Hukum

MAHUPIKI cabut Kepmentan mengefek pada tingkat Kriminologi meningkat

BTN iklan

Legal Era Indonesia,Jakarta,- Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MANHUPIKI) mengharapan keputusan Mentri Peryanian Syahrul Yasin Limpo yang mencantumkan ganja sebagai komoditas tanaman binaan jangan sekedar dicabut untuk revisi. Ketua komisi MAHUPIKI sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor Dr. Yenti Garnasih, S.H. M.H. dalam keterangan tertulisnya diterima Jakarta pada hari rabu mengingat itu setelah Mnetri Syahrul Yasin Limpo mencabut Kepmentan nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 yang mencantumkan ganja sebagai komoditas tanaman binaan dibawah kementrian yang dipimpinnya pasca viral dan jadi polemik.
“Saya memandang ide melegalkan ganja apapun peruntukannya misalnya seperti yang baru-baru ini untuk pengobatan, apalagi tidak/ belum memiliki payung hukum yaitu undang-undang baru yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan undangan-undangan sebelumnya atau yang ditentukan dan sangat disayangkan”. ujarnya.

Ditambah lagi, menurut yang dilihat dan baca dari beberapa media massa mainstream nasional, alasannya dicabut Kepmentan no.104 tahun 2020 itu untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi setelah berkoordinasi dengan stakeholder terkait (BNN, Kemenkes, LIPI). Pasang cabut kebijakan ini tentunya membuat rakyat bingung dan beberapa organisasi yang menimbulkan banyak pertanyaan hingga dugaan di publik, kemudian tentu juga mengganggu kewajiban pemerintah.
“Wajar saja jika ada masyarakat yang menduga apakah aturan Kepmentan ini karena pesanan? Apakah ini semacam ‘tes’ untuk melihat responsif dari masyarakat” ujarnya.
Memang lanjut Yenti, ada beberapa negara yang melegalkan ganja, khususnya untuk obat-obatan. Tetapi kalau kita akan mengikuti hal ini apakah sudh memplajari beberapa negara tersebut sampai pada keputusan seperti itu.
Tentunya, harus ada kajian mendalam dari berbagai sudut pandang, geografis Indonesia, tingkat pendidikan kebanyaknnya masyarakat terkait kedewasaan untuk tidak menyalahgunaan legalisasi ganja untuk pengobatan, pengawasan dan lain lain.
“Intinya tidak semua yang cocok atau siap diterapkan di negaralain, tetap atau cocok di Indonesia dalam Implementasinya”.
Sesuai persyaratan pengaturan yang akan diberlakukan, minimal harus ada rencana pembahasan berisi konsensus masyarakat terkait hal itu, kajian-kajian cost and benefit bila melegalkannnya dan tentu setelah itu harmonisasi hukum dengan peraturan lain.
“Dan terakhir pada kementrian mana usulan ini akan dilakukan”
mengingat persoalan ganja dilarang oleh peraturan setingkat undang-undang, maka menurut beliau tidak memungkinkan oleh keputusan mentri.
Kalau Kementan mempunyai pandangan bahwa ganja adalah pohon obat atau untuk pengobatan, maka seyogyanya mengajak aparatur penegak hukum (BNN, Polri, Kejaksaan) LIPI, Kemenkes dan stakeholder lainnya untuk dudukbersama sebelum mengeluarkan keputusan yang dinilai publik sebagai putusan pemerintah. Atas dasar itulah, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia mengingat Keputusan Mentri Pertanian RI nomor 104/KPTS/HK.104/M/2/2020 itu dibatalkan.
Ada beberapa khasus diantaranya mengenai Ganja Polri memusnahkan ladang ganja seluas 10 hektare yang berada di Hutan Lateumba, Aceh Besar, Aceh. Giat tersebut dilaksanakan sekitar pukul 08.30 WIB pada Senin, 20 Juli 2020.

“Kurang lebih 10 sampai 15 hektare ladang ganja di hutan tanaman industri Lateumba, Aceh Besar,” tutur Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2020).

Menurut Ahmad, jarak rata-rata satu titik ladang ganja ke titik lainnya kurang lebih 500 meter. Dari sana, ada lebih dari 50 ribu batang ganja siap panen dengan ketinggian batang antara 50 cm sampai 260 cm.

“Dan 70 ribu batang ganja yang masih semai,” ucap Ahmad.

Dia menyebut, seluruh batang ganja dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi penemuan.

Polri memusnahkan ladang ganja seluas 10 hektare yang berada di Hutan Lateumba, Aceh Besar, Aceh. Giat tersebut dilaksanakan sekitar pukul 08.30 WIB pada Senin, 20 Juli 2020.

“Kurang lebih 10 sampai 15 hektare ladang ganja di hutan tanaman industri Lateumba, Aceh Besar,” tutur Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2020).

Menurut Ahmad, jarak rata-rata satu titik ladang ganja ke titik lainnya kurang lebih 500 meter. Dari sana, ada lebih dari 50 ribu batang ganja siap panen dengan ketinggian batang antara 50 cm sampai 260 cm.

“Dan 70 ribu batang ganja yang masih semai,” ucap Ahmad.

Dia menyebut, seluruh batang ganja dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi penemuan.

Personel kepolisian memusnahkan ladang ganja di kawasan hutan Montasik, Aceh Besar, Aceh, Rabu (6/3/2019). Tanaman ganja yang ditemukan di ladang tidak bertuan itu diperkirakan telah berusia satu hingga tiga bulan. (CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)
Meski begitu, kata Ahmad, sejauh ini, polisi masih menyelidiki siapa pemilik dan penanam ganja tersebut.

“Dari hasil giat Polda Aceh dalam melaksanakan pemberantasan peredaran narkoba selama periode tahun 2020, telah ditemukan 8 kasus dan pemusnahan lahan ganja dengan total seluas 50,1 hektare dan jumlah tanaman ganja dimusnahkan 85.461 batang,” Ahmad menandaskan.

 

kontributor : dwitya yonathan nugraharditama

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami