Opini

Langkanya Elpiji Bersubsidi, Salah Pemerintah?

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Rasanya tingkat kepanikan masyarakat Riau akibat kelangkaan dan mahalnya elpiji ukuran tabung tiga kilogram semakin memuncak. Dalam setiap perbincangan di kedai kopi hingga arisan ibu-ibu yang dikeluhkan selalu tentang sulitnya mendapatkan bahan bakar tersebut di pasaran.

Kelangkaan elpiji tiga kilogram itu diperparah karena mendekati momen perayaan hari keagamaan Natal dan Tahun Baru, membuat “tabung melon” itu hilang dari pasaran dan kalaupun ada harganya melambung hingga Rp45.000/tabung, alias naik dari harga eceran tertinggi (HET) Rp18.000/tabung.

Akibatnya timbul penilaian miring masyarakat terhadap pemerintah saat ini yang menganggap langkanya gas melon itu sebagai upaya mengurangi gas subsidi dan mengganti dengan tabung nonsubsidi bright gas 5,5 Kg.

Padahal Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau Yulwiriati Moesa mengaku kuota elpiji tiga kilogram untuk Riau tahun ini mencapai 44.331.667 tabung setara dengan 132.995.000 Kg.

“Itu kuota elpiji yang tersebar di kabupaten/kota se-Riau untuk tahun 2017. Kuota itu merupakan permintaan dari daerah yang kami ajukan ke pusat,” kata Yulwiriati. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan kuota elpiji tahun 2016, dimana hanya 44.275.333 tabung dengan 132.826.000 Kg.

Jika kuota 2017 ini dibagi per 12 kabupaten/ kota maka diperoleh pendistribusian seperti di bawah ini, yakni: 1. Bengkalis 4.662.000 tabung 2. Indragiri Hilir 4.001.000 tabung 3. Indragiri Hulu 3.143.333 tabung 4. Kampar 5.413.000 tabung 5. Kuansing 2.140.667 tabung 6. Kepulauan Meranti 1.205.667 tabung 7. Pelalawan 2.340.667 tabung 8. Rokan Hilir 4.133.667 tabung 9. Rokan Hulu 2.979.000 tabung 10. Siak 3.786.000 tabung 11. Dumai 2.591.667 tabung 12. Pekanbaru 8.007.000 tabung.

Persediaan elpiji ini dinilai sudah cukup aman, hanya saja di lapangan gas subsidi ini kurang tepat sasaran. Dimana masih banyak rumah makan besar menggunakan gas ini, padahal peruntukannya untuk masyarakat kurang mampu dan UKM itu alasan yang selalu didengungkan pemda jika ada kelangkaan.

Sementara seorang pengamat ekonomi dari Universitas Riau Dahlan Tampubolon mencatat pada tahun ini pemerintah menyediakan anggaran Rp39,96 triliun untuk subsidi elpiji tiga kilogram secara nasional dan 2018 dianggarkan naik lagi menjadi Rp41,56 triliun.

Angka yang fantastis jauh di atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) walau masih di bawah subsidi listrik. Pada kemana melon-melon besi itu sembunyi, katanya.

Kalau ingat kejadian saat ini kita seperti mengulang fenomena konversi energi bahan bakar minyak tanah ke elpiji tiga kilogram tahun 2007. Semua panik, khususnya masyarakat pengguna minyak tanah, sebagai bahan bakar memasak kala itu sebab hilang dari peredaran karena subsidinya dicabut.

Bertanggung jawab Kini elpiji tiga kilogram juga hilang di pasaran seperti yang dialami Siak, Pekanbaru, Kampar, Inhil, Dumai dan daerah lainnya di Riau.

Kalau sudah kejadian kelangkaan seperti ini harusnya ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban setidaknya mencarikan solusi agar masyarakat tidak jadi bulan-bulanan para oknum penjual elpiji bersubsidi yang seenaknya mematok harga. Dengan gampang dan tanpa beban pedagang gas tabung tiga kilogram menjawab gas langka, jadi harganya mahal.

Apakah oknum pengambil untung di antara mata rantai distribusi ini berhak menentukan dan memutuskan berapa harga jual setabung elpiji tiga kilogram yang jelas-jelas sudah dibayar dimuka pakai uang pemerintah untuk meringankan beban rakyat miskin? Siapa yang bisa menjawab kekusutan distribusi ini, sehingga masyarakat kecil jadi korban akal-akalan pedagang? Saat ini jadi pertanyaan masyarakat bahkan media, masing-masing pihak mulai mengelak dan mencari kambing hitam. Pertamina menyebutkan stok yang mereka keluarkan tetap stabil, pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD)-nya berujar telah optimal melakukan pengawasan.

Tapi tetap saja gas melon hilang timbul, mungkin karena warnanya yang hijau, bikin para pemburu rente ijo matanya, kata ekonom di Kementerian Keuangan ini.

Dahlan juga mengkritik pemberitaan media yang salah kaprah ikut bertanggung jawab atas kelangkaan ini, karena pembahasan berita bisa jadi bias dari bahasa sosialisasi.

Media harusnya hati-hati mengadopsi isu konversi dari hijau ke pink, karena walaupun tidak merata di masyarakat, ikut andil menyebabkan masyarakat panik, sehingga orang yang memiliki tabung hijau membeli sebanyak jumlah tabung yang dimilikinya. Seperti ada kebahagiaan tersendiri jika mereka mampu menumpuk gas dalam jangka waktu lama walaupun uang yang dihemat hanya beberapa ribu rupiah. Kondisi itu mirip antrean motor di malam pengumuman kenaikan BBM, walaupun mengisi hanya dua liter, tapi rela antre satu jam, padahal kenaikan BBM-nya tidak seberapa. Artinya meski cuma hemat R1.000, tapi bangga bisa memperoleh harga rendah di detik-detik terakhir.

Butuh Kajian Sebenarnya secara kasat mata teori distribusi elpiji tiga kilogram dari agen ke pangkalan hingga konsumen yang berhak sudah benar. Apa yang dilakukan pangkalan saat proses penjualan harus mencatatkan jumlah pembelian, keperluan dan lokasi bermukim. Tujuannya secara statistik bisa mengontrol jumlah pasokan dan periode pengiriman.

Namun pada kenyataannya bukan hanya masyarakat miskin dan usaha mikro kecil yang berhak memanfaatkan gas tersebut, pengecer tanpa izin, seperti warung, juga merasa bagian dari mata rantai bisnis itu, sehingga mereka membeli bukan satu dua tabung, tapi bisa mencapai 10. Kemudian mereka menjual dengan harga mencapai Rp45.000, alias mendekati nonsubsidi. Akibatnya elpiji langka di pangkalan, tapi tersedia di pengecer dan harganya tidak lagi untuk masyarakat miskin seperti tertera di tabungnya.

Padahal pemerintah pusat tiap tahun membebankan subsidi elpiji tersebut pada APBN, tetapi masyarakat tetap menanggung kelangkaan elpiji.

Karenanya menurut ekonom dari Universitas Riau Dahlan Tampubolon, mesti dikaji lebih dalam lagi berapa sebenarnya “ability to pay” masyarakat sampai ke dapur mereka. Rasanya tidak pantas negara berkorban mati-matian untuk mengadakan subsidi sebesar Rp40 triliun, tetapi salah sasaran dan yang menikmati justru orang kaya.

Walau masyarakat masih mampu membeli dengan harga gas Rp33.000 bahkan Rp45.000/tabung karena terpaksa, sementara para pengejar rente menikmatinya, mulai dari agen yang main mata dengan pangkalan.

Pihak lainnya yang menikmati adalah pangkalan yang tak peduli siapa pembelinya, padahal mereka bukan masyarakat yang berhak menikmati subsidi tersebut. Ini artinya pengawasan yang tidak berjalan maksimal membuka ruang dan tempat bagi pelaku kecurangan.

Anehnya ada fenomena ketika riset di Rokan Hilir akhir tahun lalu. Pihak pangkalan di perbatasan dengan Labuhan Batu Selatan justru kesulitan menghabiskan stok epliji tiga kilogram. Hal ini disebabkan agen sudah terikat pada kuota yang mereka miliki.

Kala itu banyak agen yang membuang jatah mereka ke Rokan Hilir, sehingga kuota yang dimiliki agen di Rokan Hilir tidak habis. Apakah fenomena ini juga terjadi di perbatasan lain? Tidak ada jawaban pasti, dan tidak ada kajian khusus.

Mengapa agen rela membuang jatahnya ke kabupaten lain? Ternyata karena kuota yang mereka miliki harus dihabiskan, terutama di akhir tahun total target penjualan harus terpenuhi. Jika penjualan satu tahun lebih kecil dibanding target, mereka akan diberi sanksi pengurangan kuota. Maka jalan yang paling mudah adalah membuang jatah sisa ke daerah terdekat.

Ini memang paradoks. Di Pekanbaru elpiji langka, tapi di perbatasan susah menghabiskan kuota.

Dengan kasus ini baiknya semua pihak, terutama pemangku kepentingan saatnya sama-sama menjaga amanah APBN untuk menyejahterakan rakyat, lewat subsidi yang lebih tepat sasaran dan upaya menyediakan energi murah melalui energi baru dan terbarukan.

Pembangunan jaringan pipa gas mesti disegerakan yang saat ini masih dalam pilot projek di beberapa kecamatan di Pekanbaru. Masalah data, walaupun sudah dimaklumi bersama, harus segera diperbaiki, mulai dari level RT, jumlah rumah tangga yang berhak, usaha mikro ataupun usaha kecil lainnya harus tepat jumlah dan lokasinya.

Seluruh masyarakat harus peduli, melalukan sosialisasi, pengawasan bahkan melaporkan penyimpangan dari agen sampai pangkalan. Penyaluran elpiji harus dekat dengan keadilan. Bukan hanya harga yang dijaga, tapi juga penerima subsidi harus diberdayakan agar daya belinya meningkat dan di masa-masa mendatang beralih ke gas non-subsidi.

Banyak pihak selalu memaksa agar elpiji tiga kilogram dimanfaatkan hanya oleh masyarakat miskin dan usaha mikro kecil. Mereka lupa bahwa lebih penting lagi meningkatkan daya beli masyarakat dan menguatkan sektor usaha kecil agar mereka keluar dari garis penerima subsidi. [ANTARA]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami