Hukum

Laporan Tahunan KPK 2016

BTN iklan

Dan memang, hampir sepanjang 2016, pola seperti itu yang dilakukan KPK. Pada bidang pencegahan, misalnya, KPK membuat banyak terobosan baru. Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan
(Korsupgah) pada 2016 dilakukan terintegrasi dengan menggandeng bidang penindakan. Melalui Korsupgah Terintegrasi, KPK bisa menggali lebih banyak data dan fakta di daerah sasaran program.
Akibatnya, KPK bisa mengetahui sumber permasalahan di berbagai daerah sasaran program, sehingga pendampingan yang dilakukan
juga sejalan. Ibarat mengobati penyakit, jika diagnosisnya tepat, maka tepat pula terapi yang diberikan.

Begitu pula untuk program lain, misal pemberantasan korupsi sektor kesehatan, energi, swasta, politik, maupun yang terkait dengan edukasi, sosialisasi, dan kampanye, semua dilakukan dengan terlebih dahulu menggali akar masalah.

Terkait upaya meningkatkan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN), misalnya. Dalam hal ini, KPK terus menggali permasalahan yang menyebabkan penyelenggara negara “enggan” melaporkan harta kekayaanya. Dari sini KPK menemukan fakta, bahwa bagi penyelenggara negara yang berada di daerah terpencil, tentu akan kesulitan jika harus datang ke KPK. Selain kendala waktu, juga terdapat konsekuensi biaya yang bisa menjadi beban.

Dari sinilah KPK kemudian meluncurkan e-LHKPN. Melalui aplikasi berbasis teknologi informasi tersebut, penyelenggara negara tak perlu datang ke Ibu Kota. Cukup klik, mengisi, dan kemudian mengirim melalui aplikasi yang sama, sudah selesai. Sangat praktis. (sumber: kpk.go.id)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami