BTN iklan
Mahkamah Agung

Mahkamah Agung RI Dorong Percepatan Peradilan menuju Wilayah Bebas Korupsi, Birokrasi Bersih dan Melayani

BANYUWANGI, (LEI) – “Tuntutan publik terhadap layanan lembaga peradilan semakin meningkat seiring dengan makin massifnya penggunaan teknologi informasi serta berbagai regulasi yang membuka ruang kepada publik untuk mengakses informasi dan mendapatkan layanan yang prima dari lembaga-lembaga publik.”, kata Sekretaris Mahkamah Agung RI, Achmad Setyo Pudjoharsoyo dalam sambutannya dalam kunjungan kerja di Polres Banyuwangi.

Dalam acara tersebut dihadiri MenPAN-RB, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Wakil Jaksa Agung, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM, dan Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional,

“Pada kondisi demikian, aparatur peradilan harus semakin membuka diri terhadap perubahan serta adaptif terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya.”, tambahnya

Beliau mengharapkan percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dilingkungan strategis pemerintah. Selain itu, dalam kunjungan kerja ini diadakan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengintegrasian Sistem Penanganan Perkara Berbasis Elektronik, yang melibatkan: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk anda ketahui bahwa ada Sasaran Reformasi Birokrasi yang sedang dikejar oleh Mahkamah Agung RI, yaitu Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi, Birokrasi yang Efektif Dan Efisien (diantaranya: Penataan Bisnis Proses yang Sederhana, Transparan, Partisipatif, Dan Berbasis E-Government), Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Baik & Berkualitas (diantaranya: Pemanfaatan Information Comunication Technology)

Pudjoharsoyo mengatakan bahwa Mahkamah Agung dalam Blue Print (Cetak Biru) Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah menuangkan upaya perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung, yang salah satu upayanya adalah berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Salah satu misi yang telah ditetapkan yakni memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Oleh karena itu menjadi keharusan bagi setiap Badan Peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Mahkamah Agung telah melakukan langkah-langkah strategis diantaranya adalah  :

  1. Membangun Reformasi Birokrasi pada 825 satker (di 4 lingkungan peradilan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan TUN) serta 7 unit kerja esselon 1 di Mahkamah Agung.
  2. Melakukan berbagai upaya dengan menjalankan atau berusaha mengungkit 8 Area Perubahan untuk kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungannya.

Setiap tahun, Tim RB MA RI yang terdiri dari seluruh unsur dari 7 unit esselon 1, dimana Ketua dan Wakil Ketua dari semua Area dan Sekretariat adalah Para Pejabat Esselon 2, dan masing-masing Area, dikawal oleh satu orang Auditor MA sebagai Evaluator Internal, mengadakan ‘Uji Petik’ terhadap satker dari 4 peradilan yang ditunjuk oleh Dirjen masing-masing, untuk disaring dan dipilih menjadi Duta RB.

Lalu Duta RB (Reformasi Birokrasi) MA RI ini akan di serahkan kepada Bawas untuk di proses oleh TPI (Tim Penilai Internal) dan TPN (Tim Penilai Nasional) menjadi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Saat ini kami telah mengajukan 20 satker (yang telah lolos TPI) kepada Kemenpan  untuk dijadikan WBK. Dan proses TPN untuk 6 satker telah selesai dan berhasil dengan baik. Kami berharap, semua satker yang telah kami ajukan ke Kemenpan RB, utuk meraih WBK, dapat lulus dan lolos semua.

“Kemudian melakukan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu kepada seluruh Pengadilan di empat lingkungan peradilan. Dan Pengadilan Negeri Situbondo mendapat nilai A (Excellent)”, ungkap Pudjoharsoyo dalam pidatonya.

Peningkatan Pelayanan Publik ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 yang merupakan landasan hukum untuk mewujudkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di setiap pengadilan.

Diharapkan nantinya dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah dapat terwujud suatu sistem pelayanan yang terstruktur dan terukur, yang pada akhirnya akan mewujudkan pelayanan administrasi pengadilan yang cepat.

“Dan PN Situbondo telah memiliki PTSP, yang tadi kita lihat di lobby utama pintu masuk”, kata Pudjoharsoyo dalam sambutannya.

Selain itu, Mahkamah Agung telah memiliki dan terus mengembangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berbasis teknologi informasi. Bagi internal Mahkamah Agung, SIPP ini telah berhasil membangun sistem pengelolaan data di Pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi. Bagi masyarakat, sistem ini membuat mereka mudah mengakses informasi perkara yang terbuka untuk publik, baik perkara yang sedang berjalan maupun perkara yang telah diputus dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pudjoharsoyo memuji kinerja PN Situbondo dalam mewujudkan e-Court, “Pengadilan Negeri Situbondo, sekalipun mengalami keterbatasan sumber daya manusia, baik hakim maupun pejabat lainnya yang melakukan tugas-tugas administrasi dan teknis persidangan, telah berusaha keras melaksanakan prinsip peradilan : sederhana, cepat dan biaya murah.”

Pemeriksaan perkara telah menggunakan court callendar sesuai kesepakatan para pihak, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara bisa diperkirakan. Putusan perkara yang telah diucapkan di persidangan, dalam waktu 24 jam telah diupload ke dalam SIPP, sehingga akan memudahkan proses administrasi selanjutnya. Demikian pula dengan Berita Acara Persidangan,  diupload ke dalam SIPP. Selain itu Panitera Pengganti juga mampu melakukan minutasi dalam hitungan jam.

Dalam melaksanakan 8 Nilai Utama Badan Peradilan yaitu : Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Ketidak berpihakan, Perlakuan yang sama dihadapan Hukum, maka Mahkamah Agung mempunyai Produk terbaru yaitu : e-Court .

PN Situbondo telah memberlakukan dan menerapkan sistem ini, dengan Virtual Account berada di BRI.

Selain PTSP, SIPP dan e-Court, maka PRODUK E-GOVERNMENT UNGGULAN MA lainnya, yaitu :

  • Info Perkara (untuk Portal Informasi Perkara Kasasi dan PK)
  • Sistem Informasi Administrasi Perkara (Aplikasi Manajemen Sistem Informasi Administrasi Perkara untuk Tk Kasasi dan PK.
  • Informasi Kepegawaian E-Filling
  • Aplikasi Administrasi Perkara secara elektronik, yang meliputi : Pendaftaran Perkara secara Online, Pembayaran Secara Online, Registrasi Nomor Perkara secara Online dan Pemanggilan secara Online.
  • Komdanas (Komunikasi Data Nasional) Aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan data base sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan dan remunerasi.
  • Simari (termasuk di dalamnya ada E-LLK dan Aplikasi PNBP). Aplikasi E-LLK untuk merecord lembar kerja / kegiatan sehari-hari pegawai dan melaporkan pekerjaan secara elektronik. Sedangkan Aplikasi PNBP untuk menginput PNBP.
  • Aplikasi E-Monev dan E-Diklat termasuk juga E-Learning. Yang digunakan untuk  melakukan pembelajaran /diklat secara online, bahkan ujian pun secara online.
  • Siwas (Sistem Informasi Pengawasan) yang merupakan Aplikasi Pengaduan – Whistle Blowing System.

Mahkamah Agung selalu memperhatikan Pengelolaan atau penyelenggaraan Kegiatan dan Keuangan berbasis kinerja ditandai dgn beberapa hal, antara lain: dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;difokuskan pada upaya untuk mewujudkan output dan outcomes.menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas dan terukur.

“Dengan demikian, kami nyatakan, bahwa Mahkamah Agung dan empat Badan Peradilan dibawahnya, telah melakukan Reformasi Birokrasi, terlihat dari Nilai RB MA RI yang diperoleh, yaitu :

Tahun 2014 (Evaluated)          : 48,33
Tahun 2015 (Evaluated)          : 73,44
Tahun 2016 (Evaluated)          : 74,42
Tahun 2017 (Evaluated)          : 74,05
Tahun 2018 (PMPRB)             : 88,43

Dan ekspektasi kami, Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat meningkatkan Nilai Reformasi secara maksimal dan dapat meraih predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).” tutup Pudjoharsoyo dalam sambutannya (6/8/2018).

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close