BTN iklan
Liputan

Kreditur Keberatan Biaya Jasa Pengurus

JAKARTA/Lei – PT Brent Ventura dan para kreditur kini terikat perjanjian perdamaian setelah majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengesahkan proposal yang sudah disepakati dua belah pihak.

Kendati begitu, beberapa kreditur mengaku keberatan dengan nilai imbal jasa pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang ditetapkan oleh hakim pengawas dan dibacakan oleh majelis hakim.

Ketua majelis hakim Tafsir Sembiring mengatakan menimbang PKPU PT Brent Ventura dinyatakan berakhir damai.

“Mengadili, menyatakan sah kesepakatan debitur dan kreditur Brent Ventura dalam proposal perdamaian,” ujarnya saat membacakan putusan, Rabu (25/1). Putusan juga menyebutkan menghukum debitur untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi perdamaian.

Dalam putusannya, Tafsir menyatakan PT Brent Ventura harus membayar imbal jasa kepada tim pengurus. Pembayaran tersebut diambilkan dari persentase utang Brent Ventura.

Meski begitu, ada beberapa kreditur yang mengajukan keberatan terkait imbal jasa pengurus. Dalam persidangan, salah satu kreditur Robertus Muliady mengungkapkan penetapan imbal jasa pengurus yang dirumuskan sebesar Rp4 miliar itu dianggap terlalu besar.

Jumlah tersebut dinilai merugikan para kreditur. Lagipula, debitur melaksanakan pembayaran imbal jasa ke pengurus terlebih dahulu ketimbang pembayaran kepada para kreditur.

Tim pengurus PKPU Brent Ventura ditetapkan mendapatkan imbal jasa Rp4 miliar oleh hakim. Nilai itu merupakan 0,6% dari total tagihan Brent yang mencapai Rp859 miliar.

Jumlah itu adalah hasil akhir, karena sebelumnya tim pengurus mengajukan besaran 1% dari total utang. Namun, pengajuan tersebut tidak dikabulkan oleh hakim.

“Jumlah Rp4 miliar itu cukup besar, ini bisa merugikan kami . Karena masih ada hak kreditur di sana,” kata Robertus.

Ketua kreditur Geraon Hartono menyebutkan hal serupa. Penetapan imbal jasa pengurus oleh hakim pengawas dianggap terlalu berat oleh sebagian besar kreditur.

Pasalnya, imbal jasa itu akan diambilkan dari hasil penjualan aset debitur, yang merupakan hak dari kreditur. Alhasil, cicilan debitur ke kreditur otomatis akan berkurang.

Hal ini diakuinya tidak dibahas sebelum homologasi karena banyak nasabah yang kurang mengerti terkait dengan proses pembayaran imbal jasa ke tim pengurus. Pihaknya menyayangkan debitur tidak melakukan tawar menawar.

Kini pihaknya mengaku terpaksa menerima putusan soal pembayaran ke tim pengurus. Pasalnya, kreditur tidak bisa melakukan upaya hukum apapun, baik kasasi atau peninjauan kembali (PK).

“Kami terpaksa menerima. Dan, tunggu saja jika ada wanprestasi dari debitur maka kami tidak segan untuk mempailitkannya,” tuturnya.

JUAL ASET

Salah satu tim pengurus Baso Fakhruddin menilai imbal jasa Rp4 miliar adalah hal yang wajar. Pengurus memiliki landasan hukum saat menentukan imbalan jasa tersebut.

Baso menambahkan pengurus memiliki pekerjaan yang berat dengan jumlah kreditur yang mencapai 532 pembeli medium term notes (MTN). “Imbalan jasa pengurus bukan kewenangan dari kreditur melainkan debitur. Debitur juga tidak keberatan dengan ini.”

Pembayaran imbal jasa pengurus, lanjut dia, diambil dari aset debitur yang sudah terjual. Aset tersebut adalah dari Drupadi Group dengan nilai Rp19 miliar.

Debitur juga masih memiliki aset lainnya yaitu ruko di Bogor dan Bintaro. Tanah kosong di Deli, Serdang, Tambang Mangan beserta alat beratnya, proyek reklamasi Centre Point of Indonesia, repo saham dan beberapa rumah residensial. Total nilai aset PKPU sekitar Rp651,8 miliar.

Kendati  nilai keseluruhan aset belum dapat memenuhi tagihan, debitur berjanji untuk mencari aset lain untuk membayar tagihan.

Dalam proposal perdamaian, debitur juga menjaminkan aset-asetnya baik aset pribadi direktur perusahaan Yandi Suratna Gondoprawiro, maupun aset milik perusahaan afiliasi.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close