HEADLINESHukum

MA Nilai Tidak Relevan Atas Desakan ICW Supaya Ketua MA Mundur

BTN iklan

JAKARTA, LEI – MA menilai desakan Ketua MA Hatta Ali mundur tidak relevan. Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mundur terkait hakim di PN Balikpapan Kayat menjadi tersangka kasus dugaan suap.

ICW awalnya menyoroti masih adanya ‘Wakil Tuhan’ yang terjerat kasus korupsi di kepemimpinan Hatta.

Menurut catatan ICW, ada 20 hakim yang terlibat kasus korupsi selama Hatta memimpin. “Peristiwa tertangkapnya Hakim karena rasuah bukan kali pertama terjadi. ICW mencatat pada era kepemimpinan Hatta Ali, Ketua MA, setidaknya sudah ada 20 orang Hakim yang terlibat praktik korupsi. Padahal di lain hal regulasi yang mengatur pengawasan pada lingkungan MA telah tertuang secara jelas dalam Peraturan MA Nomor 8 Tahun 2018,” ujar ICW dalam keterangannya, Sabtu (4/5).

ICW menyebut para hakim yang terjerat kasus korupsi melanggar kode etik. Atas berbagai pertimbangan, ICW menuntut Hatta mengundurkan diri dari jabatannya.

“Atas kejadian ini maka Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut: Hatta Ali mengundurkan diri sebagai Ketua Mahkamah Agung karena dinilai telah gagal untuk menciptakan lingkungan pengadilan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi; Badan Pengawas Mahkamah Agung melibatkan Komisi Yudisial serta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pembenahan lingkungan pengadilan agar terbebas dari praktik korupsi,” kata ICW.

Menanggapi ICW, Jubir MA Andi Samsan Nganro mengatakan MA sudah meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap hakim. Jika masih ada hakim terjerat kasus korupsi, Andi menyebut itu merupakan faktor integritas sang hakim secara pribadi.

“Sebenarnya, MA telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan pengadilan, tapi itulah masalahnya tidak lepas dari faktor integritas hakim itu sendiri,” kata Andi kepada wartawan, Senin (6/5/2019).

Andi mengatakan, masih banyak hakim di Indonesia yang bersih dari kasus. Oleh sebab itu, Andi menilai desakan agar Hatta mundur tidak berdasar dan irelevan.

“Berdasarkan alasan tersebut kami menilai tuntutan yang meminta supaya Hatta Ali mengundurkan diri sebagai Ketua MA karena dinilai gagal untuk menciptakan lingkungan pengadilan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi tidak berdasar dan irrelevan,” ujar Andi.

Dalam kasus Kayat, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap untuk membebaskan Sudarman (SDM) dalam kasus pemalsuan surat. Kayat meminta fee Rp 500 juta untuk membebaskan Sudarman.

Selain Kayat, KPK menetapkan Sudarman dan pengacaranya, Jhonson Siburian, sebagai tersangka. Kayat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Sudarman dan Johnson disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

sumber detik

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami