Hukum

MAKI Tantang Polisi Buka-Bukaan Soal Penanganan Kasus Kondensat

BTN iklan

Jakarta, LEI – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (21/12/2017), untuk menyerahkan kopi gugatan praperadilan perkara korupsi kondensat kepada penyidik Tindak Pidana Ekonomi Khusus.

“Penyerahan kopi gugatan ini dimaksudkan agar penyidik lebih awal mempersiapkan diri menghadapi persidangan nanti, sekaligus permintaan untuk buka-bukaan data guna menunjukkan kerja profesional,” kata Boyamin.

Dengan buka-bukaan data, lanjut Boyamin, akan terbukti jika penyidik sudah profesional, maka yang menghambat perkara ini sehingga berlarut-larut adalah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung (Kejagung) karena telah memberikan petunjuk subyektif dan sulit di luar KUHAP.

“MAKI menantang penyidik Bareskrim Polri untuk membawa seluruh dokumen berita acara pemeriksaan saksi dan dokumen-dokumen yang telah disita terkait kasus ini untuk membuktikan bahwa mereka sudah bekerja secara profesional,” katanya.

Jika penyidik terbuka, lanjut Boyamin, maka berkesempatan untuk kolaborasi berhadapan dengan jaksa di sidang praperadilan nanti. “Semoga penyidik bersedia kerja sama dalam hal kebaikan membongkar kasus korupsi,” imbaunya.

Boyamin mengungkapkan, pihaknya mengajukan praperadilan karena kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) yang membelit Raden Priyono, Djoko Hasono, dan Honggo Wendratno belum juga bergulir di persidangan.

Padahal, lanjut Boyamin, sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus ini telah merugikan keuangan negara sejumlah US$ 2,7 milyar atau setara Rp 38 milyar.

Boyamin mengungkapkan, kasus ini belum juga bergulir ke persidangan karena belum dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa peneliti Kejagung. Jaksa memberikan petunjuk agar penyidik melengkapinya dan sudah 4 kali berkasnya bolak-balik.

“MAKI mengajukan gugatan praperadilan atas tidak sahnya penghentian penyidikan dugaan korupsi dan TPPU penjualan kondesat milik negara dengan tersangka Raden Priyono, Djoko Harsono, dan Honggo Wendratno,” ujarnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami