Hukum

“Layak” Mudahkan Pelapor Adukan Penyimpangan Internal LPSK

BTN iklan

Jakarta, LEI – Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka layanan “Layak” untuk menerima laporan dari siapapun tentang dugaan perbuatan atau pelanggaran di lingkungan LPSK yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, di Jakarta, Rabu (2/8), mengatakan, layanan Layak merupakan singakatan dari Laporkan yang Anda Ketahui itu untuk memudahkan pelapor melaporkan dugaan pelanggaran melalui sistem yang akan merahasiakan identitas dan melindungi pelapor.

Untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut pelapor dapat mengakses laman www.layak.lpsk.go.id. Sistem pelaporan internal di lingkungan LPSK ini sudah dipoles menggunakan bantuan teknologi informasi. Dengan tujuan mempermudah otoritas di bidang pengawasan dalam melaksanakan tugasnya menangani laporan penyimpangan.

“Sistem (Layak) ini memberikan kesempatan pada semua pihak untuk melaporkan penyimpangan. Sistem pelaporan dipermudah dan identitas pelapor dilindungi,” kata Semendawai.

Untuk memperkenalkan layanan ini, LPSK terus melakukan sosialisasi. Sistem Layak menjadi early warning system bagi internal LPSK menuju budaya kerja yang taat hukum. Sebab, kalau semua komponen di LPSK sampai tidak mengamalkan budaya kerja yang taat hukum, maka dapat dipastikan mereka akan menjadi obyek laporan dalam sistem Layak.

Hal ini penting bagi LPSK untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Namun, Semendawai menggarisbawahi, keberhasilan dari pelaksanaan sistem Layak tidak semata-mata diukur dari jumlah laporan yang masuk, melainkan dari perubahan kinerja seluruh komponen di LPSK, apakah sudah bekerja sesuai dengan aturan atau tidak.

“Sistem Layak sudah dipersiapkan dengan software dan hardware agar maksimal dalam penggunaannya,” kata Semendawai.

Dalam sosialisasi juga didemonstrasikan mekanisme pelaporan menggunakan sistem Layak. Dalam sistem ini, pelapor dimungkinkan untuk tidak menggunakan identitas asli, baik nama maupun email. Hanya saja dugaan penyimpangan yang dilaporkan diharapkan bisa lebih detail disertai bukti awal penunjang sehingga memudahkan otoritas pengawasan untuk melakukan pemeriksaan.

Wakil Ketua LPSK Teguh Soedarsono menjelaskan, dalam sistem Layak, semua orang memiliki hak yang sama untuk melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan LPSK. Whistleblowing System Online yang diberi nama, Layak itu diharapkan menjadi alamat bagi LPSK untuk membangun sistem menuju implementasi pemerintahan yang baik.

Selain internal, kata Teguh, potensi penyimpangan yang dirasakan atau diketahui pihak luar juga bisa dilaporkan. Semisal, ada pemohon di LPSK yang dimintai biaya, atau ada rekanan yang memberikan gratifikasi, semua bisa dilaporkan melalui sistem Layak.

“Laporan akan diverifikasi dan jika ditemukan ada penyimpangan, akan ditindak baik etik maupun korupsinya,” kata Teguh.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close