Hukum

Lelang dan Pengadaan E-KTP Sudah Diatur Sejak Awal

BTN iklan

JAKARTA, (LEI/Antara) – Lelang dan pengadaan KTP elektronik tahun 2011-2012 senilai Rp5,952 triliun diatur pejabat Kementerian Dalam Negeri, yaitu Irman dan Sugiharto bersama rekanan yang biasa bekerjasama dengan Kemendagri dan Komisi II DPR serta Andi Agustinus.

“Pada sekitar Mei-Juni 2010 terdakwa Irman meminta Direktur PT Java Trade Utama Johanes Richard Tanjaya untuk membantu mempersiapkan desain proyek KTP-E dan memperkenalkan Andi Agustinus alias Andi Narogong kepada Johanes dan Husni Fahmi bahwa Andi menjadi orang yang mengurus penganggaran dan pelaksanaan KTP-E,” kata jaksa penuntut umum KPK Mochamad Wirasakjaya dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Menurut jaksa, Husni memaparkan peranan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam KTP-E.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto yang didakwa melakukan korupsi pengadaan KTP-E tahun anggaran 2011-2012 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp2,314 triliun.

Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Andi Agustinus menyampaikan bahwa untuk pertemuan berikutnya akan dilakukan di Ruko milik Andi di Graha Mas Fatmawati Blok B Nomor 33-35 Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Ruko Fatmawati). Sedangkan orang-orang yang hadir dalam pertemuan itu disebut tim Fatmawati.

Tim Fatmawati terdiri atas tim dari PT Java Trade Utama yang pernah mengerjakan proyek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri tahun 2009 yaitu Johanes Richard Tanjaya, Andi Noor, Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby dan Eko Purwoko.

Tim dari Andi Narogong, yakni Setyo Suhartono, staf direksi PNRI, Mudji Rachmat Kurniawan dan Dudy Susanto dari PT Softob Technology Indonesia (STI), Wahyu Supriyantono, Benny Akhir dan dua saudara kandung Andi Narogong, yakni Vidi Gunawan dan Dedi Priyon.

Mayus Bangun selaku Manager Government Public Sector di PT Astra Graphia IT, Irvan Hendra Pambudi Cahyo selaku Direktur PT Mukarabi Sejahtera.

Tim dari PNRI, yakni Isnu Edhi Wijay selaku Direktur Utama PNRI, Yuniarto selaku Direktur Produksi PNRI dan Agus Eko Priadi.

Tim dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), yakni Husni Fahmi selaku staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Dwidharma Priyasta, Tri Sampurno dan Sri Pamungkas alias Mamung.

Selain tu, Paulus Tanos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra dan anaknya yang bernama Catherin Tannos.

Beberapa vendor atau penyedia barang, diantaranya Johanes Marliem selaku penyedia produk Automated Finger Print Identification Sistem (AFIS) merk L-1 dan Berman Jandry S Hutasoit selaku Business Developrnent Manager PT Hewlett Packard (HP) Indonesia yang merupakan penyedia hardware merk HP.

Tunggu Baskoro dan Toni Wijaya masing-masing mewakili PT Oracle Indonesia yang merupakan penyedia perangkat lunak merek Oracle serta Jack Gijrath selaku penyedia produk Semi Konduktor Merk NXP Singapura.

“Beberapa tim, yaitu Jimmy, Eko, Andi Noor, Wahyu, Benny, Dudi dan Kurniawan setiap bulan mendapat gaji yang total untuk membayar tim Fatmawati berjumlah Rp480 juta,” kata jaksa.

Kesepakatan Setelah beberapa pertemuan, disepakati oleh Irman, Sugiharto, Andi Agustinus dan Diah Anggraini selaku Sekjen Kemendagri.

Pertama, proses pelelangan akan diarahkan untuk memenangkan konsorsium PNRI. Untuk itu dibentuk pula konsorsium Astragraphia dan konsorsium Murakabi Sejahtera sebagai peserta pendamping.

Kedua, melakukan pemecahan tim menjadi tiga tim peserta lelang, yaitu Konsorsium PNRI yang terdiri dari Perum PNRI, PT Len Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo dan PT Sandipala Artha Putra.

Konsorsium Astragraphia yang terdiri dari PT Astra Graphia IT, PT Sumber Cakung, PT Trisaksi Mustika Graphika, PT Kwarsa Hexagonal. Selain itu Konsortium Murakabi Sejahtera yang terdiri atas PT Murakabi, PT Jama Trade, PT Aria Multi Graphia dan PT Stacopa.

Ketiga, menugaskan Johanes untuk membuat sistem dengan konfigurasi KTP-E disinkronkan dengan produk-produk tertentu dari vendor, yaitu Software Data Base dari ORACLE, Software AFIS dari L-1, Hardware Data Base dari PC dan HP, Software Windows dari Microsoft dan (5) Chip dari NXP.

Pada Desember 2010 di Ruko Fatmawati, Sugiharto bertemu Andi Agustinus, Nazaruddin dan Drajat Wisnu Setyawan yang akan ditunjuk sebagai ketua panitia pengadaan.

Dalam pertemuan, Sugiharto menerima 775 ribu dolar AS dari Andi Agustinus untuk dibagikan kepada 6 orang yang akan ditunjuk sebagai anggota panitia pengadaan masing-masing 25 ribu dolar AS.

Selain itu Drajat Wisnu Setiawan sebagai ketua panitia pengadaan sejumlah 75 ribu dolar AS, Sugiharto sejumlah 100 ribu dolar AS, Irman 150 ribu dolar AS, Diah Anggraini 200 ribu dolar AS, Husni Fahmi dan anggota tim teknis 100 ribu dolar AS.

Mengamankan Pada Februari 2011, Irman dan Sugiharto menemui Diah Anggaraini di kantor Sekjen Kemendagri. Diah meminta Irman dan Sugiharto untuk mengamankan Konsorsium PNRI, Konsorsium Murakabi Sejahtera dan Konsorsium Astragraphia karena ketiganya berafiliasi dengan Andi Agustinus.

Atas permintaan itu Irman dan Sugiharto menyanggupinya.

Pada 11 Februari 2011 Sugiharto menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan analisis harga satuan per keping blanko KTP-E tahun 2011-2012, yaitu sebesar Rp18 ribu dengan total pengadaan sejumlah Rp5,95 triliun. Perinciannya sejumlah Rp2,29 triliun untuk 2011 dan Rp3,66 triliun untuk 2012.

“Penetapan HPS tidak didahului dengan data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, namun hanya mendasarkan pada ‘price list’ yang disusun oleh FX Garmaya Sabar Ling, Tri Sampurno dan Berman Jandry Hutasoit yang telah dinaikkan harganya (mark up) dan tidak memperhatikan diskon terhadap barang-barang tertentu dalam HPS tertentu,” kata jaksa.

Menyatukan Dalam Kerangka Acuan Kerja tersebut, Sugiharto atas persetujuan Irman menyatukan 9 lingkup pekerjaan yang berbeda yang menuntut kompetensi yang berbeda pula menjadi 1 paket pekerjaan agar meminimalisasi peserta lelang sehingga dapat memenangkan Konsorsium PNRI serta pelaksanaannya dilaksanakan dengan menggunakan perjanjian tahun jamak.

Bahwa atas penggabungan 9 lingkup pekerjaan tersebut, Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) memberikan saran yang pada pokoknya agar Sugiharto tidak menggabungkannya.

“Karena akan sangat besar peluang terjadinya kegagalan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara serta akan menghalangi terjadinya kompetisi dan persaingan sehat.

“Namun demikian Terdakwa ll mengesampingkan saran LKPP dan tetap melanjutkan proses pelelangan dengan menggabungkan 9 lingkup pekerjaan,” kata jaksa.

Mempermudah Jalan Sebelum panitia pengadaan mengumumkan pelelangan, Sugiharto dan Drajat Wisnu selaku ketua panitia pengadaan juga menerima uang ratusan ribu dolar AS untuk diberikan kepada pejabat Kemendagri dan staf terkait lain.

“Maksud pemberian uang tersebut adalah agar para terdakwa dan panitia pengadaan mempermudah jalannya proses lelang dan dapat memenangkan salah satu konsorsium yang terafiliasi dengan Andi Agustinus, yaitu Konsorsium PNRI, Konsorsium Astagraphia atau Konsorsium Murakabi Sejahtera,” kata jaksa.

Drajat Wisnu selaku ketua panitia bahkan mendatangi rumah Andi Agustinus di Kemang Pratama Bekasi pada akhir Maret 2011 untuk menjelaskan mengenai proses pelelangan KTP-E dan memberikan kisi-kisi evaluasi administrasi dan teknis yang akan dilakukan panitia lelang.

Pada kesempatan itu, Andi kembali memberikan 1 juta dolar AS kepada Sugiharto dan sisanya untuk Drajat.

Berbarengan dengan proses lelang, Kemendagri melakukan sosialisasi ke beberapa daerah. Pada April 2011, Irman memerintahkan Sugiharto untuk menyediakan 200 ribu dolar AS untuk membiayai sosialisasi itu. Uang pun dimintakan dari Direktur PT Quadra Solution Achmad Fauzi.

Dalam proses lelang, akhirnya diketahui berdasarkan serangkaian evaluasi teknis uji coba alat dan output bahwa tidak ada peserta lelang (konsorsium) yang dapat mengintegrasikan Key Managemen Server (KMS) dengan Hardware Security Module (HMS) sehingga tidak dapat dipastikan perangkat tersebut memenuhi kriteria keamanan wajib.

“Namun para terdakwa tetap memerintahkan Drajat Wisnu Setyawan dan Husni Fahmi melanjutkan proses lelang sehingga Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia dinyatakan lulus,” kata jaksa.

Pemenang Lelang Pada 20 Juni 2011, panitia pengadaan mengumumkan penetapan pemenang lelang KTP-E, yaitu Konsorsium PNRI dengan cadangan Konsorsium Astraprahia.

Untuk memperlancar proses penetapan pemenang lelang, pada pertengahan Juni 2011, Andi Agustinus kembali memberikan uang kepada Gamawan Fauzi melalui saudaranya, yaitu Azmin Aulia sejumlah 2,5 juta dolar AS.

“Sehingga pada 21 Juni 2011, Gamawan Fauzi berdasarkan nota dinas ketua panitia pengadaan menetapkan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp5,84 triliun,” kata jaksa Wiraksanjaya.

Rincian pekerjaannya adalah pada 2011 sejumlah Rp2,262 triliun untuk blanko KTP berbasis chip sebanyak 67.015.400 keping di 197 kabupaten/kota. Pada 2012 senilai Rp3,579 triliun untuk 105 ribu blangko KTP berbasis chip di 300 kabupaten/kota.

Atas perbuatannya, Irman dan Sugiharto didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami