Hukum

Lenny : Sengketa Lahan di Pulau Bintan Akan Didesak untuk Dibuka Kembali

BTN iklan

Batam/Lei, Sengketa lahan di Kepulauan Bintan antara PT Pulau Bintan Development (PBD) dengan PT Buana Mega Wisatama (BMW) kembali dibuka melalui Sidang Praperdilan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin.
“Kami ingin masalah dugaan pengggelapan surat-surat tanah yang dilakukan oleh Abu Bakar Cs, M. Ali dan Basyar Tasin, dibuka kembali agar masalah tersebut menjadi lebih terang benderang, karena itu, kami mengajukan gugatan Praperadian Kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau,” kata Kuasa Hukum dari PT PBD, Lenny Nadriana, usai menghadiri sidang Praperadilan di PN Batam, Senin.

Menurut Lenny, PT PBD sebagai klien-nya, tahun 1990 – 1991 telah membeli sujumlah bidang tanah, tepatnya 52 pemegang alas hak tanah di sebagian Pulau Bintan seluas 104 hektar, karena masing-masing orang mempunyai sekitar 2 hektar tanah sesuai dengan catatan buku besar di Keluarahan Sebong Lagoi, dan Kecamatan Bintan Utara.

“Kami membeli tanah-tanah itu setelah kami susah payah melakukan penelitian, pengecekan dan selanjutnya membeli dengan saksi-saksi yang benar-benar mengetahui akan kepemilikan tanah itu. Namun pada tahun-tahun selanjutnya, ada beberapa oknum yang menjual kembali tanah itu kepada PT BMW sehingga klien kami sangat dirugikan terhadap kasus tersebut.”

Oleh karenanya, kami mengajukan gugatan penggelepan kepada oknum yang menjual tanah milik klien kami itu kepada Polisi Daerah Batam (Polda Batam) pada tanggal 11 Januari tahun 2007, namun pengajuan tindakan penggelapan itu tidak mendapatkan hasil yang optimal. “Justru klien kami mendapatkan surat tembusan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Batam yang menyebutkann, kasus dugaan penggelapan tanah tidak terbukti dan kadaluarsa, karena itu Polda mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Pennyidikan ((SP3),” kata Lenny yang juga dosen Universitas Sahid Jakarta.
“Kami dan kawan-kawan dari Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) sebagai kuasa hukum dari PT PBD, tidak merasa puas dengan adanya SP3 yang dikelurkan Kapolda Batam No SPPP/.a/X/2016 tentang Surat Perintah mengehentikan Penyidikan terhadak Abu Bakar dkk. Karena itu-lah kami melakukan gugatan Praperadilan agar sengketa lahan di Pulau Bintan yang sesungguhnya sudah terjadi sejak lama, dapat dibuka kembali secara terang.

Menjawab pertannyaan, Lenny yang didampingi kuasa hukum Hizbuldin Satria Agustuar, SH mengatakan, printah membeli atau membebaskan lahan di kawasan Pulau Bintan, di awali dari adanya ijin prinsip dari Gubernur Riau dengan nomor surat 570/BKPMD/2046 perihal Pembangunan Pulau Bintan. “Klien kami sudah mempunyai ijn prinsip untuk membangun kawasan wisata di Bintan Utara. Tetapi karena ada masalah seperti itu niat untuk membangun terhenti lantaran dari sebagian tanah milik klien kami telah dibngun oleh PT BMW,” kata Lenny.

Bukti-bukti Lebih dari Cukup

Praperadilan adalah salah satu upaya hukum untuk menguji apakah SP3 yang dikeluarkan Polda itu sesuai dengan prosedur hukum atau tidak. Singkatnya,
Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Untuk itu persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja, kata Lenny.

Ia juga menyebutkan, Pasal 184 Kitab Undang–undang Hukum Acara Pidana menyebutkan sedikitnya 5 (lima) alat bukti yang dapat dijadikan seseorang dapat sebagai tersangka atau terdakwa, yakni alat bukti berupa saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jika pihak kepolisian merasa alat bukti itu kurang lengkap atau dihilangkan oleh seseorang, seyogianya Polisi punya hak melakukan penyitaan dan pelacakan hingga alat bukti itu menjadi lengkap.

“Gugatan kami dalam melakukan Praperadilan itu cukup lengkapp yakni ada saksi, ada surat dan ada juga keterangan ahli. Oleh karena itu kami akan buktikan dalam sidang-sidang lanjutan dalam Praperadilan ini,”katanya.
Sebelumnya, pengamat hukum dari Universitas Borobudur Jakarta, Prof. Dr. Faisal Santiagoi mengatakan, Sidang pertama praperadilan kasus sebagan Pulau Bintan adalah kasus lahan di Bintan ini terkesan lama dan tidak sesuai dengan amanah Undang-undang yang berlaku, sehingga SP3 itu sampai muncul,” katanya..

Faisal menjelaskan, permasalahan lahan bermula ketika PT Pulau Bintan Development mendapatkan rekomendasi Gubernur Riau untuk membuat kawasan wisata di Bintan dan diminta untuk mengelola aset di pulau Bintan sejak tahun 1995. Namun sayangnya, dalam perjalanan, PT Buana Mega Wisatama selaku mitra perusahaan tersebut mengklaim sebagian tanah dari PT Pulau Bintan Development.

Pada saat itu juga, PT Pulau Bintan Development sudah melapor ke Polda Kepri pada tahun 2007. Namun penanganan atau proses hukum yang dilakukan Polda Kepri dirasa terlalu lama dan justru pihak Polda mengeluarkan SP3. Itulah pentingnya ada Praperadilan untuk menguji sah tidaknya SP3 tersebut. ***

Perlihatkan Lebih

6 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami