Hukum

KY Pantau Sidang Putusan Praperadilan Tersangka SKL BLBI Vs KPK

BTN iklan

Jakarta, LEI – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan membacakan perkara putusan praperadilan tersangka kasus korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuditas Bank Indonesia (SKL BLBI), Syafruddin Arsjad Temenggung melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (2/8).

Untuk memastikan sidang sesuai dengan hukum acara dan peraturan yang berlaku, Komisi Yudisial (KY) akan menerjunkan tim untuk memantau jalannya sidang praperadilan tersebut.

“Untuk sidang putusan praperadilan kasus BLBI pada Rabu (2/8/2017), KY menurunkan tim pemantau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Juru Bicara KY, Farid Wajdi dalam keterangan tertulisnya.

Memurut Farid, proses pemantauan tersebut merupakan bentuk KY melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY dan upaya memastikan bahwa proses sidang berjalan sebagaimana mestinya.

“Sehubungan dengan itu, KY akan fokus pada etika hakim dalam prosesi persidangan ini, baik perilaku di dalam sidang maupun perilaku di luar sidang,” ujarnya.

KY mengimbau semua pihak untuk menghormati profesi hakim dan putusannya. “Kami juga meminta semua pihak menghormati profesi dan putusan hakim dengan menjaga independensi dan imparsialitasnya,” katanya.

Syafruddin mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di antaranya menganggap KPK tidak berwenang menetapkannya sebagai tersangka karena kasus penerbitan SKL BLBI untuk pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim itu disebutnya sebagai perkara perdata.

Selain itu, perkara BLBI ini sudah pernah ditangani Kejaksaan Agung yang kemudian di-SP3 pada 2004 silam, sehingga kasus ini sudah selesai dan tak bisa ditangani kembali.

KPK sendiri telah mengajukan bukti, saksi, dan ahli untuk mematahkan seluruh dalil kubu tersangka Syafruddin tersebut. KPK menetapkan Syafruddin sebagai tersangka karena saat menjabat kepala BPPN diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan SKL untuk pemilik BDNI Sjamsul Nursalim.

Penerbitan SKL itu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menggunakan jabatannya sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 3,7 trilyun.

KPK menyangka Syafruddin Arsyad Temenggung melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

9 Comments

  1. Hiya very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally…I am satisfied to seek
    out numerous useful info right here within the publish, we want
    develop extra strategies in this regard, thank you for sharing.

  2. I definitely wanted to post a comment to be
    able to appreciate you for the pleasant techniques you are sharing at
    this site. My particularly long internet investigation has
    now been compensated with good quality tips to go over with my close friends.

    I would assume that most of us readers are definitely fortunate to live in a wonderful
    place with so many awesome individuals with interesting ideas.
    I feel quite privileged to have discovered the site and look forward to so many more excellent times reading here.
    Thanks a lot once again for a lot of things.

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami