Liputan

Lulusan Pendidikan Vokasi Perlu Dukungan Sektor Industri

BTN iklan

Jakarta, LEI – Lulusan pendidikan vokasi yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai di bidang tertentu kerap terlupakan dan kurang mendapat perhatian sehingga perlu mendapatkan dukungan sepenuhnya dari sektor industri nasional.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy dalam rilis, Senin, mengatakan, pemerintah sudah melakukan peningkatan terkait akses lulusan pendidikan vokasi ke dunia kerja melalui MoU antarlima kementerian (Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN), namun masih perlu dukungan dari sektor industri sebagai pengguna dan penyedia lapangan kerja.

“Agar pendidikan vokasi dapat disalurkan pada sektor tertentu, diperlukan akses terhadap indsutri. Hal ini pun sebenarnya sudah diusahakan oleh pemerintah melalui MoU antara lima kementerian,” ucapnya.

Menurut dia, dengan dukungan dari sektor industri, para lulusan pendidikan vokasi bisa menjadi pekerja terampil yang siap terjun di industri yang sesuai dengan keahliannya.

Selain itu, ia juga mengemukakan pentingnya dilakukan revisi dari para perusahaan terutama dalam menentukan syarat bagi para pencari kerja.

“Selama ini banyak sekali para lulusan pendidikan vokasi yang mengalami kesulitan dalam mencari kerja karena mereka dianggap tidak memiliki kualifikasi pendidikan. Padahal secara praktikalnya mereka memenuhi kompetensi yang ada,” terang Imelda.

Imelda menambahkan, masih ada sebagian dari masyarakat yang memandang pendidikan vokasi sebagai pendidikan kelas dua. Pendidikan akademik yang memberikan gelar S1 atau S2 dan seterusnya masih menjadi pilihan dari sebagian besar masyarakat.

Hal tersebut, lanjutnya, yang menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya lulusan pendidikan vokasi mencari pekerjaan. Persyaratan perekrutan karyawan baru yang ditetapkan oleh perusahaan atau institusi lebih mengutamakan lulusan yang mengantongi ijazah akademik ketimbang ijazah pendidikan vokasi.

Menurut Imelda, keberadaan lulusan pendidikan vokasi bisa menjawab salah satu tantangan globalisasi yaitu masuknya pekerja asing ke Indonesia.

Sebagaimana diwartakan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung pemberian insentif bagi dunia industri agar bersedia membantu pendidikan dan pelatihan dalam program vokasi sekolah menengah kejuruan.

“Dunia industri kalau tidak diberi insentif, mereka juga tidak akan mau untuk masuk,” kata Deputi IV Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin, ditemui usai acara peluncuran publikasi Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) di Jakarta, Selasa (20/2).

Ia mengatakan inisiasi insentif tersebut sedang diformulasikan oleh Kementerian Perindustrian, dan salah satu usulan yang muncul adalah adanya pengurangan basis pengenaan pajak (tax allowance) bagi industri terlibat.

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan dunia industri masih minim terlibat dalam pendidikan vokasi di Indonesia.

“Kalau bisa 50 persen akademisi dan 50 persen dari dunia industri, sehingga kompetensi dari mahasiswa dapat ditingkatkan,” kata Mohamad Nasir saat berdialog dengan dosen Politeknik Ujung Pandang di Makasar, Kamis (15/2).

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close