Hukum

Kuasa Hukum: Ada yang Lebih Tinggi dari Jabatan Novanto

BTN iklan

Jakarta, LEI – Kuasa hukum terdakwa Setya Novanto, Firman Wijaya menyebut bahwa ada pihak yang lebih tinggi untuk mengambil kebijakan dalam pengadaan proyek e-KTP pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ya soal directing mind ya kan seperti saya katakan, dari Rp 2 trilyun jadi Rp 5 trilyun bukan, tentu membutuhkan high level policy, siapa high level policy,” katanya.

Sedangkan saat wartawan mengonfirmasi siapa pihak yang mempunyai wewenang lebih tinggi atau besar dalam mengambil kebijakan untuk memperbesar anggaran, Firman mengatakan, “Pastinya jelas, proyek itukan diusulkan Kemendagri. Nanti akan lebih clear-lah.”

Sedangkan apakah pihak tersebut berasal dari partai politik, Firman hanya menyampaikan, bahwa proyek pengadaan e-KTP pada Kemendagri itu bukan proyek pribadi kliennya. “Yang jelas, proyek e-KTP kan bukan proyek pribadi pak Nov,” ujarnya.

Sedangkan soal permohonan menjadi justice collaborator (JC) Novanto, menurut Firman, KPK belum memutuskannya. KPK juga masih meminta Novanto memenuhi persyaratan untuk mendapatkan JC. “Ya kan banyak yang diminta persyaratan-persyaratan, ya kita penuhilah persyaratannya,” ujar dia.

Novanto siap mengungkap nama-nama yang diduga terlibat untuk memenuhi syarat mendapatkan JC. “Ya sebagai bentuk sebagai warga negara, ya jelaslah misalnya soal penganggaran dan soal perencanaan itu, nanti kan beliau akan memberikan konstruksi,” ucapnya.

Sedangkan ketika awak media menanyakan apakah Novanto akan mengakui perbuatannya. “Kan selama ini, beliau mengikuti proses, kan sebagai terdakwa. Beliau tidak melakukan langkah hukum, jadi ya apa yang beliau sampaikan kemarin sebagai wujud komitmen beliau yang akan beliau buktikan di ruang sidang,” tandasnya.

Soal keterangan KPK bahwa Novanto belum memberikan informasi signifikan atau berarti untuk mengungkap pelaku lain, menurut Firman, kliennya masih menyusun nama-nama yang diduga terlibat dan akan dibeberkan saat pemeriksaan terdakwa.

“Perlu waktunya, karena ini kan membutuhkan keberanian. Kesempatan ini selalu terbuka, kita perlu sabar untuk itu ya,” ujarnya.

Firman mengklaim bahwa kliennya bukanlah pelaku utama dalam kasus korupsi e-KTP ini. “Kalau pak Nov tidak menganggarkan itu, tidak mengusulkan itukan. Tidak mungkin ini sebagai pelaku utama. Justru inisiator-inisiator dari persoalan itulah yang akan menentukan pelaku utamannya.”

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami