HukumLiputanNasional

Masyarakat Adat Sambi-Golokukung Tolak Penetapan Tanah Ulayat sebagai Kawasan Hutan Puntuh II

BTN iklan

BORONG, (LEI) – Masyarakat adat Sambi-Golokukung, Desa Satar Padut, Manggarai Timur menolak penetapan tanah ulayat mereka sebagai kawasan hutan Puntuh II.

Tanah ulayat masyarakat adat Sambi-Golokukung tersebut mencakup puluhan lingko, di antaranya: lingko Golo Labang, lingko Bebel, lingko Ojang, lingko Dange, lingko Libo Moho, lingko Kelor, lingko Pasang Nggeo, lingko Laing Lewe, lingko Lok Lece, lingko Cemara, lingko Pau Raja, lingko Cembek Koe, lingko Bongko Matakaba, lingko Cembak Mese, lingko Wekur Jarang, lingko Bohor Waso, lingko Libo Kilit, lingko Raok, lingko Libo Galang, lingko Libo Tao, lingko Gali Ulu, lingko Golo Lada, dan lingko Wiwit.

Dalam pertemuan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang difasilitasi Dirjen Penegakkan Hukum KLHK di Jakarta (Sabtu, 1/10) dan dihadiri utusan masyarakat adat Sambi-Golokukung dan tokoh-tokoh Manggarai Timur diaspora, Marianus Kisman alias Bobek menjelaskan kronologis konflik antara masyarakat adat dengan pihak Kehutanan.

Dikatakannya, pada bulan Maret – Mei 2018, pihak Kehutanan melalui Pemerintah Desa Satar Padut mengedarkan formulir untuk diisi oleh masyarakat tanpa melalui sosialisasi terlebih dahulu apa tujuannya.

Sebagian masyarakat mulai mengisi formulir tersebut karena dijanjikan untuk mendapat sertifikat tanah. Sebagian masyarakat yang paham dengan isi formulir yang tidak lengkap tersebut (hanya formulir lampiran) sempat mengajukan protes dan mempertanyakan maksud dan tujuan formulir yang diedarkan tersebut.

Ada beberapa kejanggalan yang mencurigakan dalam formulir yang diterima masyarakat, di antaranya: Pertama, formulir lampiran yang diterima masyarakat tidak disertai halaman narasi tentang maksud dan tujuan dari formulir tersebut. Masyarakat hanya diminta mengisi Lampiran 3, lampiran 4 dan lampiran 5. Lampiran 1 dan 2 tidak ada. Kedua, lampiran 5 formulir tersebut berisi Pakta Integritas Kepala Desa/Lurah yang tidak diketahui oleh masyarakat adat dan isi surat ditulis, ”Dalam rangka proses permohonanan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Satar Padut dan seterusnya.”

Masyarakat adat Gendang Sambi-Golokukung merasa bahwa formulir yang diedarkan dengan janji untuk mendapatkan sertifikat tanah adalah jebakan yang disengaja oleh pihak Kehutanan berkaitan dengan tanah ulayat. Kecurigaan masyarakat adat Gendang Sambi-Golokukung semakin kuat ketika ada rumor bahwa pemerintah desa Satar Padut mengintimidasi masyarakat agar segera mengisi formulir yang telah diedarkan dengan ancaman, ”Jika tidak mengisi formulir akan mencabut hak atas tanah, dan jika mengisi formulir akan mendapat sertifikat tanah secara cuma-cuma.”

Intimidasi dan janji manis pemerintah Desa Satar Padut membuat sebagian besar masyarakat adat Sambi-Golo Kukung mengisi formulir tersebut.

Masyarakat adat Gendang Sambi-Golokukung mengajukan protes dan meminta pihak Kehutanan untuk menghentikan proses pendataan yang tidak transparan dan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Namun gelombang protes masyarakat tidak dihiraukan.

Bulan Agustus 2018, pihak Kehutanan, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi yang didampingi utusan Dirjen Kehutanan, UPTD Kehutanan Kabupaten Manggarai Timur, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), kembali hadir untuk menjemput formulir yang telah diisi warga. Pada saat itu sejumlah warga sempat mengajukan protes, tetapi sekali lagi pihak Kehutanan tidak menghiraukan protes warga dan membawa semua formulir yang telah diisi masyarakat ke kabupaten dengan menggunakan mobil patroli Dinas Kehutanan.

Harapan dan impian masyarakat yang telah mengisi formulir ternyata hanya sebuah mimpi buruk. Setahun setelah berlalu, tepatnya Agustus 2019 pihak Kehutanan (Dinas Kehutanan Provinsi, UPTD Manggarai Timur dan Utusan Dirjen Kementerian Kehutanan) datang lagi dengan membawa program baru, Perhutanan Sosial (PS). Kehadiran mereka hanya diketahui oleh pemerintah Desa Satar Padut dan sebagian kecil masyarakat adat di Kampung Sambi.

Di kampung Sambi,tepatnya pada tanggal 04 Agustus malam mereka membentuk kelompok untuk program Perhutanan Sosial. Hanya 25 orang warga yang hadir dari kampung Sambi, sementara warga Golo Kukung tidak ada yang hadir.

5 Agustus 2019 pagi utusan Dinas Kehutanan menggunakan mobil patroli Kehutanan hendak melakukan survei di wilayah ulayat Sambi-Golokukung. Secara kebetulan mereka berpapasan dengan warga, tepatnya di kampung Ntaur dan langsung mencegat untuk tidak boleh melanjutkan survei ke lokasi ulayat sambi-Golokukung. Para petugaspun balik arah dan langsung ke kantor Desa Satar Padut.

Pada saat bersamaan sebagian masyarakat adat berbondong-bondong mendatangi kantor Desa untuk menyerahkan KTP dalam rangka pengambilan data untuk memenuhi persyaratan program Perhutanan Sosial yang tidak dipahami oleh masyarakat adat. Kebetulan di kantor desa ada dua orang warga adat, yaitu bapak Robertus Beni dan Bapak Marianus Kisman. Mereka terkejut dengan kedatangan warga. Setelah mengetahui masalahnya, kedua warga adat tersebut meminta untuk menghentikan pengambilan data tersebut. Alasannya, program yang ditawarkan pihak Kehutanan sama sekali belum pernah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat adat Sambi-Golokukung.

Atas permintaan dua warga tersebut pihak Dinas melalui utusan UPTD Kabupaten Manggarai Trimur, yaitu Bapak Bernadus Palus dan didampingi utusan Dirjen Kehutanan mencoba untuk meyakinkan warga agar tetap menerima program baik pemerintah, yaitu Perhutan Sosial. Tetapi dua warga tersebut tetap bersikeras untuk meminta kepada pihak Dinas agar menghentikan pengambilan data tersebut. Masyarakat yang menyaksikan adu argumentasi antara warga adat dan utusan UPTD Kabupaten Manggarai Timur memilih untuk tidak menyerahkan KTP mereka.

Di hadapan utusan Dirjen Kehutanan, kedua warga adat menjelaskan riwayat tanah ulayat Sambi-Golokukung dengan batas-batasnya yang jelas sejak masa kolonial Belanda dan kondisi kekinian tanah ulayat tersebut. Sebagian besar kepemilikan hak atas tanah dalam ulayat tersebut telah mendapat pengakuan secara hukum dari Negara berupa Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional.
Utusan Dirjen Kehutanan sempat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa, “Apakah sertifikat-sertifikat tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional?” Kepala Desa dengan tegas menjawab, “Benar.” Beliau spontan mengatakan bahwa kegiatan ini bermasalah dan entri datapun langsung berhenti. Kemudian langsung meminta buku tamu kepada Kepala Desa untuk merubah isi kegiatan mereka dari sebelumnya pengambilan dan entri data kelompok menjadi sosialisasi Perhutanan Sosial.

Selanjutnya utusan Dirjen Kehutanan mengatakan, bahwa pihaknya di pusat tidak pernah tahu kalau wilayah itu adalah kawasan atau hak ulayat. Kementerian Kehutanan menetapkan tanah ulayat itu sebagai kawasan puntu II berdasarkan usulan dari daerah. Lalu beliau sarankan agar masyarakat mengajukan surat ke Badan Tata Ruang Nasional untuk meminta pemetaan tata ruang penentuan batas-batas hak ulayat dan kawasan hutan.

Berdasarkan saran tersebut segenap masyarakat adat Sambi-Golokukung melakukan konsolidasi untuk menyelenggarakan pertemuan adat yang melibatkan seluruh masyarakat adat Sambi-Golokukung pada tanggal 27 Agustus 2019 di Aula Paroki Dampek. Dalam rapat tersebut masyarakat adat Sambi-Golokukung menolak keras penetapan status hak ulayat adat menjadi Kawasan Puntuh II dan menolak semua jenis kegiatan Dinas Kehutanan yang terindikasi mencaplok hak ulayat masyarakat adat Sambi-Golokukung. Namun pihak kehutanan diam-diam menanam pilar TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) tanpa sepengetahuan masyarakat adat Sambi-Golokukung pada Agustus 2019.

Penolakan masyarakat adat Sambi-Golokukung tersebut bukan tanpa dasar.

Pertama, dasar kultural-spiritual. Masyarakat Manggarai, termasuk masyarakat adat Sambi-Golokukung terikat dalam kesatuan komunitas adat yang disebut gendang. Dalam konteks ini, di Manggarai dikenal dengan istilah gendang one lingko’n pe’ang.

Istilah tersebut menggambarkan begitu kuat dan kentalnya hubungan asali komunitas adat Sambi-Golokukung dengan wilayah penguasaan (tanah ulayat) sebagai sumber kehidupan mereka, termasuk juga sumber-sumber ecoland.

Istilah itu juga mau menunjuk pada wilayah penguasaan dan yang lainnya mengacu pada satu kesatuan komunitas adat yang disebut beo (kampung). Selain beo (kampung) dan lingko (kebun) ada dua unsur lain yang melengkapi gambaran identitas masyarakat adat Sambi-Golokukung, Manggarai Timur, yaitu mata air (wae bate teku) dan tempat pemujaan (compang bate takung). Keempat unsur tersebut merupakan satu ke satuan yang tak terpisahkan.

Masyarakat adat Sambi-Golokukung sejak awal kehidupan memiliki ikatan yang kuat dengan tanah maupun hutan. Tanah dianggap sebagai simbol seorang ibu yang melahirkan, memberi kehidupan dan rasa aman yang terkristal dalam filosofi “kuni agu kalo.”

Filosofi ini menjadi energi yang mengalir dalam darah setiap orang Manggarai. Karena itu, setiap orang Manggarai akan merawat dan mempertahankan tanah mereka ibarat mempertahankan kehormatan ibu kandung mereka.

Perampasan hak atas tanah ulayat dianggap menodai kehormatan seorang ibu dan orang Manggarai pasti bangkit melawannya. Budaya mencintai tanah sederajat dengan cinta kepada ibu menjadikan orang Manggarai sangat militan dalam mempertahankan tanah mereka. Kasus beberapa perang tanding memperebutkan tanah ulayat di beberapa wilayah Manggarai membuktikan betapa kuatnya budaya cinta terhadap tanah ulayatnya. Mereka siap mempertaruhkan nyawa demi kehormatan tanah sebagai simbol ibu.

Budaya Manggarai yang menempatkan tanah sebagai simbol ibu melahirkan kayakinan tradisional, bahwa kelestarian alam (tanah dan hutan) harus dijaga oleh seluruh masyarakat adat. Dalam interaksi dengan alam maupun hutan orang Manggarai selalu menciptakan keseimbangan hidup.

Berdasarkan kearifan lokal (local wisdom) orang Manggarai sejak zaman dulu telah mengenal pembagian wilayah hutan atas hutan garapan dan hutan lindung.

Mereka sangat patuh dengan ketentuan adat. Jadi, masyarakat adat Sambi-Golokukung sudah mengenal konsep konservasi hutan sebagai penyangga kehidupan. Konsep ini lahir dari nilai kultural dan spiritual masyarakat adat Sambi-Golokukung yang menghormati hutan sebagai sumber kehidupan dan tempat tinggal kekuatan adikodrati.

Kedua, dasar historis. Secara historis, tanah ulayat yang diklaim secara sepihak oleh pihak Kehutanan sebagai Kawasan Hutan Negara Puntu II adalah hak milik komunal masyarakat adat Sambi-Golokukung secara turun-temurun.

Masyarakat adat Sambi-Golokukung mendapat penyerahan hak ulayat secara langsung dari Raja Manggarai Alexander Baruk dan Dalu Abdullah Unu pada tahun 1939 dengan batas-batas: di sebelah Timur kali Wae Togong, di sebelah Barat kali Wae Laing, di sebelah Utara Laut Flores dan di sebelah Selatan PAL Belanda.

Jadi, sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda wilayah itu sudah menjadi tanah ulayat masyarat adat Sambi-Golokukung.

Penetapan tanah ulayat itu sebagai kawasan hutan lindung dilakukan secara sepihak oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai pada tahun 1993, tanpa melibatkan masyarakat adat Sambi-Golokukung dan keputusan itupun tidak pernah disosialisasikan hingga saat ini. Karena itu, aktivitas berkebun di wilayah tersebut setelah tahun 1993 berjalan normal tanpa hambatan atau teguran dari pihak terkait. Bahkan sebagian tanah tersebut telah disertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Di atas tanah ulayat tersebut telah ditanam berbagai jenis tanaman dan kayu seperti jati, cendana, kemiri, jambu mete, lamtoro dan sebagainya. Kayu-kayu (lamtoro) kini menjadi andalan bagi masyarakat lokal untuk dijadikan kayu api dan dijual guna membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak sekolah. Sementara kayu di luar tanah ulayat sama sekali tidak diganggu atau diambil.

Ketiga, dasar yuridis. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, seperti pengakuan Raja Alexander Baruk dan Dalu Abdullah Unu serta tanaman budidaya di atas tanah ulayat tersebut, maka sebagian besar hak milik atas tanah dalam ulayat tersebut telah mendapat pengakuan secara hukum dari Negara, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Fakta-fakta tersebut merupakan bukti hukum yang cukup kuat atas kepemilikan masyarakat adat Sambi-Golokukung atas tanah ulayatnya. Apalagi dalam konteks kehidupan bernegara dan bangsa sudah ada pengakuan atas keberadaan kelompok-kelompok masyarakat adat sebagaimana disebutkan dalam berbagai produk hukum dan perangkat peraturan lainnya secara eksplisit maupun implisit seperti;

(a) Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagian Penjelasan pasal demi asal, Bab VI, Pasal 18; (b) UU Pokok Agraria No. 5/1960; (c) UU Pokok Kehutanan No. 5/1967; (d) UU No. 11/1974 Tentang Irigasi (e) Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia yang Pelaksanaannya dilengkapi dengan UU HAM No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Kehuatanan N0. 41/1999 jo UU Kehutanan No. 39/ 2004. Bahkan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur sendiri telah mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. Perda ini mempertegas hak ulayat masyarakat adat Sambi-Golokukung.

Keempat, dasar sosio-ekonomis. Tanah ulayat merupakan ruang kehidupan masyarakat adat Sambi-Golokukung, yang menjadi asset ekonomi yang dapat menunjang kehidupan masyarakat adat Sambi-Golokukung dan keturunannya di masa mendatang. Apalagi dalam dua dekade terakhir jumlah penduduk ( ahli waris ) masyarakat adat Sambi-Golokukung kian bertambah.

Kebijakan pemerintah cq Kementerian Kehutanan yang mencaplok tanah ulayat menjadi kawasan hutan lindung atau perhutanan sosial secara sepihak secara tidak langsung telah merampas hak hidup masyarakat adat Sambi-Golokukung dan menghancurkan budaya lokal serta martabat masyarakat adat Sambi-Golokukung.

Selanjutnya tokoh senior masyarakat Dampek Diaspora Gaundens Wodar membacakan pernyataan sikap masyarakat adat Sambi-Golokukung di hadapan Dirjen Gakkum, Rasio Ridho Sani dan utusan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Doni Setiawan Septiono dan utusan Ditjen Perhutanan Sosial dan Kehutanan Lingkungan (PSKL).

Ada lima butir pernyataan sikap masyarakat adat Sambi-Golokukung.

  1. Masyarakat adat Sambi-Golokukung mendukung program pemerintah dalam hal ini menjaga kelestarian hutan demi menjaga keseimbangan alam dan juga menjadi penghasil karbon yang dapat menanggulangi bahaya pemanasan global (global warming). Namun kami menolak tindakan pihak Kehutanan yang sewenang-wenang mencaplok tanah ulayat sebagai ruang hidup masyarakat adat Sambi-Golokukung. Sejak zaman Belanda telah ditetapkan hutan lindung di luar tanah ulayat Sambi-Golokukung dengan pilar batas masih ada sampai saat ini.
  2. Mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membatalkan penetapan tanah ulayat masyarakat adat Sambi-Golokukung dan mencabut kembali pilar TORA yang ditanam pada bulan Agustus 2019, tanpa sepengetahuan masyarakat adat Sambi-Golokukung. Tindakan tersebut tidak saja merampas hak hidup masyarakat adat Sambi-Golokukung, tetapi juga melecehkan kehormatan masyarakat adat Sambi-Golokukung yang diakui Undang-Undang.
  3. Menolak segala bentuk kegiatan dan tindakan dalam bentuk apapun dari pihak Kehutanan di atas tanah ulayat masyarakat adat Sambi-Golokukung yang terindikasi mengklaim ulayat Sambi-Golokukung menjadi kawasan hutan Puntuh II.
  4. Mencabut tandatangan masyarakat adat Sambi-Golokukung dalam formulir Draft yang telah diisi masyarakat adat Sambi-Golokukung dan dinyatakan batal demi hukum. Program yang kemudian dikenal dengan TORA tersebut merupakan bentuk pembohongan publik yang dilakukan oleh pihak Kehutanan, karena tidak ada penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat adat Sambi-Golokukung mengenai program tersebut. Bahkan masyarakat ditipu dengan janji manis akan mendapat sertifikat hak milik atas tanah.
  5. Jika butir 1 – 4 di atas tidak direspons secara memadai oleh pihak Kehutanan, maka masyarakat adat Sambi-Golokukung akan mengambil langkah tegas dengan mencabut pilar-pilar yang telah ditanam tanpa sepengetahuan masyarakat adat.

Menanggapi aspirasi masyarakat adat Sambi-Golokung, Dirjen Gakkum Rasio Ridho Sani menegaskan pentingnya masyarakat adat dalam konteks negara. Tugas pemerintah adalah melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Tidak ada niat dari pemerintah untuk mempersulit, apalagi menyengsarakan rakyatnya. Kalau ada aturan yang salah dan mempersulit rakyat akan dikaji ulang.

Dia berterima kasih kepada masyarakat adat Sambi-Golokukung yang telah menyampaikan informasi tentang kondisi riil di masyarakat berkaitan dengan program TORA. Dia berharap ada solusi yang saling menguntungkan.

Selanjutnya Doni Setiwan Septiono dari bagian Pengukuhan Ditjen PKTL menjelaskan, bahwa tanah yang menjadi objek konflik tersebut adalah kawasan hutan Puntuh II yang telah ditetapkan pada tahun 1983 dan dipasang pilar pada tahun 1993 oleh pemerintah Kabupaten Manggarai, cq Dinas Kehutanan. Berdasarkan fakta yuridis tersebut Gubernur NTT Victor B. Laiskodat mengeluarkan rekomendasi No. BU 522.16/01/DISHUT/2018 tentang Rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan tanggal 8 Oktober 2018.

Berdasarkan rekomendasi Gubernur NTT tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi terkait lainnya menetapkan kawasan hutan Puntuh II sebagai objek TORA dan perhutanan sosial.

Namun masyarakat adat Sambi-Golokukung menegaskan bahwa kebijakan Kementerian KLHK dilakukan sewenang-wenang, tanpa penjelasan atau sosialisasi kepada masyarakat adat Sambi-Golokukung yang merupakan ahliwaris tanah ulayat tersebut. Apakagi sejauh ini tidak pernah ada konflik berkaitan dengan tanah ulayat tersebut. Konflik muncul ketika ada program TORA.

Terjadi debat yang cukup alot. Akhirnya Direktur Pengaduan Gakkum, Sugeng berjanji akan mengkaji ulang program TORA tersebut dengan pihak terkait seperti Menko Perekonomian, BPN, Kemendagri dan Dinas Kehutanan untuk mencari jalan keluar yang bisa diterima para pihak. Dia meminta masyarakat adat menyediakan bukti-bukti hak ulayat dan menghindari konflik. Dia juga berjanji akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu tidak terlalu lama. [Flores Editorial]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami