Liputan

Kuliah Lapangan Aksi Kendeng

pilkada

‏hJakarta, 15/09 LEI – Kembali kuliah lapangan diselenggarakan di depan tenda aksi Kendeng, kali ini oleh Mia Siscawati, PhD (Prodi Kajian Gender UI) membicarakan tentang Pengelolaan SDA sebagai Sumber Kehidupan: Sebuah Tinjauan Ekologi Politik Feminis.
Menurut Mia Siscawati saat laki-laki di ditangkap ketika memperjuangkan hak-hak komunitasnya kaum wanitalah yang melanjutkan perjuangan walaupun lebih berat karena penopang keluarganya tidak ada. Perjuangan kaum wanita tidak hanya untuk Kendeng tapi aspek yang lebih luas. Karena korporasi yang mengeksploitasi SDA berarti juga mengeksploitasi tanah yang dampaknya merusak alam. Ketika alam rusak sumber hayati juga rusak hal ini berpengaruh terhadap perempuan karena perubahan alam mempengaruhi mereka. Karena perempuan selain memiliki sakit bulanan mereka yang melahirkan anak dan menyusui. Jika alam rusak maka sumber makanan rusak hal ini berpengaruh kepada wanita dan keturunannya.
Sebelumnya pada hari Kamis (14/09) juga dilakukan kuliah lapangan oleh Wahyu Nugroho, SH, MH (Dosen Hukum Lingkungan FH Universitas Sahid Jakarta) dengan judul Quo Vadis, Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menuju Keadilan Ekoogis & Kearifan Masyarakat Hukum Adat.
Dalam kuliahnya Wahyu Nugroho mengatakan politik hukum Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional sebagai pijakan negara atas ketergantungan sumber daya alam di berbagai sektor, diantaranya kehutanan & pertambangan. Negara berdaulat utk mengeksploitasi kekayaan alam tetapi juga bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan hidup. Selama ini terjadi pembiaran oleh negara. Dalam kasus kendeng Sebenarnya sejak awal proses Penyusunan dokumen Amdal, masyarakat tidak dilibatkan, terlebih masyarakat kendeng yg notabene bermatapencaharian petani memiliki hak utk mengelola potensi alam pegunungan kendeng sbg sumber kehidupannya, dan menjadikan manusia sebagai bagian dari alam yg harus diperlakukan seperti manusia, Kearifan2 lokal masyarakat adat tidak boleh diberangus melalui Instrumen perizinan dimana negara berselingkuh dgn pemilik modal.
Beragam cara access to justice ditempuh dalam penguasaan dan pengelolaan SDA yang masih menggunakan paradigma antroposentrisme, di sebrang Istana Negara masyarakat Kendeng masih terus membangun spirit dalam mewujudkan keadilan ekologis, perlu pendekatan hlistik komprehensif. Kearifan lokal dirampas oleh penguasa, lanjut Wahyu.

Share :

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top