Hukum

Mantan Ketua DPR Bantah 2 Kali Mangkir Pemeriksaan e-KTP

BTN iklan

Jakarta, LEI – Mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin alias Akom membantah dua kali mengkir panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan memeriksanya sebagai saksi dalam kasus korupsi e-KTP.

“Saya dua kali mengirim surat, walau pun teman-teman ada yang nulis saya, saya mangkir, tapi sesungguhnya saya ngirim surat,” kata Akom di KPK Jakarta, Kamis (13/7/2017), usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Akom mengaku keterangannya soal e-KTP tetap sama seperti sebelumnya, hanya saja beda tersangkanya. Jika dulu untuk Irman dan Sugiharto, pemeriksaan hari ini untuk Andi Narogong.

“Tidak ada yang berubah dari saya, waktu dipanggil untuk tersangka Irman dan Sugiharto, sekerang kan tersangkanya Andi Narogong. Pada wakt itu saya juga menyampaikan tak kenal Andi Narogong. Tadi sama, pertanyaan tak banyak berubah dan jawabannya juga seputar itu,” ujarnya.

Akom menyatakan sangat mendukung KPK dalam memberantas korupsi, sehingga sebagai warga negara yang baik, pada hari ini memenuhi panggilan KPK.

“Dan buat kita juga pemberantasan korupsi ini. Saya kan posisinya sampai hari ini, semua warga negara harus taat hukum. Jadi di pihak lain, kita harus dukung penuh terhadap pemberantasan korupsi,” ujarnya.

KPK menetapkan Andi Narogong sebagai tersangka karena diduga bersama-sama dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, serta pihak lainnya melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Atas ulah mereka dan pihak lainnya yang dinyatakan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi tersebut, negara mengalami kerugian keuangan atau ekonomi sekitar Rp 2,3 trilyun dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun.

KPK menyangka Andi melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Lihat juga

Close
Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami