HEADLINESHukum

Kritikian Revisi Undang Undang Mahkama Konstitusi dari Senior

BTN iklan

LEI, Jakarta,– Ketiga Mantan Hakim konstitusi yaitu Maruarar Siahaan, Jimly Asshiddiqe dan I Dewa Gede Palguna mengkritik perubahan UU MK yang disahkan oleh DPR 2 hari yang lalu.
Mereka mempersoalkan revisi yang keberpihakan sebagian besar hakim yang sedang menjabat, tapi mengabaikan hal-hal substansial untuk perbaikan lembaga. dan revisi ini berfokus ke urusan internal anggota hakim konstitusi, bukan persoalan substantif dan hal ini menjadi sorotan publik.

Hakim Konstitusi yang pernah menjabat pada tahun 2003-2009 menjelaskan “Kalau berjuang, tidak berjuang untuk diri sendiri. Harus untuk yang kedepan”. ujar Maruar Siahaan.
Beliau juga menyoroti 3 hal penting dari perubahan Undang Undang MK yaitu Ketentuan peralihan dalam revisi UU MK dianggap akan membuat hakim konstitusi tidak independen.
Yang kedua beliau juga menyerukan Belum diaturnya ketentuan untuk memecat hakim konstitusi yang melakukan penyimpangan. dan Ketiga Diduga pembahasan revisi UU yang tertutup dan sangat cepat tanpa melibatkan partisipasi publik tidak mencerminkan negara yang demokrasi.

Jimmly Asshiddiqie mantan ketua MK tahun 2003-2008 menambahkan ” Orang kalau sudah 15 tahun menjabat, wah dia (bisa menjadi) konservatif”. Sama halnya dengan Maruar, Jimmly menyoroti 3 hal dari perubahan UU Mahakamah Konstitusi antaralain Pembahasan revisi ini sangat cepat dan tanpa melibatkan partisipasi publik dan Diduga perubahan Masa Jabatan hakim selama 15 tahun dianggap terlalu lama dan pon yang ke 3 Ketentuan peralihan akan merugikan hakim konstitusi yang menjabat saat ini”.

Menurut Jimmly masa jabatan 15 tahun dianggap masa jabatan yang terlalu lama, bisa tidak konservatif ujarnya maksimal ya 10 tahun agar memiliki kesegaran ditengah perkembangan konstitusi yang sangat cepat.

I Dewa Gede Selaku mantan hakim MK tahun 2003-2008 dan 2015-2020 Menegaskan Secara tekstual revisi ini menguntungkan ketua dan wakil ketua MK yang sedang menjabat saat ini. dan beliau menambahkan Revisi UU MK ini akan menguntungkan para hakim Konstitusi saat ini. Sedangkan MK harus segera mengklarifikasi Berbagai tudingan negaif mengenai hasil refisi tersebut. ujar beliau.

Dikutip dari Majalh Tempo Sejumlah pegiat hukum dan demokrasi menduga ada barter yang diduga berupa perpanjangan masa Jabatan hakim konstitusi dengan berbagai produk hukum yang sedang di uji di MK.Seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

 

kontributor : Dwitya Yonathan Nugraharditama

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami