HEADLINESHukum

MA dan DPD Mempermainkan Hukum

BTN iklan

Jakarta, LEI – Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi, Selasa (4/4), memandu Oesman Sapta Odang mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2017-2019. Ini menandakan, MA dan DPD telah mempermainkan hukum, dalam hal ini putusan MA.

Oesman Sapta, yang menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari unsur DPD, kini juga menjadi Ketua DPD dan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Oesman Sapta, yang berasal dari Kalimantan Barat, memimpin DPD dengan didampingi dua wakil ketua, yaitu Nono Sampono (Maluku) dan Darmayanti Lubis (Sumatera Utara).

Mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa mengaku bingung dengan sikap MA yang memandu Oesman Sapta, Nono, dan Darmayanti mengucapkan sumpah jabatan sebagai pimpinan DPD. Pasalnya, hal itu berarti MA membenarkan pihak yang menentang putusan MA. “Kalau saya (Ketua MA), tidak melantik karena itu sudah menentang putusan hakim yang sudah final,” katanya, semalam.

Sebelumnya, MA membatalkan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur perubahan masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi 2 tahun 6 bulan. Pasalnya, kedua tatib itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan putusan MA itu, DPD tidak punya dasar hukum untuk memilih unsur pimpinan DPD periode April 2017-September 2019. Namun, pada Selasa dini hari, 62 dari 132 anggota DPD yang masih tersisa dalam Sidang Paripurna DPD secara aklamasi memilih Oesman Sapta sebagai Ketua DPD dengan wakil ketua Nono Sampono dan Darmayanti.

Menurut Harifin, MA semestinya konsisten dengan pendapat hukumnya bahwa masa jabatan pimpinan DPD adalah lima tahun. “Dasar hukum untuk melantik sudah tidak ada. Demikian pula dasar hukum untuk mengangkat Ketua DPD baru yang masa jabatannya 2,5 tahun. Itu sudah tidak ada, sudah dibatalkan oleh MA,” katanya.

Juru Bicara MA Suhadi menuturkan, putusan MA yang membatalkan Peraturan DPD No 1/2016 dan No 1/2017 adalah final dan mengikat sehingga harus ditaati. Namun, terkait dengan langkah Suwardi memandu Oesman Sapta, Nono, dan Darmayanti mengambil sumpah sebagai pimpinan DPD, ia mengembalikannya kepada pimpinan MA.

“Semuanya kembali kepada pimpinan karena mereka memiliki diskresi. Yang jelas putusan yang memiliki kekuatan hukum itu sudah ditetapkan,” kata Suhadi.

Sementara itu, Suwardi menolak untuk berkomentar tentang alasan MA tetap melangsungkan pelantikan. Seusai memandu sumpah jabatan, sebelum sidang paripurna selesai, Suwardi langsung meninggalkan Kompleks Parlemen melalui pintu belakang ruang sidang. Suwardi diam seribu bahasa dan langsung masuk ke dalam mobil saat dicecar pertanyaan terkait dengan pertimbangan MA melakukan pelantikan meski sudah mengeluarkan putusan MA sebelumnya.

Justifikasi DPD

Sebelum Sidang Paripurna DPD menyetujui memilih ketiga unsur pimpinan tersebut, putusan MA yang isinya membatalkan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2017, terlebih dahulu dibacakan di depan peserta sidang. Sidang paripurna yang dipimpin oleh pimpinan DPD sementara AM Fatwa dan Rini Damayanti, selaku anggota DPD tertua dan termuda, kemudian menyepakati pembatalan kedua tata tertib DPD tersebut, sesuai putusan MA.

Berikutnya, Sidang Paripurna DPD yang hanya dihadiri oleh sekitar 40 orang dari total 132 anggota DPD itu pun mengesahkan Peraturan DPD No 3/2017 tentang Tata Tertib yang isinya mengakomodasi perubahan-perubahan pasal sebagai dampak dari putusan MA. Salah satunya, meniadakan periodisasi masa jabatan 2 tahun 6 bulan seperti yang berlaku di tata tertib sebelumnya.

Atas dasar itu, AM Fatwa mengatakan, tidak ada aturan yang dilanggar oleh DPD karena sidang persetujuan atas pemilihan Oesman, Nono, dan Darmayanti dilakukan setelah DPD menjalankan perintah dalam putusan MA, yaitu membatalkan tata tertib tahun 2016 dan 2017 serta mengesahkan tata tertib baru.

Sementara itu, Oesman Sapta mengatakan, dengan terpilihnya pimpinan yang baru, diharapkan DPD ke depan bisa lebih menunjukkan kinerja nyata untuk mewakili aspirasi daerah. Ia mengatakan, pemilihan dan pelantikan dirinya sebagai Ketua DPD yang baru telah sah menurut hukum. “Buktinya, MA datang untuk melantik. Banyak yang mengatakan MA tak akan datang, kenyataannya MA datang. MA sangat mengerti apa keinginan DPD,” kata Oesman.

Menurut anggota DPD, Djasarmen Purba, nama Oesman, Nono, dan Darmayanti sudah dipetakan sejak Maret, jauh sebelum sidang paripurna untuk pemilihan pimpinan baru dilakukan. Ketiga nama itu telah beredar di berbagai grup komunikasi internal DPD sebagai komposisi pimpinan baru yang ditawarkan untuk menggantikan trio pimpinan Mohammad Saleh-Farouk Muhammad-GKR Hemas.

Sebelum sidang paripurna pelantikan diadakan, beberapa pihak dari DPD sempat berkomunikasi dan mendatangi MA untuk menanyakan sikap MA. GKR Hemas, misalnya, pada Selasa pagi mengirimkan surat terbuka kepada MA dan meminta agar MA tidak melangsungkan pelantikan karena pemilihan Oesman Sapta dan wakilnya ilegal serta inkonstitusional.

Anggota DPD asal Lampung, Anang Prihantoro, mengatakan, selain Hemas dan lima anggota DPD lainnya yang mengirimkan surat terbuka ke MA, Farouk Muhammad juga sempat mendatangi MA untuk menanyakan kejelasan sikap MA, Selasa siang. Menurut Anang, dalam kesempatan itu, Farouk juga meminta MA tidak mengirim perwakilan untuk melantik pimpinan yang baru. “MA telah mengingkari amar putusannya sendiri dengan tetap melantik pimpinan yang baru,” kata Farouk.

Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifuddin Sudding, yang mendampingi Oesman selama pelantikan, mengatakan, komunikasi pihaknya dengan MA sebenarnya telah dilakukan sejak Senin (3/4). Komunikasi dilakukan agar MA mengirim perwakilan untuk melantik hasil pemilihan pimpinan DPD yang baru. “Semua proses dilangsungkan dengan sah. Tak ada keberatan dari MA untuk melantik,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, apa yang terjadi di DPD sangat memalukan. DPD semestinya bisa menjaga kehormatannya sendiri sebagai lembaga negara yang baik dan menjalankan tugasnya melalui proses yang demokratis dan baik.

Sumber: Kompas

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Komentar

  1. Secara administrasi MA telah lakukan kesalahan dengan menyebut DPD dengan DPRD kemudian peraturan tata tertib DPD dengan Undang Undang dan meminta DPD mencabutnya. Yang menjadi masalah adalah MA malah melantik perangkat pimpinan DPD yang artinya MA melanggar putusannya sendiri yg substansinya jelas. Padahal jika ditilik dari hasil putusan MA mengenai hal ini menurut saya ini termasuk putusan yg non-executable krn salah subyek dan obyek perkaranya. Namun diluar semuanya itu biarlah proses ketatanegaraan ini diputuskan oleh pihak2 berwenang, kami sebagai warga negara hanya ingin memiliki DPD yg diisi oleh senator2 pilihan daerah msg2 utk segera bertugas dlm rangka memajukan daerahnya, shgga pemerataan perkembangan ekonomi dpt tercapai agar tidak tersentralisasi di ibukota saja. Sekaligus mudah2an tidak ada ribut2 lagi di DPD krn masa periode mrk tggl setengahnya,, nanti kalau ribut terus kapan kerjanya. Salam

    Raymon Budi
    Prodi Hukum Bisnis Semester 3
    UPN Veteran Jakarta

  2. Membaca judul dan isi tulisan diatas maka saya mencoba meneliti dan merangkai kronologi secara lengkap baru kemudian mencoba memberikan pendapat:
    1. Bahwa pada tgl 3 april 2017 telah terjadi rapat Paripurna DPD yg dalam pandangan umumnya terbelah menjadi 2 pendapat yg berbeda yaitu masa jabatan Pimpinan berlaku 2,5 thn sesuai Ta Tip dan masa jabatan Pimpinan berlaku 5 thn sesuai dengan JR.
    2. Bahwa pada tanggal 4 April kubu pro Ta Tip 2,5 thn masa jabatan Pimpinan bersikeras melanjutkan Paripurna dan akhirnya terpilih OSO secara Aklamasi.
    3. Bahwa kubu yg pro JR bersikeras tidak mengakui hasil sidang Paripurna dengan alasan Tata Tertip yg lama sudah dicabut sesuai putusan JR sehingga merasa masih ada sisa jabatan 2,5 thn lagi.
    Dari kronologi diatas jelaslah permasalahan ini timbul akibat JR yg ternyata telah terjadi salah ketik yg DIAKUI oleh MA yang berbunyi: “Memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang undang no.1 thn 2016 tentang Tata tertip.” yg seharusnya berbunyi “Memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah mencabut TATA TERTIP No.1 thn 2016” sehingga timbul pertanyaan MENGAPA DPRD yang mencabut sedangkan yg diperkarakan DPD dan yg seharusnya dicabut adalah TATA TERTIP dan bukan UNDANG UNDANG. Menurut saya sebagai praktisi hukum kesalahan ketik dapat dimaklumi APABILA tidak menyangkut hal2 yg Substansi dan tidak membuat rancu sebuah Putusan. Oleh karenanya sebuah Putusan harus dilaksanakan sesuai dengan Amar Putusannya sampai ada perbaikan yg tentunya harus disepakati semua pihak. Permasalahnya Amar Putusan itu DIPERBAIKI SETELAH pemilihan Pimpinan DPD oleh karenanya menurut saya sudah tepatlah MA melantik Pimpinan DPD yg baru dan setelah Amar Putusan diperbaiki barulah Putusan itu berlaku yg artinya berlaku untuk kepengurusan yg baru.
    Pertanyaannya adalah apakah MA Inkonsistensi dengan Putusannya sendiri? Menurut saya TIDAK karena MA melantik karena belum adanya PERINTAH mencabut TATIP jadi masih TATIP lama yg berlaku yaitu masa jabatan 2,5 thn.dan Amar Putusan MA berlaku setelah diperbaikinya Amat Putusan tersebut.
    Demikianlah pendapat saya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam tulisan saya.

    Farly Lumopa
    Advokat dan Mahasiswa Magister Hukum.
    UPN Veteran Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami