Hukum

Manusia Terlicin di Indonesia 2017: Setya Novanto

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Banyak sekali publik yang girang karena Setya Novanto menyandang status tersangka atas korupsi KTP Elektronik. Dia ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 17 Juli 2017, diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bahkan peran Novanto pun sudah diungkap dalam sidang vonis Irman dan Sugiharto, Ketua DPR RI ini disebut sebagai kunci anggaran E-KTP. Namun sejak ditetapkan sebagai tersangka, belum sekali pun Novanto memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai tersangka.

Bak film “Catch Me If You Can” yang dibintangi Leonardo DiCaprio, film ini bercerita tentang kelihaian Frank Abagnale yang menggelapkan uang jutaan dolar tapi selalu berhasil lolos dari hukuman, sama seperti halnya Setya Novanto kini.

Dia tak hadir dalam pemanggilan pertama pada Senin (11/9/2017) dengan alasan sakit. Kemudian, pada Senin (18/9) lalu, dia juga tidak hadir dalam pemanggilan kedua.

Dalam vonis praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), hakim tunggal Cepi Iskandar menyatakan status tersangka Novanto tidak sah. Cepi mengabulkan permohonan Novanto.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap hakim Cepi membacakan amar putusan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

Cepi menilai penetapan tersangka harus dilakukan pada tahap akhir penyidikan suatu perkara. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang. “Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut, hakim berpendapat bahwa proses penetapan tersangka di akhir penyidikan, maka hak-hak tersangka bisa dilindungi,” ucap Cepi.

Cepi pun menyebut surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah. Selain itu, Cepi mengatakan bukti yang digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

“Menimbang setelah diperiksa bukti-bukti merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain, yaitu Irman dan Sugiharto,” ucap Cepi. Sangat memprihatinkan melihat Setya Novanto bisa lolos dari statusnya sebagai tersangka.

ICW Melihat Ada Beberapa Kejanggalan dari Seluruh Proses Persidangan

Dilansir dari Tempo, Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat adanya kejanggalan pada seluruh proses persidangan praperadilan tersangka korupsi e-KTP Setya Novanto. Peneliti Hukum ICW Lalola Easter mengatakan sedikitnya ia melihat ada enam kejanggalan dari seluruh proses persidangan yang berlangsung selama satu pekan ini.

Putusan praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto rencananya dibacakan hari ini. Selama proses persidangan yang dimulai sejak 12 September 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyajikan 193 barang bukti dokumen untuk menguatkan dasar penetapan SN sebagai tersangka serta sejumlah ahli di bidang hukum dan teknologi informasi.

Poin pertama kejanggalan menurut ICW adalah hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan Setya dalam korupsi E-KTP. Menurut Lalola, penolakan ini sangat janggal karena hakim berpandangan bahwa pemutaran rekaman tersebut sudah masuk pokok perkara. Rekaman pembicaraan tersebut adalah salah satu bukti yang menunjukkan keterlibatan Setya dalam perkara korupsi e-KTP.

Di sisi lain, kata Lalola, hakim Cepi Iskandar justru membuka ruang pengujian materi perkara dengan menolak eksepsi KPK terkait dengan pembuktian keterpenuhan unsur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi salah satu dalil permohonan praperadilan SN. “Padahal, pembuktian keterpenuhan unsur pasal tersebut sudah masuk pada pembuktian pokok perkara, dan tidak sepatutnya disidangkan lewat mekanisme praperadilan,” ujarnya.

Kedua, hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK Pada 27 September 2017. Saat itu, hakim Cepi menolak ahli teknologi informasi Universitas Indonesia, Bob Hardian Syahbudin. Alasan hakim Cepi lagi-lagi karena materi yang disampaikan pada persidangan sudah masuk pokok perkara pembuktian korupsi e-KTP.

Ketiga, hakim menolak eksepsi KPK yang disampaikan pada 22 September 2017. Dalam eksepsinya, KPK menyampaikan dua hal yang menjadi keberatannya, yaitu terkait status penyelidik dan penyidik independen KPK dan dalil permohonan Setya yang sudah memasuki substansi pokok perkara. Menurut Lalola, logika yang sama tidak muncul ketika KPK mengajukan permohonan untuk memperdengarkan rekaman pembicaraan, yang menguatkan dalil keabsahan penetapan Setya sebagai tersangka.

Keempat, hakim mengabaikan permohonan intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara. Hakim Cepi mengabaikan permohonan intervensi yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Organisasi Advokat Indonesia (OAI).

“Gugatan intervensi tersebut sejatinya menguatkan posisi KPK, namun akhirnya tidak diperhitungkan oleh Hakim, padahal permohonan sudah didaftarkan sebelum sidang pertama dilakukan pada 12 September 2017,” kata Lalola.

Kelima, hakim bertanya kepada saksi ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan. Dalam mendengar keterangan dari ahli hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari, Hakim bertanya mengenai sifat adhoc lembaga KPK.

Padahal tidak ada materi sidang praperadilan yang berkaitan dengan hal tersebut. “Pertanyaan ini jelas tidak pada tempatnya, sehingga motivasi Hakim Cepi Iskandar ketika mengajukan pertanyaan tersebut, patut dipertanyakan,” ujar Lalola.

Keenam, laporan kinerja KPK yang berasal dari panitia khusus hak angket KPK dijadikan bukti dalam praperadilan. Kuasa hukum Setya Novanto membawa sejumlah bukti, di antaranya LHP BPK Nomor 115/HP/XIV/12/2013 atau LHKP KPK 115 yang pada intinya menjabarkan kinerja KPK selama 10 tahun ke belakang.

“Dokumen ini diduga diperoleh tanpa melalui mekanisme yang sah, karena dokumen tersebut diduga diperoleh dari Pansus Angket KPK, bukan dari lembaga resmi yang seharusnya mengeluarkan, yaitu BPK,” kata Lalola.

Inilah mengapa Setya Novanto sang Ketua DPR RI ini patut dijuluki sebagai manusia terlicin di Indonesia versi tahun 2017. Mari kita lihat ke depannya, mampukah Setya Novanto lolos? Apakah akan muncul “Setya Novanto” lainnya?

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

13 − eight =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami