Hukum

LPSK-KPK Segera Teken Pembaruan MoU Perlindungan

BTN iklan

Jakarta, LEI – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menandatangani pembaruan kerja sama (MoU) tentang perlindungan saksi dan korban serta justice collaborator dan pihak-pihak lainnya terkiat kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah.

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai dalam konferensi pers bersama piminan KPK di kantor KPK, Jakarta, Selasa (10/10), mengatakan, LPSK-KPK akan memperbarui MoU tersebut karena sudah habis pada tahun 2015 lalu.

Meski demikian, lanjut Semendawai, pihaknya tetap memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta justice collaborator atau pihak lainnya sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

“Sedangkan kerja sama LPSK dengan KPK dalam hal perlindungan saksi, meskipun MoU belum di perpanjang, masih jalan terus untuk kerja sama perlindungan saksi,” katanya.

Semendawai menjelaskan, untuk mendapatkan perlindungan, sesuai ketentuan perundang-undangan, pihak-pihak yang ingin mendapatkan perlindungan, bisa mengajukannya langsung kepada LPSK. Selain itu, ada juga yang diajukan oleh aparat penegak hukum termasuk dari KPK.

“Perlindungan saksi ini kan sifatnya sukarela, sehingga kalau ada di antara saksi, tapi ternyata saksi tersebut tidak mengajukan perlindungan ke LPSK atau tidak direkomendasikan ke LPSK. Artinya, kita tidak akan memaksa untuk kita berikan perlindungan. Hanya saja mudah-mudahan ke depan kerja samanya akan lebih efektif lagi,” ujarnya.

Saat ini, lenjut Semendawai, LPSK memberikan perlindungan kepada sekitar 46 orang terkait kasus korupsi yang sedang diusut KPK. “Sampai sekarang kurang lebih yang sedang berjalan, ya ada kurang lebih 46. Ini khusus untuk kasus yang ditangani oleh KPK,” katanya.

LPSK sudah banyak memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang mengajukan karena mereka merasa terancam, di antaranya karena diteror. “Ya karena adanya teror, atau karena khawatir dengan berbagai hal, termasuk salah satunya kekhawatiran untuk mendapatkan tuntutan balik,”. Katanya.

Perlindungan kepada pihak-pihak terlindung bukan hanya keamanan fiksik, namun juga masalah hukum, karena tidak jarang aktor-aktor kasus korupsi itu melaporkan balik saksi atau korban atau justice collaborator dengan tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah.

Menurut Semendawai, LPSK harus bisa memastikan mereka itu aman dan tidak mendapat tuntutan balik dari para pelaku utama yang kasusnya dibongkar.
“Ini salah satu juga yang perlu kita pastikan, bahwa mereka aman. Mereka tidak mengalami tuntutan. Jadi, bukan hanya perlindungan LPSK secara fisik, tetapi juga perlindungan secara hukum,” ujarnya.

Karena itu, LPSK memberikan perlindungan secara komprehensif, yakni bukan hanya kepada saksi atau korban pelapor serta justice collaborator, tetapi juga bagi keluarganya. Bahkan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa subyek yang dapat dilindungi juga ahli.

“Nah, sehingga ruang lingkup, kerja sama kita [LPSK-KPK] melingkupi melindungi saksi, pelapor, dan justice kolabolator serta ahli. Nah, kemudian yang lain, kita kerja sama bukan, hanya perlindungan saksi secara langsung, tetapi dalam hal peningkatan kapasitas, dan beberapa kapasitas tukar menukar kapasitas dan sebagainya,” katanya.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, KPK sangat senang dengan kerja sama yang terjalin dengan LPSK soal perlindungan. “Ini sudah mengurangi beban dari KPK sendiri. Saya pikir, bukan hanya KPK, tetapi semua penegak hukum otomatis pekerjaan itu sudah diambil alih oleh LPSK,” katanya.

LPSK dan KPK ini harus bekerja sama, khususnya dalam perlindungan bagi saksi dan korban karena ini merupakan perintah undang-undang, bukan karena kemauan pribadi ke pribadi. “Ke depan, kerja sama ini akan lebih efektif. Satu minggu ke depan kami buatkan MoU secara garis besar memperpanjang MoU yang sudah lalu, yang sudah dua tahun tidak diperpanjang,” katanya.

KPK berharap kerja sama dengan LPSK ini akan efektif dan saksi serta korban mendapat perlindungan baik fisik maupun psikisnya. “Setiap saksi dan korban akan menjadi terlindungi, menjadi rasan aman dan nyaman,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami