Hukum

Laksanto Utomo: Pejabat Negara Perlu Perhatikan Etika politik Dalam Bersikap Tindak

BTN iklan

Jakarta, Lei, – Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) Dr. Laksanto Utomo mengingatkan agar para pejabat negara dalam bersikap tindak memperhatikan etika politik agar tidak membuat kegaduahan di masyarakat, karena informasi yang bersifat rahasia-pun saat ini mudah beredar melalui sosial media (sosmed).

Para pejabat negara saat ini tampaknya belum sepenuhnya memahami etikan politik dalam berbangsa dan bernegara, sehingga masih banyak para pejabat yang sering beropini sendiri terkesan kurang melakukan koordinasi antar lembaga, kata Laksanto Utomo di Jakarta, Selasa.

“Etika politik berbangsa dan bernegara bagi para pejabat negara itu sudah dituangkan dan diatur dalam Tap MPR No 6 Tahun 2001 namun sayangnya, tidak semua pejabat negara mengindahkan aturan itu sehingga membuat masyarakat menjadi bingung, dan berpolemik,” katanya.
Pendapat itu disampaikannya, mengomentari pernyataan Panglima Tinggi TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, pada pertemuan dengan Purnawirawan TNI di Cilangkap belum lama ini yang menyampaikan soal pengadaan senjata oleh pihak non-militer sekitar 500 s/d 5000 pucuk senjata yang tidak melalui koordinasi dengan Cilangkap.

Menurut Laksanto, para pejabat negara seyogianya harus mengerti tentang etika politik, karena aturan itu dibuat guna menciptakan suasana dimasyakat harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial, bukan sebaliknya saling curiga satu kelompok dengan kelompok lainnya hingga memicu kegaduhan di masyarakat.

Menjadi seorang pejabat negara memang tidak mudah, katanya, ia harus berfikir untuk kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Itulah sebabnya, etika politik ditetapan sebagai TAP MPR yang kemudian ditindak lanjuti dengan ketentuan lain seperti Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementeian yang semuanya di bawah kendali Presiden.

“Pernyataan Panglima soal adanya rencana pembelian senjata non militer seyogianya disampaikan dalam rapat pimpinan terbatas. Idealnya Presiden yang harus memimpin terhadap isyu krusial itu,” katanya.

Membeli dan Mengoptimalkan Produk Lokal

Menjawab pertanyaan, Laksanto Utomo yang juga Dosen Pasca Universitas Pancasila Jakarta mengatakan, seandainya ada lembaga yang membutuhkan ribuan senjata diluar standar TNI, sebaiknya membeli dan mengoptimalkan produk dalam negeri.
Produk senjata dari Pindad Bandung, sudah diminati negara kawasan Asean seperti, Thailand, Filipina, Singapura dan negara lain. Bahkan di Timur Tengah sudah membeli dari produk meet ini Indonesia/Pindad, termasuk juga plurunya yang diproduksi dari Pindad Malang.

“Oleh karenanya, jika ada instansi lain yang butuh senjata sejenis senapan laras panjang dan pendek, mengutamakan produk dalam negeri. Jika kita tak lagi menghargai produknya sendiri, jangan berharap orang lain akan meminatinya,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin dari PDI-P mengatakan, seorang pejabat negara seharusnya memahami prosedur dan etika penyampaian informasi, apalagi yang disampaikan merupakan data intelijen. “Gatot seharusnya tidak mengumbar data intelijen selain kepada institusi yang berhak menerimanya agar tidak membuat kegaduhan politik dalam negeri,” katanya.

Hasanuddin menambahkan, jika Gatot merasa kesulitan, ia bisa langsung menyampaikannya kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan agar segera dikoordinasikan kepada institusi terkait. Bahkan, Panglima memiliki akses langsung untuk berkomunikasi dengan Presiden selaku panglima perang tertinggi.

“Pasti Presiden akan melakukan upaya. Melempar informasi yang notabene itu dianggap informasi yang sensitif, saya sebut saja kepada publik, itu menurut saya tidak pada tempatnya. Sebaiknya dihindari,” kata Hasanuddin, di Senayan, Jakarta, pekan lalu.


Perlihatkan Lebih

One Comment

  1. “Para pejabat negara saat ini tampaknya belum sepenuhnya memahami etikan politik dalam berbangsa dan bernegara, sehingga masih banyak para pejabat yang sering beropini sendiri terkesan kurang melakukan koordinasi antar lembaga, kata Laksanto Utomo di Jakarta, Selasa”

    Menarik sekali kutipan pernyataan Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) Dr. St. Laksanto Utomo terkait kasus saling serang dan beropini sendiri di media oleh Pejabat Tinggi Negara yang tidak hanya terjadi saat ini antara Panglima TNI dengan Menhan maupun Menko Polkam juga jauh sebelumnya sudah terjadi perang opini yang melewati batasan etika komunikasi Pejabat Tinggi saat Menko Kemaritiman Rizal Ramli (saat itu) dengan Menteri BUMN Rini Sormarno dan Menteri Perhubungan (saat itu) Ignatius Jonas, saling beradu opini sehubungan dengan rencana Pembelian Airbus 350 oleh Maskapai Garuda Indonesia (www.detik.com 14, Agustus 2015).

    Padahal sebagai Pejabat Publik para Pejabat Tinggi Negara ini sudah seharusnya berhati-hati dalam memberikan komentar atau pernyataan, sedikit kesalahan dalam penyampaian informasi kepada media, dapat berakibat fatal termasuk dalam iklim investasi yang menghendaki adanya stabilitas politik dan keamanan. Adalah suatu keniscayaan sebagaimana tulisan Franz Magnis Suseno dalam bukunya “Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern” (2016:18) terkait Etika Politik selalu memiliki dimensi politis yang mempunyai dua segi fundamental yang seharusnya kedua segi ini saling melengkapkan, sesuai dengan dua kemampuan manusia, dimana manusia adalah mahluk yang tahu dan mau, yang satu pihak memerlukan orientasi, dilain pihak berdasarkan orientasi itu mengambil tindakan.

    Besar harapan orientasi para Pejabat Tingggi Negara tersebut, senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai akan kecintaan terhadap 4 Pilar Kebangkasaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia).

    Semoga
    Oktavani Taroreh
    Mahasiswa Magister Hukum UPNJ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

18 − five =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami