Mahkamah Agung

Mahkamah Agung RI: Melanjutkan Langkah ke Era Reformasi Hukum Jilid – II

Melalui Penguatan SDM dan Pembangunan Infrastruktur dimulai dari Gerbang Utara Ke Selatan dan dari Timur Ke Barat Wilayah NKRI.

BTN iklan

MELONGUANE, (LEI) – Derap langkah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dengan tanda pluit telah ditiup ­dan bendera start telah dikibarkan menandakan Era Reformasi Hukum Jilid – II telah di mulai oleh Ketua Mahkamah Agung di Melonguane gerbang utara wilayah perbatasan Republik Indonesia – Negara Filipina.

Reformasi Hukum Jilid – I Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu ’Reformasi dan Pembaharuan Sistem’ Mahkamah Agung dan Peradilan Indonesia telah berhasil dilewati dengan baik.

Namun, waktunya telah tiba bagi Rakyat Indonesia harus diberikan keadilan yang merata di seluruh Wilayah Nusantara sebagai bentuk hasil Pembangunan di Bidang Hukum Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia harus melangkah ke depan…… dan hari ini dengan keyakinan yang baru dan semangat Nasionalisme NKRI saya ingin katakan kepada saudara – saudara sebangsaku…… ”mari kita bersama mengukir Perjalanan Sejarah Penegakan Hukum NKRI dengan melanjutkan Reformasi Hukum Jilid II Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui Penguatan SDM dan Pembangunan Infrastruktur Dimulai Dari Gerbang Utara Ke Selatan dan Dari Timur Ke Barat Wilayah NKRI…… Kami akan Mempertahankan, Melindungi dan Menegakkan Hukum dengan sebaik – baiknya dan setegak – tegaknya sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi NKRI UUD 1945”.

Oleh karena itu “Izinkan Kami Memulai… Kata Ketua MA RI H.M. Hatta Ali”.

Pemerataan pengadilan menjadi salah satu bukti upaya pemenuhan hak warga terhadap akses hukum. Ketiadaan Pengadilan di banyak daerah terluar menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan. Meminimalkan kondisi tersebut, Mahkamah Agung berupaya dengan gencar membangun Pengadilan baru di seluruh Wilayah NKRI.

Tahun ini, MA meresmikan 85 Pengadilan baru di berbagai daerah terpencil dan terluar. Sebanyak 85 Pengadilan baru tersebut diresmikan secara simbolis oleh Ketua MA Hatta Ali pada Senin (22/10) di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Seluruhnya terdiri atas tiga badan Peradilan, yaitu 30 Pengadilan Negeri, 50 Pengadilan Agama, tiga Mahkamah Syariah, serta dua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sebanyak 977 Sumber Daya Manusia (SDM) ditempatkan untuk mengisi dan menjalankan Operasional Pengadilan tersebut. Mereka terdiri atas 283 Hakim dan 694 Pegawai Tenaga Teknis dan Kesekretariatan.

Ketua MA Hatta Ali mengatakan, akses terhadap Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam Pencapaian Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu merupakan amanat Undang­Undang Dasar 1945. Dalam Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan pada 2009 yang dipertajam melalui Strategi Nasional 2016 – 2019 ditekankan agar dapat terpenuhi hak­hak dasar sesuai dengan UUD 1945 dan Prinsip – Prinsip Universal tentang HAM.

Konsep akses terhadap Keadilan itu berfokus pada Dua Tujuan Dasar dari keberadaan suatu Sistem Hukum.

Pertama ialah sistem hukum dapat diakses semua orang dari berbagai kalangan.

Kedua, Sistem Hukum seharusnya menghasilkan keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara Individual maupun Kelompok.

“Lembaga Peradilan memiliki peran Strategis dalam pemenuhan Hak – Hak Dasar dan Keadilan. Itu bagian dari pemenuhan akses terhadap Keadilan. Utamanya Hak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil,” ujar Hatta.

Tidak Boleh Berhenti Hatta menyebutkan, meski begitu upaya menciptakan keadilan tidak boleh berhenti pada peresmian Pengadilan baru. Namun, jajarannya mesti memastikan sarana tersebut berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Tugas berat telah menanti para Pimpinan beserta Jajaran Aparatur Peradilan yang diberikan amanah untuk merintis Pengadilan – Pengadilan yang baru. Ini bukanlah tugas mudah untuk dilaksanakan, tapi tidak pula sulit. Saya yakin mereka mampu melaksanakan tugas tersebut,” ujar Hatta.

Dirinya juga menekankan agar Pengadilan Induk beserta Pengadilan Tingkat Banding mampu mendampingi proses operasional Pengadilan baru. MA juga tetap memberikan pendampingan agar pengadilan yang baru dapat beroperasi secara optimal. “Meski masih dalam keterbatasan sarana dan  prasarana, semoga ini bisa berjalan maksimal,” tutur Hatta.

Peresmian 85 Pengadilan baru merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden RI Nomor 13 sampai 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru di Lingkungan Mahkamah Agung. Ini diikuti dengan keluarnya Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan.

Pemilihan lokasi peresmian itu karena Kabupaten Kepulauan Talaud secara geografis merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia. MA bercermin dengan semangat Nawacita kedua dan ketiga, yaitu menghadirkan Negara hingga wilayah – wilayah terluar dan terpencil serta berupaya mengelola membangun tata kelola pemerintahan yang Bersih, Demokratis, dan Terpercaya melalui Lembaga Peradilan.

“MA mau menegaskan dalam kondisi apa pun, di mana pun penegakan Hukum harus selalu ada dan berjalan dengan maksimal,” tutup Hatta. [Mahkamah Agung/Media Indonesia]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close