Politik

MA Putuskan Eks Napi Koruptor Boleh Nyaleg, Tapi Bakal Ditendang Keluar dari Parpol Ini

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan gugatan uji materi PKPU nomor 20 dan 26 tahun 2018 yang berdampak dibolehkannya eks koruptor untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Kendati demikian, partai Nasional Demokrat memilih untuk tidak mengizinkan eks koruptor maju ke Pemilihan Legislatif.

Sekjen Partai Nasdem, Jhony G Plate mengatakan partainya mempunyai aturan tersendiri sehingga eks napi korupsi tak bisa nyaleg melalui Nasdem. Bahkan menurut Jhony, Nasdem juga menolak mantan narapidana kasus lainnya seprti eks napi kejahatan kekerasan seksual dan eks napi narkoba.

Jhony menegaskan partainya tak segan untuk mencoret kader yang mencalonkan diri untuk anggota legislatif namun terbukti pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi, “Nasdem sikapnya tegas, kami akan mencoret kalau ada di daftar kami yang terkait kasus tindak pidana korupsi, narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Kalau sudah ada di daftar calon pun kami berhentikan,”.

Dalam internal partai terdapat aturan yang wajib dipenuhi setiap kadernya. Bagi kader yang hendak mendaftarkan diri maju dalam bursa pemilihan legislatif baik tingkat pusat maupun daerah, Jhony mengatakan, harus menandatangani fakta integritas.

Jhony mengatakan Nasdem tetap pada pendiriannya, untuk tak mencalonkan orang-orang yang terlibat tipikor. Menurut Jhony hal tersebut merupakan upaya Nasdem untuk menghasilkna para anggota legislatif yang bersih.

Kendati demikian, menurutnya diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk memberikan informasi kepada partai politik agar lebih mudah mengetahui rekam jejak sesorang yang ingin nyaleg. Selain pengecekan dan informasi dari internal partai, menurutnya, KPU, Bawaslu, dan Pengadilan Tinggi juga bisa memberikan informasi nama-nama yang pernah terlibat korupsi kepada partai.

“Kita mana tahu semua, kan puluhan ribu orang sampai daerah. Di daerah bisa saja kan karena tidak tahu putusan pengadilan, dokumennya mau dapat dari mana? Bagaimana kemudian penyelenggara pemilu, pengadilan secara lengkap memberikan informasi itu, kalau tidak kami tak tahu,” tandasnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seventeen + six =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami