Ekonomi

Martiono: OJK Perlu Tindak Tegas Eminten Obligasi yang Gagal Bayar

BTN iklan

JAKARTALEI –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini ikut mengatur perusahaan yang mengeluarkan dan menjual obligasi perlu menindak tegas terhadap emiten yang berpotensi gagal bayar kupon dan modalnya saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi.

Peruahaan yang akan mengeluarkan obligasi atau menjual saham (IPO) ke pasar, dulu minta ijin ke Badan Pengawas Pasar Modal (Bepepam), Departemen Keuangan, sekarang berpindah ke OJK. Oleh karenanya, sudah sepantasnya lembaga itu menelusuri dan memanggil pihak direksi, yang berpotensi gagal bayar itu, kata Pengamat Ekonomi Martino Hadianto, usai menghadiri RUPO PT Expres Trasindo, di Jakarta, Senin.
Penindakan itu penting agar kepercayaan masyarakat investor kepada pemerintah tetap terjaga karana perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu benar-benar perusahaan yang sehat bukan karena ahli merekayasa dalam pembuatan laporan keuangannya.
“Mengapa rating perusahaannya dulu AAA (triple A) tiba-tiba melorot, menjadi minus B misalnya, mengapa dulunya assetnya besar dan likuit tiba-tiba tergerus menjadi 40 persen, hal itu perlu diketahui oleh otoritas jasa keuangan agar dikemudian hari tak ada lagi emiten (perusahaan) yang akan menerbitkan obligasi melakukan rekayasa keuangan,” kata Dirut Pertamina tahun 1998-2000 itu.

Martiono yang saat ini menjabat sebabagai direktur LPPM juga menengarahi banyak Rapat Pemegang Obligasi (RUPO) seperti itu  sudah ada seting agendanya, karena banyak kejanggalan dalam menyusun tata tertib RUPO. “Mestinya tata tertib itu dibacakan dan dimintakan persetujuan kepada floor, apakah tata tertib itu sudah sesuai atau belum,” katanya seraya menambahkan, Rapat itu tampaknya setengah di paksakan.
Ia memberikan contoh, dalam notulensi tiba-tiba ada catatan 66,47 persen disetujui oleh pemegang obligasi terhadap dua opsi, sementara peserta mayoritas tidak mengerti siapa pemegang obligasi yangsudah setuju terhadap opsi yang ditawarkan oleh wali amanat itu.

Itu sebabnya, para peserta rapat mengajukan pertanyaan untuk melakukan penundaan RUPO lagi dengan agenda yang sesuai dengan aspirasi masyarakat investor itu.

Sementara itu, Elvy Yusina Lubis, sebagai wali amanat dari BRI berjanji akan mengadakan RUPO lanjutan dengan memperbaiki tata cara rapat yang lebih baik.
“Atas dasar aspirasi para pemegang obligasi yang tidak setuju dengan hasil rapat ini, pihaknya akan melakukan rapat internal dan terbatas terlebih dahulu dengan melibatkan wakil dari pemegang obligasi, sehingga diharapkan akan ada hasil yang baik bagi semua pihak,” katanya.
Rapat Umum Pemegang Obigasi dinilai sah apa bila sesuai dengan quorum, tetapi hal itupun tidak cukup jika para peserta tidak secara bulat menerima hasil dari rapat. Oleh karenanya, kedepan tata tertib dan mekanisme rapat lainya akan disusun secara baik guna menghindari sakwa sangka antara Wali Amanat dengan pihak lain, kata sumber lainya.

Dewa

Perlihatkan Lebih

3 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami