Liputan

Kriminalisasi Kurator, Salah Siapa

BTN iklan

Bekerja sebagai kurator atau pengurus tak selamanya mulus. Dalam proses kepailitan atau restrukturisasi utang sering muncul sengkarut, baik dengan debitur maupun kreditur, yang berujung pada laporan tindak pidana.

Baru-baru ini tim kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) baru saja terbebas dari status tersangka setelah permohonan praperadilannya dikabulkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Turman M. Panggabean, Alba Sukmahadi dan Andra Reinhard Pasaribu sebelumnya dilaporkan ke pihak Bareskrim Mabes Polri oleh debiturnya terkait keterangan dalam memori peninjauan kembali.

Dalam kasus lain, tim pengurus PT Meranti Maritime juga harus menghadapi penyidik kepolisian saat debitur menuduhnya telah melakukan pencemaran nama baik dan membuat keterangan palsu dalam risalah rapat kreditur.

Padahal, kewenangannya sudah jelas diatur dalam undang-undang Undang-undang No. 37/2004 yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pasal 69 ayat (1) hingga (5) memberi kewenangan bagi kurator, sedangkan batasan pengurus diatur dalam Pasal 240 ayat (1) hingga (6).

GP Aji Wijaya, anggota Dewan Sertifikasi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), menatakan kurator adalah satu-satunya pihak yang berwenang melakukan pemberesan harta debitur setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Kewenangan yang diberikan kepada kurator tersebut cukup luas, seolah-olah dia adalah debitur itu sendiri. Setelah dinyatakan pailit debitur telah kehilangan haknya untuk mengurus harta yang menjadi boedel pailit.

Peringatan bagi para kurator ini hanya disebutkan dalam Pasal 72, bunyinya kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Bentuk larangan secara detail tidak diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurutnya, keleluasaan kewenangan yang diberikan oleh kurator tidak menutup kemungkinan dapat mengakibatkan penyalahgunaan. Misalnya, kurator menjual boedel pailit kepada pihak lain dengan maksud adanya penguasaan secara pribadi yang dibuat sedemikian rupa baik melalui lelang atau di bawah tangan.

Penetapan lelang di bawah tangan yang dimintakan kurator kepada hakim pengawas adalah sah. Praktik tersebut dimungkinkan sepanjang proses lelang terbuka terus gagal dan harga jualnya masih patut.

Akan tetapi, kepatutan harga tersebut bisa direkayasa dengan cara kurator bekerja sama dengan perusahaan penilai (appraisal) untuk menetapkan nominal tertentu.

Selain itu, ada kalanya upaya pelaporan kepada kurator memang sengaja dilakukan oleh debitur maupun kreditur nakal untuk menghalang-halangi kerja kepengurusan. Tujuannya, supaya pelapor bisa mengajukan penggantian kurator.

Berdasarkan Pasal 71, pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usulan penggantian kurator salah satunya atas permohonan debitur. Syaratnya, kinerja kurator dinilai tidak beres.

Nantinya, pihak yang mengusulkan penggantian akan memasukkan kurator pilihannya ke dalam kepengurusan guna memperlancar pemenuhan kepentingan pribadi. Contoh, supaya bisa ikut mendapatkan bagian imbalan jasa kurator maupun penguasaan harta pailit.

Debitur yang nakal ini biasanya tidak suka terlalu dikekang kewenangannya. Kurator yang awal bisa diganggu dengan cara mengajukan laporan pidana ke kepolisian.

“Jadi laporan kepolisian terhadap kurator atau pengurus ada dua sifat, yakni memang berniat untuk mengganggu atau mengenai kinerja kepengurusan yang melebihi kewenangannya maupun diduga lalai,” ujar Aji.

Laporan kepolisian yang biasanya digunakan yakni memberikan keterangan palsu dalam akta otentik atau risalah rapat kreditur yang biasanya diserahkan kepada hakim pengawas. Risalah rapat tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti.

Contoh lain adalah bentuk pemakaian dana kas debitur oleh kurator atau pengurus guna proses restrukturisasi utang atau kepailitan. Atau debitur melaporkan kurator yang telah menjual hartanya atas dugaan penggelapan.

Debitur bisa menceritakan kepada polisi bahwa kurator telah menjual asetnya tanpa dilengkapi surat kuasa yang sah maupun balik nama sertifikat. Alhasil, polisi dengan mudah akan menganggap tindakan tersebut sebagai penggelapan.

Polisi yang tidak mengerti proses kepailitan akan langsung menahan atau menetapkan kurator tersebut sebagai tersangka. Ketidaktahuan mengenai UU Kepailitan menjadikan laporan debitur akan ditelan mentah-mentah.

“Kedudukan hukum UU Kepailitan sebenarnya cukup kuat dan kurator menjalankan kewenangannya berdasarkan putusan pengadilan, tetapi banyak penyidik yang tidak paham itu,” ujarnya.

Nah, jika sudah terlanjur dilaporkan kepada pihak kepolisian, kurator atau pengurus sebaiknya segera meminta bantuan kepada asosiasi tempatnya bernaung. Asosiasi bisa memberikan perlindungan hukum dengan cara memberikan penjelasan kepada kepolisian atau membawa ahli kepada penyidik.

Aji, yang sering menjadi kuasa hukum debitur, mengaku pernah diminta kliennya melaporkan kurator yang diduga melakukan penggelapan kas perusahaan. Namun, dirinya memilih untuk mempertemukan kliennya dengan kurator untuk saling memberikan penjelasan.

Menurutnya, sikap tersebut bisa menjadi langkah dini yang bisa ditempuh para kuasa hukum dan bisa mengedukasi kliennya.

KURANG TERLINDUNGI

Pendapat lain muncul dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia Muhammad Ismak yang menilai dasar hukum perlindungan bagi kurator maupun pengurus di Indonesia masih kurang. Ditambah lagi, pemahaman lembaga penegak hukum mengenai UU Kepailitan masih minim.

Kurator dan pengurus sebenarnya hanya menjalankan atau pihak pelaksana dari sebuah putusan pengadilan. Namun, UU Kepailitan justru menekankan bentuk pertanggungjawaban pribadi kepada mereka.

Pemahaman harus diberikan kepada seluruh penegak hukum. Belum tentu kurator atau pengurus yang dilaporkan benar-benar lalai. Akan tetapi, mereka harus selalu mawas diri karena kewenangan yang diberikan tidak absolut dan sering beririsan dengan regulasi lain.

Para pihak baik kurator atau pengurus, debitur, maupun kreditur tidak bisa diikat. Mereka tidak bisa dilarang untuk memiliki kepentingan sendiri dan bisa menghalalkan segala cara untuk mencapainya. “Hal ini harus dapat diantisipasi karena UU Kepailitan tidak mengatur tentang semua kemungkinan.”

Dalam hal ini, menurutnya asosiasi kurator mempunyai peran penting untuk mensosialisasikan UU Kepailitan maupun regulasi yang terkait. Terutama mengenai tugas dan kewenangan kurator atau pengurus.

Asosiasi harus mampu menjalankan fungsi pembinaan kepada anggotanya termasuk sosialisasi kepada lembaga hukum yang terkait. Saat ini hampir semua asosiasi masih kurang menjalankan fungsi tersebut, sehingga fenomena kriminalisasi kurator dan pengurus masih terjadi.

Fenomena tersebut telah membuat Rizky Dwinanto, anggota Bidang Sosial dan Kemasyarakatan AKPI, merasa resah jika hendak melaksanakan putusan pengadilan sebagai kurator atau pengurus.

Permasalahan tersebut mencerminkan bahwa pemahaman dari debitur dan kreditur akan tugas dan fungsi dari kurator atau pengurus masih kurang. Akan tetapi, tidak terlepas adanya pihak-pihak yang memang sengaja melakukan kriminalisasi.

Menurutnya, kurator dan pengurus memiliki imunitas terhadap tidakan kriminalisasi dari pihak ekternal sepanjang mereka melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Jika diperlukan, UU Kepailitan harus direvisi guna memberikan klausul yang jelas terhadap hak imunitas tersebut.

Rizky menyampaikan langkah-langkah yang mungkin dapat dimaksimalkan agar tidak terjadinya laporan kepolisian tersebut adalah kurator dan pengurus harus melakukan tugasnya secara akuntabel, transparan, independen, dan adil sesuai kewenangan undang-undang.

Selain itu, mereka harus bisa menjalin komunikasi yang baik terhadap seluruh stakeholder baik kreditur maupun debitur dan memastikan bahwa dalam penangan perkaranya tidak memiliki agenda lain selain membantu menyelesaikan restrukturisasi utang atau kepailitan.

Menurut hemat penulis, tugas kreditur maupun pengurus memang tidak mudah dan masih dihadapkan dengan bermacam risiko, salah satunya menghadapi proses pidana. Namun perlu diingat, imbalan jasa atau fee yang mereka terima dalam setiap proses restrukturisasi atau kepailitan tidak sedikit.

Bagaimanapun, besar kapal besar pula gelombangnya. Bergantung bagaimana nahkoda itu mengendalikan kapalnya agar sampai tujuan dengan selamat.

Perlihatkan Lebih

8 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami