Hukum

Lima Catatan Arief Hidayat Oleh Direktur Kolegium Yurisintitute KJI

BTN iklan

Jakarta/Lei- Dalam beberapa pemberitaan di media akhir-akhir ini, menurut Koalisi Selamatkan MK, sejak MK dipimpin oleh Arief Hidayat terdapat 5 putusan MK yang berpotensi mengancam pemberantasan korupsi. Pertama, perluasan objek praperadilan. Kedua, mantan narapidana dapat mengikuti Pilkada. Ketiga, larangan jaksa mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan berkekuatan hukum tetap. Keempat, mantan terpidana korupsi dapat mengikuti Pilkada di Aceh. Kelima, penghapusan pidana permufakatan jahat dalam perkara korupsi.

Tentu catatan di atas perlu diapresiasi, namun demikian catatan tersebut perlu direspon secara akademis dan ilmiah guna menemukan titik kebenaran. Catatan di atas apabila tidak direspon secara kritis dan jernih maka sangat berbahaya bagi eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga negara dan eksistensi para Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Adapun tanggapan kritis catatan Koalisi Selamatkan MK, yaitu: Pertama, secara esensial, putusan hakim merupakan mahkotanya “hakim”. Artinya putusan harus dilihat secara personal-individual hakim. Putusan hakim bukanlah putusan ketua majelis, apalagi Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun, putusan masing-masing hakim yang kemudian dituangkan dalam sebuah naskah putusan. Pun bila secara individual hakim terdapat perbedaan pendapat dalam suatu perkara maka ada saluran disenting opinion.

Kedua, putusan hakim di Mahkamah Konstitusi itu bersifat kolektif-kolegial, itulah mengapa dalam setiap naskah putusan, seluruh hakim yang menjadi anggota majelis hakim, harus membubuhi tanda tangan. Bila kemudian, Koalisi Selamatkan MK menyatakan Arief Hidayat bersalah karena memutus tidak sesuai harapannya, maka dengan logika demikian, yang salah menurut Koalisi ini tidak hanya pada Ariaf Hidayat, tapi juga kedelapan hakim yang lain.

Ketiga, dalam literatur hukum, ada dimensi penafsiran Konstitusi yang digunakan para hakim dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara. Hakim memiliki legitimasi melakukan ini. Lalu ketika ada sekelompok masyarakat tidak setuju dengan penafsiran Konstitusi yang merupakan cerminan nilai-nilai tertinggi seorang hakim sebagai seorang negarawan, maka bila terjadi perbedaan pemaknaan, itu hal yang biasa, namun bila sebuah putusan dihukumi sebagai sebuah putusan yang salah maka hal ini tidak tepat. Suka tidak suka dengan sebuah putusan hakim, maka putusan harus dianggap benar sesuai asas Res Judicata Pro Veritate Habetur.

Keempat, kewenangan Ketua Mahkamah Konstitusi sejatinya hanya sebatas kewenangan manajerial dan berfungsi sebagai simbol kelembagaan berkaitan hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri. Peranan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam sebuah pemeriksaan dan pemutusan perkara hanya sebagai koordinator (pemimpin secara formal) persidangan dan dalam pemimpin dalam rapat permusyawaratan hakim, sedangkan secara material tiap-tiap hakim memliki imparsialitas dan independensi.
Dalam memutus perkara, Ketua Mahkamah Konstitusi, hanya berperan sebagai satu diantara 8 hakim konstitusi lainnya.

Selanjutnya dalam manajemen dan simbol Mahkamah Konstitusi ini, dalam kepemimpinan Arief Hidayat, tentu telah banyak prestasi yang dilakukan, antara lain MK Indonesia terpilih untuk memimpin Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Instansi Sejenis se-Asia atau the Association of Asian Courts and Equivalent Institutions (AACC) untuk dua periode dari 2014-2017, kesuksesan dalam memanajemen perselisihan hasil suara dalam Pilkada secara serentak yang disengketakan di MK, secara kolegial membuat banyak putusan yang progresif, misal penolakan kapitalisasi air (UU SDA) dan kapitalisasi listrik (UU Ketenagalistrikan), yang terbaru tentang perempuan bisa menjadi gubernur dalam sistem keistimewaan DIY dan pengakuan aliran penghayat kepercayaan. Namun demikian, pro kontra atas sebuah putusan pasti ada. Itulah makna sebuah negara demokrasi yang mengakui dan menghargaan perbedaan pendapat.

Kelima, terkait masalah pelanggaran etik terkait dugaan nota yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan yang saat itu dijabat Widyo Pramono pada 16 April 2015, Arief Hidayat pun telah dikenai sanksi berupa teguran lisan dari Dewan Etik. Bahkan dalam pemeriksaan detik ada hal yanh meringankan yaitu terduga mengakui perbuatannya. Motif dan niatnya baik untuk mendorong seseorang terus belajar untuk meraih kemajuan serta tidak terbukti tindakannya untuk tujuan yang negatif. Hal ini pun tidak menjadi catatan bagi rekan-rekanĀ  hakim konstitusi lainnya sehingga pada 14 Juli 2017, Arief Hidayat dipilih secara aklamasi dipilih kembali menjadi Ketua Mahkamah Konstitiusi.

Di era akan berakhirnya masa jabatan hakimnya yang sebentar lagi, Arief Hidayat memiliki hak untuk dipilih lagi oleh DPR dalam jabatan sebagai Hakim Konstitusi until periode kedua. Pemilihan Arief Hidayat untuk yang kedua ini, tentu dipenuhi banyak kepentingan politik terkait perkara yang sedang ditangani seperti norma Presidential Threshold yang sedang diujimaterikan di MK dan uji materi Pansus KPK.

Akhirnya, janganlah akibat sebuah kebencian pada seseorang, maka rasionalitas menjadi buta dan tuli.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami