HukumNasional

Lahan Pantai di Karimun Jawa jadi Hak Milik Pribadi, Nelayan Kehilangan Mata Pencaharian

BTN iklan

KARIMUN, (LEI) – Masyarakat Nelayan tradisional Kuda Laut menggelar aksi protes eksekusi lahan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, di wilayah pantai Kuda Laut, Baran, Kecamatan Meral. Mereka protes atas sikap pengadilan yang melakukan eksekusi tanah, pantai, dan laut di kawasan Kuda Laut atas dasar gugatan dari salah seorang (yang mengaku) pemilik lahan tersebut. Patut dipertanyakan legalitas terbitnya sertifikat atas nama Rinto yang dapat memiliki laut untuk atas nama pribadi.

Ketua Nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Baran sejahtera yang juga sebagai anggota KTNA Kabupaten Karimun, Ajis mengatakan mereka menolak keras eksekusi yang dilakukan dan akan mengajukan protes kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku pihak yang mengeluarkan sertifikat tersebut.

“Kalau sampai terjadi eksekusi terhadap lahan, pantai dan laut tempat kami mencari ikan sehari-harinya, kami akan buat surat tembusan dan melakukan unjuk rasa pada pihak BPN, karena sudah puluhan tahun kami mencari ikan di tempat ini, yang kami tau ini milik negara,” kata Ajis.

Orang yang selama ini mengakui lahan ini tidak pernah memberitahukan kepada para nelayan yang tinggal di tempat ini dan tidak melibatkan RT, Lurah, Camat dan tokoh masyarakat. Begitupun saat diminta untuk menunjukkan surat-suratnya.

“Tau-tau pihak pengadilan langsung datang untuk melakukan eksekusi tempat ini dan mengatakan ini lahan si A si B, kami tidak pernah diberitahu dan tidak melibatkan RT Lurah Camat dan tokoh masyarakat. Tanah ini 35 tahun tidak pernah dapat dibangun sebab ini dulu lahan bakau dan mangrove,” ucapnya.

“Laut ini kan milik negara pak, kenapa kami harus di gusur, padahal sudah puluhan bahkan sudah 40 tahun laut ini menjadi sumber kehidupan kami pak,” kata Azis yang tak kuasa menahan air matanya.

Ketua Nelayan Kelompok Usaha Bersama Azis
Ketua Nelayan Kelompok Usaha Bersama Azis

“Kalau memang dia (Rinto) dapat buat sertifikat kenapa kami warga negara Indonesia asli tak dapat buat pak. Ini kan laut, milik negara, apa kami bukan warga negara Indonesia pak,”katanya semakin kecewa

Sementara itu, kuasa hukum pihak Nelayan, Edwar Kelvin SH mengatakan bahwa timbul keanehan pada sita eksekusi yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Karimun, karena menurutnya, untuk melakukan sita eksekusi harus dilakukan pencocokan terhadap bidang tanah dan batas-batas yang ingin disita.

“Sita eksekusi sesuai surat edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1962 tentang cara peletakan sita harus dilakukan pencocokan terhadap bidang tanah dan batas-batasnya. Namun saat dilakukan penyitaan, pihak pengadilan hanya duduk-duduk di pantai sini saja, tidak diukur, karena apa? sebab ini laut dan tidak bisa diukur, laut juga tidak bisa disita karena ini milik negara,” ujar Kevin sapaan akrabnya.

Untuk masalah tanah Ia menjelaskan bahwa, menurut Kepres nomor 32 tahun 1990 pasal 14 dan peraturan Presiden RI nomor 51 tahun 2016 mengatur 100 meter dari bibir pantai tidak bisa dijadikan hak milik apalagi laut. Karena bibir pantai dan laut dikuasai negara.

“Tapi boleh digunakan apabila sudah turun temurun dan kepentingan umum, jadi bukan untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

Saat ditanyakan terkait langkah hukum yang akan dilakukan terhadap sita eksekusi, Kelvin mengatakan, kita mungkin akan mengajukan perlawanan, kita daftarkan pengaduan masyarakat ke pengadilan, namun diluar konteks itu, kita akan meminta pertanggung jawaban dari Badan Pertahanan Nasional, kita sudah sepakat untuk melaporkan ke Kanwil Kementerian Agraria, karena hal ini sepihak, tidak melibatkan masyarakat, mereka seperti memiliki kompetensi absolut tanpa mengikuti aturan perundang-undangan, tukasnya.

Di lain pihak, Ketua Pengadilan Tanjungbalai Karimun dan Kepala BPN Karimun, belum dapat dimintai konfirmasinya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami