HukumMahkamah Agung

MA Wajib Transparan Mengenai Pemilihan Ketua Meski di Tengah Pandemi Covid-19

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung, maka usia pensiun Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung adalah 70 tahun. Menurut Pasal tersebut, maka Hatta Ali akan segera pensiun pada awal April 2020 baik dari jabatan sebagai hakim agung maupun sebagai Ketua Mahkamah Agung.

Dalam konteks akan pensiunnya Ketua Mahkamah Agung tersebut, Dr. Laksanto Utomo – Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia menilai, pensiunnya Hatta Ali itu sebagai momentum penting dan strategis bagi Mahkamah Agung setidaknya dalam 2 hal, pertama, Mahkamah Agung akan memiliki Ketua baru, dan kedua untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas, termasuk integritas dan profesionalisme seluruh jajaran Mahkamah Agung disemua tingkatannya.

“Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa momentum yang penting dan strategis itu nampak sepi dan tidak ada gaungnya ? Apakah hal tersebut ada relasi dengan pandemi wabah Covid-19 ?, ” tanya Laksanto pada awak media, Selasa (24/3/2020).

Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi publik. Sambung dia Idealnya, walaupun ditengah pandemi Covid-19, Mahkamah Agung wajib tetap transparan dan menyampaikan informasi kepada publik mengenai proses pemilihan Ketua Mahkamah Agung tersebut. Ini sudah era IT dan digital. Jadi tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menutup diri terkait proses pemilihan Ketua Mahkamah Agung itu.

PR sudah menanti Ketua baru Mahkamah Agung, antara lain, pertama transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas penangan perkara oleh hakim disemua tingkatan pengadilan, termasuk hakim agung, kedua, zona integritas di area pengadilan bagik di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi untuk lebih diawasi dan diefektifka.

“Ketiga kewibawaan Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya untuk terus ditingkatkan, ” ungkapnya.

Hal-hal tersebut sangat urgen dan harus menjadi prioritas Ketua Mahkamah Agung baru agar berbagai kontroversial mengenai putusan pengadilan, serta perilaku hakim dan aparat pengadilan yang tercela tidak terulang kembali. Minimal dapat diminimalisir.

“Kita berharap, Ketua Mahkamah Agung baru memiliki keberanian dan komitmen tinggi untuk melakukan perubahan signifikan dan reformasi internal baik dalam penangangan perkara maupun peningkatan integritas hakim, pejabat, dan aparat dilingkungan Mahkamah Agung dan jajarannya, ” tambahnya.

Dengan begitu, Laksanto mengatakan bahwa wewenang dan tugas Mahkamah Agung untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 24 UUD NRI 1945 betul-betul dilaksanakan.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami