HukumMahkamah Agung

MA tetapkan 13 nama hakim pemilah perkara

BTN iklan

Mahkamah Agung tetapkan 13 hakim pemilah perkara untuk tahap kasasi dan peninjauan kembali. Penetapan hakim pemilah diumumkan lewat pengumuman MA pada pekan lalu. Sebanyak 13 hakim pemilah perkara itu berasal dari bebrapa pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Kepala Brio Hukum dan Humas MA Abdullah, di Jakarta. Hakim mengatakan terpilih berdasarkan seleksi Latar belakang tes kemampuan penggunaan teknologi informasi, dan wawancara selama Juli-September lalu. Tugas utama para hakim pemilah perkara itu membaca berkas perkara sebelum diserahkan kepada hakim Agung. setelah itu mereka memilah berdasarkan pengulangan kembali fakta dan kesamaan dasar hukum. Selamaini dari khasus yang masuk dan bisa ditangani MA hanya 15-20% yang layak.
Berdasarkan Pengumuman dari Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Seleksi dengan Nomor : 45/TuakaBin/VII/2020. Tanggal 10 Juli 2020. Tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2020.

Dalam rangka pengisian Jabatan Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2020, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor : 269?KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Kriteria, Pengangkatan dan Tata Kerja Pemilah Pekara pada Mahkamah Agung RI, dengan ini kami mengundang Hakim Tinggi yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan.
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menyatakan, MA memiliki kebijakan untuk membentuk hakim tinggi Tim Pemilah Perkara yang terdiri hakim tinggi. Hakim tinggi yang masuk Tim Pemilah Perkara memiliki tiga tugas.

Pertama, membaca berkas perkara sebelum diserahkan kepada hakim agung. Tim akan memastikan alasan kasasi atau peninjauan kembali (PK), apakah question of fact yaitu mengulang kembali fakta atau question of law (kesamaan dasar hukum) yang sudah diputus pengadilan sebelumnya atau judex facti atau apakah benar-benar ada masalah hukum yang baru.

“Kalau yang dijadikan alasan kasasi itu hanya mengulang kembali alasan yang sudah diputus dalam putusan judex facti, yaitu nanti tidak akan lanjut. Nanti hakim agung memutus menyatakan tidak dapat diterima,” tegas ujar Abdullah kepada SINDO Media saat ditemui di ruang kerjanya, di Gedung MA.

Kedua, tim bertugas mempercepat proses memutus perkara sampai tahapan minutasi. Ketiga, tim dibentuk untuk mengurangi beban perkara karena MA tidak boleh menolak perkara. Ditambah lagi, hukum acara tidak mengatur mana perkara yang bisa diajukan ke MA atau tidak bisa.

“Perkara yang masuk di Mahkamah Agung itu kan tidak ada batasan. Mulai dari nol rupiah sampai tak terhingga. Itu dari angka. Kemudian tidak ada batasan klasifikasi ini boleh kasasi atau tidak boleh kasasi,” ungkapnya.

 

Kontributor: Dwitya Yonathan Nugraharditama

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami