan menerima kekalahannya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 menyusul hasil hitung cepat atau quick count yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei.

“Secara ksatria dan dengan lapang dada, saya terima kekalahan saya dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017,” begitu kata Agus dalam pidatonya yang disampaikan di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat.

Sementara itu, pada 26 Februari 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka untuk mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menyebutkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada DKI Jakarta 2017, yaitu sebanyak 7.108.509. Sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai pemilih pindahan (DPpH) sebanyak 10.834 dan pemilih tambahan pengguna KTP elektronik dan/ atau surat keterangan berjumlah 237.003.

“Dengan begitu, jumlah total pemilih adalah sebanyak 7.356.426. Namun, total pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 5.564.313,” ujar Sumarno.

Selanjutnya, dia menuturkan rincian perolehan suara dari setiap pasangan cagub-cawagub, antara lain pasangan Agus-Sylvi memperoleh 937.955 atau sebanyak 17,05 persen, pasangan Basuki-Djarot mendapatkan 2.364.577 atau 42,99 persen dan pasangan Anies-Sandi memperoleh 2.197.333 atau 39,95 persen.

Selain menyampaikan rekapitulasi penghitungan suara, KPU DKI Jakarta juga memberikan apresiasi terhadap pasangan cagub dan cawagub Agus-Sylvi yang mampu menerima kekalahan meskipun pada saat itu hasil penghitungan suara belum diputuskan secara resmi.

“Kita harus memberikan apresiasi secara khusus. Saya, atas nama KPU DKI Jakarta, memberikan apresiasi kepada pasangan cagub dan cawagub nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, meskipun hasil Pilkada belum diputuskan, baru didasarkan pada hasil quick count,” tutur Sumarno.

Evaluasi putaran pertama Meskipun penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta putaran pertama telah selesai, sampai dengan saat ini masih tersisa sejumlah permasalahn terkait pelaksanaan pemungutan suara. Untuk itu, KPU DKI Jakarta mencatat tiga hal yang perlu dievaluasi.

Pertama, yaitu terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Pihaknya mengakui ada beberapa penyelenggara di tingkat bawah yang pemahamannya terhadap berbagai regulasi yang diterapkan tidak sepenuhnya terang.

Oleh karena itu, KPU DKI Jakarta akan memberikan bimbingan teknis kepada seluruh SDM, baik dari segi tinjauan materi maupun tinjauan metodologi dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman bagi seluruh SDM.

“Bagi penyelenggara yang terbukti melakukan kesalahan-kesalahan yang cukup substansial, baik itu disengaja maupun tidak, maka kami pastikan penyelenggara tersebut tidak akan ditugaskan lagi dalam Pilkada selanjutnya dan diganti dengan yang baru,” ungkap Sumarno.

Hal kedua yang perlu dievaluasi, yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dia menyebutkan masih ada warga DKI Jakarta yang belum masuk di dalam DPT, sehingga tidak dapat memilih. Selain itu, di sejumlah tempat pihaknya juga tidak dapat mendapatkan akses untuk melakukan pendataan pemilih.

“Oleh karena itu, kepada warga yang pada 15 Februari lalu kehilangan hak konstitusionalnya karena masalah administrasi, kami meminta maaf. Ini menjadi perhatian yang sangat serius pada Pilkada selanjutnya. Mereka harus dipastikan terdaftar sebagai pemilih dan kemudian bisa mendapatkan hak konstitusionalnya,” ucap Sumarno.

Terakhir, masalah yang masih harus ditindaklanjuti, yaitu berkaitan dengan logistik. Masalah tersebut, menurut dia, tidak dapat dipisahkan dengan data pemilih, terutama terkait ketersediaan surat suara.

Dalam pemungutan suara 15 Februari 2017, dia mengatakan, ada beberapa Tempat Pemungutan Suaran (TPS) yang kehabisan surat suara. Atas permasalahan tersebut, KPU DKI Jakarta pun sempat menuai protes. Untuk itu, pihaknya pun akan memastikan bahwa surat suara dalam pelaksanaan Pilkada selanjutnya tersedia secara memadai.

“Terkait evaluasi logistik, ketersediaan surat suara terbatas, yaitu sejumlah DPT ditambah 2,5 persen jumlah DPT. Ketika DPT diperbaiki secara maksimal, maka surat suara bisa mencukupi,” jelas Sumarno.

Tidak berhenti sampai disitu, KPU DKI Jakarta juga sempat menggelar pemungutan suara ulang di dua TPS pada 19 Februari 2017, yaitu TPS 01 Utan Panjang (Kemayoran, Jakarta Pusat) dan TPS 29 Kalibata (Pancoran, Jakarta Selatan). Pihaknya memberikan stempel pemilihan ulang pada setiap lembar surat suara dan formulir yang digunakan dalam pemungutan suara ulang tersebut.

Menurut Komisioner KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos, pemungutan suara ulang itu merupakan langkah KPU DKI Jakarta dalam melaksanakan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta.

“Pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta. Secara teknis, pelaksanaannya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan pemungutan suara pada 15 Februari. Hanya di surat suara dipasang stempel Pemungutan Suara Ulang,” papar Betty.

Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menjelaskan pemungutan suara ulang itu dilakukan karena pihaknya menemukan adanya unsur pelanggaran saat berlangsungnya pemungutan suara pada 15 Februari 2017 lalu.

Berdasarkan penelitian dan pemeriksaan, dia mengungkapkan, panitia pengawas (panwas) kecamatan menemukan lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar, namun menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.

Putaran kedua Pada 4 Maret 2017, KPU DKI Jakarta secara resmi menetapkan dua pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta yang masuk ke putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, yaitu Basuki-Djarot dan Anies-Sandi.

Penetapan tersebut dilakukan setelah dipastikan tidak ada pasangan cagub dan cawagub yang mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara putara pertama Pilkada DKI Jakarta 2017. Kepastian itu didapatkan setelah KPU DKI Jakarta mendapatkan surat konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami sudah menerima surat konfirmasi dari MK dan dipastikan tidak ada pengajuan keberatan dari ketiga pasangan cagub dan cawagub atas penghitungan suara Pilkada DKI Jakarta putaran pertama,” kata Sumarno.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Sukses Pemenangan pasangan cagub dan cawagub petahana Basuki-Djarot Jerry Sambuaga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017.

Meskipun demikian, dia mengaku sangat menyayangkan masih terjadinya permasalahan terkait DPT saat pemungutan suara 15 Februari 2017.

“Kami berharap KPU DKI Jakarta dapat segera menyelesaikan masalah DPT itu, karena masih banyak warga yang belum masuk DPT, sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” kata Jerry.

Senada dengan Jerry, Tim Sukses pasangan calon nomor urut tiga Anies-Sandi Yupen Hadi juga menilai penyelenggaraan putaran pertama Pilkada sudah cukup baik.

“Namun, ada catatan untuk KPU DKI, terutama berkaitan dengan masalah DPT. Selain itu, peningkatan kualitas SDM panitia dan pelaksanaan pemilu itu harus lebih diperhatikan. Semoga putaran kedua bisa lebih baik,” ungkap Yupen.

Menanggapi permintaan tersebut, KPU DKI Jakarta pun berkomitmen untuk menyempurnakan DPT agar warga Jakarta tidak kehilangan hak pilihnya saat pemungutan suara putaran kedua pada 19 April 2017 nanti.

“Memilih, dalam Pilkada, bukan hanya urusan mencoblos, tetapi ada urusan administrasi yang harus dipatuhi masyarakat. Jadi, semua yang terlibat harus mau ikut aturan,” tutur Sumarno.

Masa sosialisasi dan kampanye pasangan calon dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta akan dimulai pada 7 Maret hingga 15 April 2017. Sedangkan masa tenang dan pembersihan seluruh alat peraga dilakukan pada 16 hingga 18 April 2017. Kemudian, pemungutan suara akan digelar pada 19 April 2017.

Selanjutnya, pada 20 April hingga 1 Mei 2017 akan dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Apabila tidak ada gugatan ke MK atas hasil pilkada putaran kedua selama kurang lebih tiga hari, maka penetapan pemenang akan dilakukan pada 5 hingga 6 Mei 2017.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami