Liputan

Mantan Direktur Utama Indosat Gugat Kominfo

BTN iklan

JAKARTA,lei — Mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto mengajukan gugatan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan BPKP. Total nilai kerugian yang diajukan mencapai Rp4,34 triliun.

Dalam perkara yang didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Indar Atmanto menuntut Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat I dan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Bidang Investasi selaku Ter gugat II.

Dari gugatan yang terdaftar dengan No. 172/Pdt.G/2016/PN JKT. PST pada 28 Maret 2016, PT Indosat Tbk. turut sebagai tergugat.

Dalam petitumnya, Indar Atmanto selaku Penggugat 1 dan PT IM2 se la ku Penggugat II menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi para penggugat.

Para penggugat meminta para tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh ganti kerugian. Adapun gugatan kerugian materiil yang disebut dalam petitum yaitu sebesar Rp1,358 triliun sedangkan tuntutan kerugian immateriil mencapai Rp3 triliun.

“Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 11 untuk membayar ganti rugi dan membayar biaya perkara. Dan menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan a quo,” tulis petitum seperti dikutip Bisnis, Rabu (1/6).

Pihak penggugat juga menyertakan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan oleh BPKP (Tergugat II) pa da 31 Oktober 2012, yang dinilai tidak memiliki kekuatan hukum.

Laporan hasil audit atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2.1 GHz/ 3G oleh Indosat dan PT Indosat Mega Media (Penggugat I), tulisnya, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Selain itu, surat petitum itu juga menyatakan perjanjian kerja sama akses Internet broadbandmelalui jaringan 3G/HSDPA tidak termasuk ob jek yang dapat dikenakan kewajiban pembayaran BHP (Biaya Hak Penggunaan) Frekuen si 2.1 GHz.

Hal ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, sehingga perjanjian kerjasama tersebut tidak menimbulkan hak tagih atas Biaya Hak Penggunaan Frekuensi 2.1 GHz kepada Penggugat II.

Gugatan yang dilayangkan ke lem baga/kementerian ini merupakan lanjutan dari ditolaknya Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung tertanggal 20 Oktober 2015.

Pada sidang tersebut, majelis hakim menolak PK yang diajukan pemohon lantaran Indar Atmanto dianggap bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan jaringan 2.1 GHz atau 3G. Oleh karena itu, Indar diganjar hukum an delapan tahun penjara dengan denda Rp300 juta, sekaligus hukuman uang pegganti kerugian negara senilai Rp1,358 triliun.

Menanggapi, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail Cawidu membenarkan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Indar Atmanto dan PT IM2. Kendati belum membaca seluruh petitum nya, pihaknya akan kooperatif menjalani proses hukum sesuai prosedur.

“Ya kami tahu dari biro hukum Kominfo. Tapi saya sendiri belum membaca seluruh gugatannya,” katanya kepada Bisnis. Ismail mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait kasus yang yang menyeret Kominfo.

Pihaknya akan menyerahkan seluruh prosesnya kepada pengadilan. “Kalau menyangkut masalah hukum ya biar saja nanti berjalan sesuai prosedurnya.”

Kasus yang menimpa Indar Atmanto ini memang menyita perhatian publik. Sekelompok masya rakat sempat membuat petisi melalui change.org pada Oktober 2014. Saat itu, kelompok masyarakat menilai sesuai UU Telekomunikasi, Internet Service Provider (ISC) tidak perlu meminta izin frekuensi untuk menyewa bandwith.

Masyarakat pendukung Internet di Tanah Air beranggapan tidak ada hukum yang dilanggar, termasuk tindak pidana korupsi. Saat itu, dalam petisinya, kasus itu bisa menyebabkan semua ISP di Indonesia terancam hukum pidana.

Sebagai dampaknya, Internet di Indonesia terancam shutdown atau mati karena hampir semuanya bisa dianggap melanggar hukum. Dengan 71 juta pengguna Internet di Tanah Air, nilai kerugian yang diderita di industri Internet bisa mencapai Rp1,5 miliar per menit.(bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami