BTN iklan
Politik

Lipsus-Pilkada Damai Wujudkan Pemimpin Berkualitas

Pangkalpinang, 14/1 (Antara) – Pilkada damai dan bermutu di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2018, menjadi harapan masyarakat. Hal itu dalam upaya mewujudkan pemimpin daerah berkualitas guna menentukan kelanjutan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan.

Pada 27 Juni 2018 akan menjadi momentum masyarakat Kota Pangkalpinang untuk menentukan kepala daerah secara langsung dan berlangsung serentak. Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang periode 2018 – 2022 akan diikuti empat pasang calon. Empat pasang calon wali kota-wakil wali kota itu, yakni Maulan Aklil-Muhammad Sopian, Saparudin-Edison Taher, Endang Kusumawaty-Ismiryadi dan Rinaldi Abdullah-Sarjulianto.

“Kami sudah menerima berkas pendaftaran empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan bertarung pada Pilkada tahun ini,” kata Ketua KPU Kota Pangkalpinang M Yusuf di Pangkalpinang, Sabtu (13/1).

Pilkada langsung dan serentak yang damai, bermutu serta bermartabat merupakan cita-cita penyelenggara, partai politik dan masyarakat dalam melahirkan kepala daerah dan wakil kepala daerah berkualitas, sebagaimana cita-cita dan substansi demokrasi bangsa ini.

Substansi demokrasi merupakan pemenuhan kehendak rakyat. Calon wali kota dan wakil wali kota terpilih memprioritaskan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan politiknya. Faktor dalam mewujudkan pemimpin daerah berkualitas di antaranya partai politik, penyelenggara pilkada dan masyarakat.

Partai politik memiliki peran paling strategis, karena parpol sebagai penerima mandat dari Undang-Undang untuk merekrut calon pemimpin dari berbagai kalangan birokrat, pengusaha, akademisi, TNI/Polri dan lainnya.

Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah memberikan mandat penuh kepada partai politik untuk melakukan perekrutan terhadap warga negara menjadi anggota partai politik, calon anggota DPR dan DPRD, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta calon Presiden dan Wakil Presiden.

“Perekrutan calon anggota DPRD dengan rekrutmen calon kepala daerah berbeda. Rekrutmen calon anggota DPRD melalui seleksi berbasis kaderisasi, sementara rekrutmen calon kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka,” katanya.

Selain partai politik, penyelenggara pemilu damai dan bermutu yaitu kualitas perekrutan kepala daerah dan wakil kepala daerah, melalui peningkatan keakuratan administrasi bakal calon kepala daerah.

Selanjutnya, faktor dalam menentukan kualitas kepemimpinan yaitu partisipasi aktif masyarakat pada setiap tahapan pilkada termasuk pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Publikasi tahapan pencalonan dan profil bakal calon secara lengkap akan membantu masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses pencalonan.

Melalui publikasi ini, maka masyarakat dapat mengetahui pemenuhan persyaratan administrasi calon kepala daerah seperti keabsahan ijazah, terbebas dari perbuatan tercela, usia calon dan lain sebagainya serta kinerja penyelenggara pada pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual persyaratan pengajuan calon dan syarat calon.

“Kita memberikan informasi yang seluas-luasnya, agar masyarakat dapat menilai calon mana yang berkualitas dan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Pilkada yang kondusif, damai dan bermutu,” katanya.

Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarkat KPU Pangkalpinang, Wahyu Gusna mengatakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, penyelenggara Pilkada membangun “Hume Pintar Pemilu”.

“Silakan masyarakat khususnya pemilih pemula, pelajar untuk datang ke ‘Hume Pintar Pemilu’ guna mempelajari masalah kepemiluan dan demokrasi,” katanya.

Arti hume dalam bahasa Bangka adalah ladang dan pintar untuk mencari ilmu tentang kepemiluan dan demokrasi, sehingga akan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pilwako 2018 dan Pilpres 2019.

Pendidikan politik di hume pintar pemilu ini akan dilakukan melalui diskusi, audio visual dan lainnya. Sebetulnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini bukan hanya kewajiban penyelenggara pemilu, tetapi kewajiban pemerintah daerah, partai politik dan pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Berdasarkan pengalaman Pilgub awal 2017, tingkat partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula masih rendah atau di bawah target yang telah disepakati. Tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih hanya 58 persen atau di bawah target yang ditetapkan sebesar 70 persen dari total mata pilih 137.072 orang.

Sementara target partisipasi masyarakat pada Pilwako tahun ini sebesar 75 persen dari total mata pilih dan diharapkan masyarakat datang ke “hume pintar pemilu”, sehingga tidak ada lagi keraguan bagi mereka untuk menggunakan hak pilih kepala daerah berkualitas yang sesuai hati nurani dalam membangun negeri ini.

Jaga Netralitas ASN Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengimbau agar aparatur sipil negara bersikap netral dan profesional dalam mewujudkan Pilkada damai dan bermatabat, sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Koordinator Wilayah JPPR Kepulauan Babel, Sabri Aryanto mengatakan ASN diminta dapat menjaga netralitas dan profesionalitas sebagai aparatur sipil negara dalam menyikapi agenda Pilkada 2018 di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Belitung.

Larangan keterlibatan ASN dalam agenda politik telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Menpan RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 menyatakan dengan jelas bahwa ASN harus bersikap profesional dan tidak mengeluarkan politik publik ketika masih menggunakan identitas sebagai aparatur sipil negara.

ASN berarti mengikatkan diri kepada ketentuan, syarat dan kewajiban sebagai abdi negara. Netralitas, independensi dan keadilan dalam menjalankan tugas pelayanan publik tidak boleh terhambat oleh kepentingan politik.

“Segala kebijakan yang telah ditetapkan demi menjaga netralitas ASN sebagai abdi negara, apabila ditemukan ASN yang melanggar peraturan dan melakukan aksi yang tidak netral dalam perhelatan politik diharapkan ditindaklanjuti dengan peraturan dan perundangan yang berlaku,” katanya.

Untuk itu, JPPR selalu mendorong agar ASN dapat mengupayakan secara terus menerus menciptakan iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan bagi abdi negara untuk menentukan pilihannya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas dalam perhelatan politik.

Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam juga mengingatkan seluruh ASN agar tetap bersikap netral saat pemilihan kepala daerah setempat pada 2018.

“Kami mengingatkan seluruh ASN termasuk tenaga honorer dan tenaga harian lepas agar tetap netral pada pelaksanaan Pilkada 2018,” katanya.

Demikian pula tenaga honorer, dan tenaga harian lepas harus bersikap netral dan tidak diperbolehkan atau dilarang memihak salah satu pasangan calon, tetapi memiliki hak untuk memilih salah satu pasangan calon pada saat pencoblosan.

“Memilih salah satu pasangan calon pada saat pencoblosan adalah hak ASN tetapi harus netral, tidak boleh mengikuti semua kegiatan pada saat kampanye termasuk memasang atribut pasangan calon,” katanya.

ASN dilarang “nge-like” di Facebook, misalnya calon tertentu dia senang lalu “di-like”, dikasih tanda jempol. Hal itu, tidak boleh dilakukan karena dapat diartikan memberi dukungan kepada salah satu pasangan calon. Selain itu, mereka juga tidak diperbolehkan memberikan penilaian terhadap salah satu pasangan calon.

Dia mengatakan ASN seharusnya bersyukur dengan adanya peraturan netralitas tersebut karena hak pilih pada pilkada tidak hilang dan tidak direpotkan oleh hiruk-pikuk kampanye sehingga dapat tetap optimal bekerja.

“Sesuai dengan ketentuan terdapat sanksi sedang dan berat jika terbukti ASN ikut politik praktis mulai dari hukuman sedang sampai penurunan kenaikan gaji berkala, sedangkan yang berat diberhentikan sebagai ASN jika diketahui menggunakan fasilitas negara saat kampanye,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close