HEADLINESOpini

KY Ngotot Memperluas Kewenangan Melalui RUU Jabatan Hakim

BTN iklan

(LEI) – Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan hakim kembali menjadi perdebatan hangat setelah target DPR RI untuk mengesahkan RUU tersebut akhir tahun 2016 gagal diwujudkan.

komisi yudisial ruu jabatan hakimRUU ini menarik untuk dibicarakan sebab tidak kurang dari 4 lembaga yang memiliki draf RUU ini secara sendiri-sendiri untuk disahkan. DPR RI melalui hak inisiatif DPR, Kementrian Hukum dan HAM yang mewakili kepentingan pemerintah, Mahkamah Agung (MA) pihak yang memikiki kepentingan langsung dengan RUU tersebut, dan Komisi Yudisial (KY).

Pertanyaan kemudian adalah : apa urgensinya KY ngotot untuk mengusulkan RUU Jabatan Hakim? Sebab dalam beberapa diskusi nampak sekali obsesi KY untuk mengajukan RUU tersebut. Padahal posisi KY saat ini adalah merupakan suatu Komisi yang diserahi Kewenangan berdasarkan UU hanya mengawasi kode etik dan perilaku hakim disamping kewenangan lain, KY sama sekali tidak punya kewenangan untuk mengusul suatu RUU. Jika melihat pada konteks pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam beberapa kesempatan KY secara terang-terangan menjelaskan bahwa ingin memperkuat dan memperluas kewenanganya pada empat bidang yang dirumuskan dalam draf RUU Jabatan Hakim versi KY yaitu rekrutmen hakim, promosi hakim, penilaian hakim.

Padahal terkait dengan rekrutmen calon hakim misalnya, sudah ada putusan MK No. 43 Tahun 2015, sudah jelas KY tidak berwenang melakukan rekrutmen calon hakim, ini hanya kewenangan MA.

KY selalu membadingkan dengan beberapa negara terkait posisi KY mencontohkan konsep shared responsibility system seperti di Perancis, Jerman, dan Belanda. Di sana Mahkamah Agung hanya melaksanakan fungsi pembinaan teknis penanganan perkara. Misalnya, di Jerman menganut sistem 3 atap dimana MA, KY, Pemerintah Jerman berbagi peran. KY bertugas melaksanakan manajemen rekrutmen, promosi-mutasi, dan pengawasan.

Namun Perbandingan ini pun tidak proporsional dilakukan oleh KY disatu sisi dia membanding dengan negara-negara yang menerapkan konsep shared responsibility, untuk memperkuat argumentasi mereka untuk memperluas kewenangannya, namun disisi yang lain tidak membandingkan misalnya usia pensiun hakim agung yang ingin dibatasi dari 70 ke 65 tahun. Padahal di Amerika misalnya, usia hakim agung itu seumur hidup.

Dalam beberapa kesempatan Ketua KY mengemukakan agar profesi hakim sebaiknya disamakan statusnya dengan profesi dosen, keinginan semacam ini tentu tidak proporsional dan logis, sebab jabat profesi itu jika disamakan maka hilanglah statusnya sebagai jabatan atau lembaga profesi, karena setiap profesi itu memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda, jika disamakan maka bukan lagi namanya profesi, misalnya profesi Notaris apa bisa disamakan dengan profesi dokter, atau profesi advokat bisa disamakan dengan provesi hakim, bahkan apa bisa profesi hakim disamakan dengan profesi dosen? Jika profesi hakim mau disamakan dengan profesi dosen maka hakim bukan lagi sebagai hakim namun profesinya menjadi dosen.

Oleh karena itu sebaiknya KY ikut membantu pemerintah maupun Mahkamah Agung untuk memberikan solisi yang terbaik bagi RUU jabatan hakim ini agar menemukan posisi dan status terbaik bagi profeai hakim sehingga peran KY dalam hal menjaga martabat dan wibawah hakim tetap terjaga, dan dihormati oleh masyarakat, jangan sebaliknya.

Sehingga perlu dipertanyakan apa motif dibalik KY ngotot memperluas kewenangan tersebut?

Jangan-jangan KY berkeinginan untuk melemahkan independensi kekuasaan kehakiman, sehingga peran dan fungsi lembaga yudikatif ini menjadi tidak efektif untuk melakukan kontrol terhadap lembaga atau kekuasaan lain dalam konteks pelaksanaan fungsi check and balance system ?

Sadar atau tidak bahwa kondisi sistem ketatanegaraan indonesia saat ini berjalan tidak normal. Semua lembaga kekuasaan terjebak pada kepentingan yang saling menyandera kepentingan yang lain. Satu-satunya yang diharapkan adalah peran lembaga yudikatif ini secara independen untuk mengontrol kekuasaan pelaksanaan fungsi kekuasaan eksekutif maupun legislatif.


oleh
Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H.
(Dekan FH. Universitas Nasional)

Editor : Yosia Ardianto (LEI-02)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami