Hukum

Kuasa Hukum Miryam: KPK Sengaja Ingin Gugurkan Praperadilan

BTN iklan

Jakarta, LEI – Tim kuasa hukum tersangka Miryam S Haryani menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja mangkir sidang untuk menggugurkan praperadilan yang sedang ditempuh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Aga Khan Abduh, salah seorang kuasa hukum tersangka Miryam di Pengadilan Tindak Pidana Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017), mengatakan, KPK sengaja mangkir sehingga praperadilan menjadi mundur sepekan.

Sementara di sisi lain, lanjut Aga, KPK bakal mempercepat penyidikan terhadap Miryam dalam kasus keterangan palsu atau tidak benar dalam sidang perkara korupsi e-KTP. “Kita sih kalau enggak ada kabar, takut ada hal-hal yang bisa dilakukan KPK untuk memperlambat praperadilan kami, misalnya me-P21-kan,” ujarnya.

Tim kuasa hukum tentunya menghargai KPK selama menggunakan kewenangannya secara benar sesuai aturan hukum. Jika demikian, kuasa hukum juga siap membantu lembaga antirasuah untuk menegakkan hukum.

“Kalau untuk proses e-KTP, klien saya pasti akan bantu KPK, tapi kan di sini ingat, klien saya di sini (praperadilan) terkait kasus e-KTP keterangan di persidangan, dan ini yang mau kita uji. Jangan sampai masyarakat tahunya hanya kasus e-KTP-nya saja,” ucapnya.

Saol tim kuasa hukum apakah akan menghadirkan Miryam di persidangan praperadilan nanti, Mita Mulia, kuasa hukum Miryam lainnya menimpali, pihaknya sudah mengajukan kepada majelis untuk memerintahkan KPK menghadirkannya.

“Tergantung kebutuhan, karena kita mesti menunggu proses, kita mengajukan permohonan dan nanti akan ada jawaban, kita tunggu proses dan dinamikanya seperti apa,” ujar Mita.

Tim kuasa hukum juga keberatan dengan sikap KPK yang tidak memperbolehkan menemui Miryam di sel tahanan, karena tidak ada aturan manapun yang melarang pengacara menemui kliennya. Karena itu, tim kuasa hukum akan terus mencoba.

“Di dalam KUHAP aturan manapun tidak ada kuasa hukum dilarang menemui kliennya, mungkim administrasi KPK ya.
Dari status DPO pun saya (kuasa hukum) tidak pernah diberi tahu secara resmi, begitupun keluarga. Hanya tahu dari rekan media semua, gimana ini proses penetapan hukumnya,” ujar Mita.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seven + eight =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami