Hukum

Masih Ada Kesempatan di DPR

BTN iklan

JAKARTA/Lei  — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat mengaku telah mengundang berbagai kalangan pelaku usaha pada pembahasan amendemen UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perlemen membantah pernyataan pebisnis yang menyatakan mereka tidak dilibatkan dalam rancangan undang-undang (RUU) Persaingan Usaha tersebut.

Ketua Panja RUU Persaingan Usaha Azam Azman Natawijana mengatakan pihaknya telah beberapa kali mengundang pebisnis dalam rapat dengar pendapat. Tidak hanya pebisnis, Komisi VI juga mendengarkan usulan para pakar hukum dan akademisi atau guru besar universitas.

Dia membantah bahwa Panita Kerja hanya mengakomodasi kepentingan salah satu pihak saja, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Kami sudah menampung usulan pelaku usaha, contohnya Kadin . Ya, tidak semua pelaku usaha seindonesia raya kami undang, kan. Cukup perwakilannya saja,” katanya kepada Bisnis, Kamis (24/11).

Menurutnya, pelaku usaha dengan berbagai asosianya dinilai terlalu defensif dengan revisi UU ini. Padahal, masih ada ruang bagi mereka untuk memberikan usulan.  Mereka akan mendapatkan kesempatan memberikan usulan ketika masuk pembahasan RUU dengan pemerintah.

Kini, RUU No.5/1999 telah sampai di tahap Badan Legislasi (Baleg). Selanjutnya, Panita kerja akan mengirimkan draf RUU ke pemerintah pada akhir tahun ini. “Pelaku usaha silakan berpendapat di agenda pembahasan dengan pemerintah, silakan masuk dari sisi pemerintah.”

Dalam pembahasan tersebut, pelaku usaha dapat beradu pendapat dengan Komisi VI. Tujuannya, untuk memperoleh titik temu antara beberapa pihak.

Setelah itu, lanjut dia, hasil pembahasan dengan pemerintah beserta dengan amanat presiden (ampress) akan dibahas di DPR. Dia menargetkan RUU akan disahkan pada kuartal pertama 2017.

Azam menyebutkan amendemen UU Persaingan Usaha ini bertujuan baik. Sasaran utamanya adalah meminimalisasi praktik monopoli di Indonesia. Selain itu, RUU ini diharapkan menumbuhkan pelaku usaha baru di sektor usaha kecil, usaha sedang maupun usaha berskala besar.

Dalam menyusun RUU tersebut, Komisi VI mengadopsi hukum persaingan usaha di negara lain seperti Jerman dan Jepang. Kendati begitu, tidak semua aturan diadopsi mentah-mentah, melainkan telah mengalami kajian yang disesuaikan dengan sistem ekonomi Tanah Air.

Komisi VI juga tidak sejalan dengan langkah pelaku usaha yang mendesak untuk memisah kekuasaan kehakiman di tubuh KPPU. Seperti diketahui, kekuasaan integrasi tersebut meresahkan pebisnis karena KPPU dinilai sebagai lembaga superbody.

Azam menilai dengan dibentuknya pengadilan kehakiman khusus maka akan memperpanjang waktu. Hal ini kontradiktif dengan prinsip persaingan usaha yang ingin menciptakan efisiensi.

Baginya, pengadilan negeri dan Mahkamah Agung sudah cukup untuk memeriksa putusan KPPU. Jadi, lanjutnya, tidak perlu ada pengadilan tambahan.

DIPISAH

Ekonom dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ine Minara S. Ruky mengatakan Komisi VI seharusnya dapat menciptakan persaingan usaha berkeadilan dalam amendemen UU No. 5/1999.

Salah satu prinsip keadilan yaitu membentuk lembaga independen di luar KPPU. Lembaga tersebut bertugas sebagai pemutus perkara yang tidak terafiliasi dengan proses penyidikan dan penuntutan di KPPU.

“Model integrasi hukum itu bisa diubah. Indonesia bisa mencontoh Amerika,” katanya.

Ine berujar otoritas persaingan usaha di Negeri Paman Sam mengajukan perkara ke departemen kehakiman bernama Anti Trust Division. Prinsip seperti itu yang berkeadilan bagi persaingan usaha.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami