Hukum

Macquarie Capital Siapkan US$12 Juta

BTN iklan

JAKARTA/Lei — Macquarie Capital disebut bersedia menyuntikkan dana US$12 juta ke dua perusahaan yang tengah menjalani restrukturisasi utang, PT Bintang Jaya Proteina Feedmil dan PT Sinka Sinye Agrotama (Sujaya Group).

Kabar baik ini disampaikan Konsultan keuangan Sujaya Group Fransiscus Alip dari AJ Capital. “Iya, sudah ada investor yang mau memberikan modal bagi perusahaan yang sekarat ini,” katanya kepada Bisnis, Senin (5/6).

Investasi tersebut berupa dana awal untuk modal kerja perusahaan yang bergerak di bidang peternakan tersebut. PT Bintang Jaya Proteina Feedmil dan PT Sinka Sinye Agrotamaberstatus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sejak 18 Oktober 2016.

Alip menambahkan, modal kerja tersebut akan digunakan untuk memulihkan bisnis Sujaya Group (debitur) di semua lini usaha. Usaha debitur meliputi industri pakan ternak (feedmill), pembibitan (breeding farm), budidaya ayam pedaging (broiler farm), rumah potong ayam, dan pengolahan daging ayam (slaughter house and meat processing plant)‎.

Pihaknya menjanjikan kepada kreditur untuk mengoperasikan kembali perusahan selama 2–3 tahun ke depan. Adapun hasil dari pengoperasian usaha digunakan untuk membayar kewajiban kepada para kreditur.

Utang debitur kepada para kreditur separatis dan konkuren mencapai Rp3 triliun. Kreditur pemegang jaminan (separatis) yang memilki tagihan antara lain Hongkong and Shanghai Corporation Ltd atau HSBC, PT Bank Muamalat Tbk., PT Bank Rabobank International Indonesia, PT Bank Permata Tbk., PT Bank Mayora, PT Bank Central Asia Tbk., dan PT Bank Artha Graha International Tbk.

Masuknya investor baru tersebut diakomodasi dalam proposal perdamaian teranyarnya yang ditawarkan debitur. Dengan begitu, Sujaya Group merombak isi rencana perdamaian sekaligus skema pembayaran kepada kreditur.

Alip menuturkan Macquarie merupakan investor pemberi jaminan, bukan investor strategis yang fokus terhadap investasi jangka panjang. Dengan begitu, hal ini cukup mengubah formula pembayaran di proposal perdamaian.

“Investasi jaminan ini artinya investor mengharapkan high return. Jadi kami mengotak-atik isi perdamaian agar berkeadilan untuk semua pihak,” katanya.

Dengan masuknya investor, debitur dapat mengoperasikan bisnisnya dalam jangka waktu 2—3 tahun. Adapun, pembayaran utang pokok kepada para kreditur akan dilakukan usai perusahaan beroperasi.

Dalam masa tunggu 2—3 tahun itu debitur hanya membayar bunga yang baru akan diberikan setahun setelah homologasi atau Juli 2018. Adapun pembayaran bunga pada periode 1 Juli 2018 – 1 Juli 2019 sebesar 2,5%. Selanjutnya, nilai bunga yang dibayarkan periode 1 Juli 2019—1 Juli 2020 pada level 5%. Besaran bunga periode 1 Juli 2020 hingga seterusnya 7%.

TIDAK SETUJU

Akan tetapi, masuknya investor ternyata tidak serta merta disambut baik oleh kreditur.  Salah satu kreditur pemegang jaminan (separatis) HSBC tidak setuju dengan perombakan proposal perdamaian terkait dengan adanya investor.

Kuasa hukum HSBC Swandy Halim mengatakan tidak sepakat jika harus menunggu pembayaran utang pokok dalam 2—3 tahun lagi. “Ini bagaimana, sih, kami sudah 2 tahun tidak dibayar utangnya. Sekarang harus menunggu 2 sampai 3 tahun lagi. Kalau begini, kreditur diberi ketidakpastian,” katanya dalam rapat kreditur.

Dia khawatir apabila investor yang dimaksud tidak jadi menyuntikkan dana US$12 juta setelah homologasi. Berdasarkan pengalamannya di berbagai proses PKPU, banyak debitur yang gagal bayar akibat investor mencabut niatnya.

Lagipula, dia juga sangsi terhadap hasil produksi debitur dalam 2—3 tahun ke depan dapat menutup jumlah utang senilai Rp3 triliun. Karena itu, dia meminta debitur membuat skema pembayaran yang realistis.

Swandy tidak ingin diberi harapan palsu yang merugikan kreditur, khususnya separatis. “Kami semua kreditur telah mengucurkan Rp3 triliun dan itu dinikmati oleh debitur. Jadi kami minta pembayaran kepada pihak bank dibuat serealistis mungkin,” ujarnya.

Senada, kuasa hukum PT Bank Commonwealth Ricardo Simanjuntak berujar agar debitur fokus pada proses PKPU ini. Pihaknya mempertanyakan tujuan utama debitur apakah hanya ingin berproduksi saja dalam 2—3 tahun ke depan atau membayar utangnya.

Ricardo mengaku Commonwealth merupakan pemegang jaminan tanah di Pandeglang. Namun, aset-aset jaminan tidak dimasukkan dalam proposal perdamaian.

“Ini sudah ada yang mau beli atas aset di Pandeglang. Saya minta hal-hal seperti ini juga dimasukan dalam proposal,” sebutnya.

Kuasa hukum debitur, Aji Wijaya mengatakan pihaknya akan merevisi proposal perdamain. Debitur hanya memiliki waktu sepekan untuk merevisi sebelum agenda voting proposal pada 12 Juni 2017. “Kami akan merevisi proposal perdamaian ini,” ujarnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Lihat juga

Close
Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami