Opini

Laut Lestari Mimpi Terpendam Nelayan Teluk Saleh

BTN iklan

Oleh Genta Tenri Mawangi

Pimpinan Nelayan Kerapu Sunu Merah, M Amin HS (40) dan sebagian besar masyarakat Dusun Terata Barat, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, punya mimpi terpendam ingin membebaskan Teluk Saleh dari bom dan potasium yang mengancam kelestarian laut, sumber utama penghidupan warga.

Pasalnya, walau bom dan potasium telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dua alat tangkap ikan ilegal itu masih kerap digunakan oleh sekelompok nelayan di Teluk Saleh – kawasan perairan tertutup yang membentang di Kabupaten Sumbawa dan Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Patroli, menurut Amin, memang beberapa kali terlihat, tetapi biasanya, para nelayan “nakal” itu telah lebih dahulu mengetahui kedatangan petugas. Alhasil, mereka bisa sementara berhenti beroperasi dan lolos dari pengawasan petugas.

“Masalahnya itu begini, jika kami menegur mereka yang memakai bom dan potasium, atau melapor ke petugas, kapal kami akan ditandai, dan mereka akan melakukan aksi balas dendam,” kata Amin saat ditemui di rumah panggungnya di Dusun Labuhan Terata, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa.

“Akibat sudah cukup terasa, sejak 2013 hingga saat ini, tiap tahun hasil tangkap nelayan, khususnya yang masih memakai alat pancing tradisional terus menurun. Biasanya kami mampu menangkap dua kontainer (boks pendingin, biasanya berisi es atau air dan oksigen) seberat sekitar 160 kilogram, tetapi sekarang, paling banyak kami hanya mampu mengumpulkan setengahnya dalam waktu lima hari melaut,” kata Amin.

Lembaga pemerhati lingkungan, Masyarakat Konservasi Satwaliar (WCS) Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Senin (14/8) melaporkan, tiga spesies ikan kerapu, seperti Sunu Merah, Sunu Halus, dan Kerapu Macan terindikasi telah ditangkap secara berlebihan (overfished) dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Staf Pengawasan Program WCS di Sumbawa, Sukmaraharja menyebut, hasil pendataan di enam lokasi seperti Desa Labuhan Kuris, Labuhan Jambu, Labuhan Sangoro, Soro, dan Labuhan Sumbawa menunjukkan sekitar 7.109 ikan, termasuk 6.129 kerapu dan 980 ikan kakap telah dijaring oleh nelayan sejak April 2016 sampai Maret 2017.

“Ada sekitar 12 spesies kerapu dan kakap yang ditangkap, nilainya bervariasi dari yang termurah seharga Rp85 ribu sampai termahal Rp250 ribu per kilogramnya,” kata Sukmaraharja, seraya menambahkan ikan jenis Sunu Halus (Pletropomus Leopardus) menjadi satwa yang paling banyak terjaring dengan jumlah 1.060 ekor.

“Harga Sunu Halus di tingkat nelayan dapat mencapai Rp250 ribu per kilogram,” tambahnya.

“Karena harganya yang tinggi, hasil pendataan kami menunjukkan dari 100 persen populasi Sunu Merah, 64 persennya telah terjaring nelayan sebelum ikan berhasil memijah (bertelur),” kata Sukmaraharja.

Sementara itu, nasib Sunu Merah pun lebih buruk karena populasinya di Teluk Saleh hanya tersisa 4,9 persen, kemudian Kerapu Macan saat ini diduga masih ada sekitar 10,7 persen di Teluk Saleh.

Kerapu dan kakap telah lama menjadi komoditas ekspor yang diminati konsumen di Hong Kong, Taiwan, dan Singapura.

“Biasanya Kerapu Sunu Merah, Sunu Halus, atau Kerapu Macan dapat terjual dengan harga di kisaran Rp300 ribu per kilogramnya ke para eksportir di Denpasar, Bali,” kata Anwar, seorang pengepul ikan di Sumbawa, Kamis.

Ancaman kompresor

Bom dan potasium banyak dianggap sebagai penyebab utama menurunnya jumlah ikan karang di Teluk Saleh, tetapi menurut sejumlah pihak, mulai dari nelayan hingga para pengepul, kompresor turut memiliki peranan penting melanggengkan penggunaan alat tangkap ikan ilegal para nelayan “nakal”.

Kompresor merupakan selang panjang yang biasa digunakan untuk mengisi udara ke ban kendaraan bermotor, tetapi sejumlah nelayan memakai alat itu agar dapat menyelam hingga puluhan meter selama tiga sampai empat jam.

Berbeda dengan alat standar penyelaman yang dibekali penyaring (filter), udara dari kompresor langsung memasuki rongga paru-paru nelayan dalam jumlah sembarang. Alhasil, kompresor telah menelan banyak korban jiwa, khususnya beberapa nelayan di Teluk Saleh.

Kepala Desa Labuhan Sangoro Syamsuddin (50) saat ditemui di rumahnya, Jumat mengatakan tiga warganya tahun ini telah menjadi korban alat selam kompresor.

“Ada satu warga kami yang masih sangat muda, baru kelas dua SMP (sekolah menengah pertama) yang memilih putus sekolah untuk menjadi nelayan. Anak itu langsung meninggal akibat terlalu lama menyelam dengan kompresor. Dua warga lainnya turut menjadi korban, mereka sebelumnya sempat lumpuh dan koma,” kata Syamsuddin seraya menambahkan kulit korban tampak terkelupas dan menghitam, diduga akibat keracunan nitrogen dalam darah.

Menurut Syamsuddin, kunci untuk memberantas tangkap ikan ilegal adalah menghapus kompresor.

“Sekarang begini. Nelayan yang ingin meledakkan bom atau motas (menyebar potasium), hampir pasti selalu memakai kompresor untuk menangkap ikan buruannya. Biasanya di bawah laut, mereka tinggal memanah ikan yang mati atau terbius tanpa mempertimbangkan ukuran, atau dampak lingkungannya kemudian,” terang Syamsuddin.

Pemerintah sebelumnya telah menyebut jelas bahwa kompresor dilarang untuk digunakan nelayan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31/2004 tentang Perikanan.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU No.45/2009 menyebut bahwa alat penangkapan ikan dan atau alat bantu yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, seperti kompresor dilarang untuk digunakan di wilayah perikanan Indonesia. Akan tetapi, menurut Syamsuddin, aturan tersebut tidak cukup kuat karena belum dilengkapi oleh peraturan menteri sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 9 ayat (2).

“Banyak warga berdalih kompresor dan alat panah itu tidak merusak. Namun, sebagian besar masyarakat menilai penggunaan alat itu merusak, bagi kesehatan dan lingkungan. Saat ini kelompok nelayan di Gili Tapang masih cukup aktif menggunakan alat tersebut. Mereka cuma tidak mau berkata jujur,” jelas Syamsuddin seraya menambahkan sejak tahun 1995-an kompresor mulai banyak digunakan oleh nelayan.

Hasil survei WCS didukung Kementerian Perikanan dan Kelautan menunjukkan, selain bom dan potasium, sejumlah kegiatan perikanan merusak masih dilakukan di sejumlah lokasi seperti Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.

Perikanan berkelanjutan

Demi memastikan terjaganya stok ikan dan kelestarian teluk, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, pemerintah desa, nelayan dan pemangku kepentingan terkait sedang membahas hasil data dari WCS, mitra yayasan lingkungan The Nature Conservancy (TNC) di Nusa Tenggara Barat.

Rekomendasi yang sedang dibahas dalam konsultasi publik, menganjurkan agar ada pengendalian tangkapan ikan kerapu dan kakap dengan membuat kesepakatan bersama antarnelayan pada lokasi dan waktu tertentu.

“Nantinya diharapkan ada kesepakatan antarpengumpul untuk tidak membeli ikan kerapu kepung, kerapu bintik merah, dan kerapu macan, baik dalam keadaan mati maupun hidup yang tidak sesuai perjanjian,” tulis rekomendasi WCS.

“Kesepakatan itu diharapkan dapat melarang kompresor secara tuntas, seraya melakukan pengawasan rumpon, mengatur penggunaan alat tangkap panah, menerapkan pembatasan ukuran tangkapan, memperkuat koordinasi DKP provinsi dengan aparat penegak hukum, memutus akses ke peledak dan bahan beracun, sosialisasi berkala, dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) agar patroli berjalan secara mandiri dan berkelanjutan,” tambahnya.

Perikanan berkelanjutan di Teluk Saleh, dan perairan lain di provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan bagian dari sembilan tahun program konservasi di kawasan Sunda Kecil yang diinisiasi pemerintah bersama dengan TNC.

Dalam program itu, salah satu model yang sedang dikembangkan adalah menetapkan jaringan kawasan konservasi perairan (KKP) di kawasan Sunda Kecil, termasuk di Teluk Saleh.

Sejauh ini, sejumlah lokasi seperti Taman Wisata Perairan (TWP) Gita Nada Lombok Barat, TWP Pulau Liang dan Ngali, TWP Teluk Bumbang, TWP Gili Lawang dan Gili Sulat telah ditetapkan sebagai pencadangan untuk kawasan konservasi.

“Pencadangan maksudnya lokasi itu masih diakui di tingkat provinsi karena penetapan kawasan konservasi dilakukan oleh menteri. Setidaknya saat ini ada sekitar 341 ribu hektar kawasan konservasi, terdiri atas 11 ribu hektare dikelola pusat, 229 ribu ha berstatus pencadangan, dan 100 ha untuk zonasi rencana perluasan,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Lalu Hamdi saat ditemui di Sumbawa, Sabtu.

Sembari menunggu penetapan, Pemprov NTB telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian Daerah, TNI Angkatan Laut, dan Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pembinaan, pencegahan, serta penindakan aksi pelanggaran di laut.

Laut adalah sumber penghidupan yang menentukan keberlangsungan generasi di masa depan. Artinya, upaya pelestarian mesti menjadi prioritas dan ikhtiar bersama tidak hanya masyarakat pesisir, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan.

Pekerjaan rumah selanjutnya tentu tidak berhenti pada penetapan aturan, tetapi upaya mengawasi regulasi itu dapat ditegakkan oleh aparat dan masyarakat. (Antara)


Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close