Hukum

Masyarakat Adat Seko Pertahankan Wilayah demi Ekologi Sulawesi.

BTN iklan

LEI, Jakarta- Masyarakat Seko terletak di dataran tinggi yang terletak di ketinggian 1200-1800 meter diatas permukaan laut. Masyarakat Adat Seko memiliki jumlah penduduk kurang lebih 7000 KK, dan ada 9 wilayah Adat.
Secara geografis Seko dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Seko Padang di bagian paling timur, Seko Tengah, dan Seko Lemo. Daerah Seko berada di dataran tinggi pegunungan “Tokalekaju” yang diapit oleh pegunungan Quarles dan Verbeek. Ia berada tepat di bagian tengah ”huruf K” di Pulau Sulawesi sehingga dalam sangat tepat kalau Seko di sebut sebagai JANTUNG SULAWESI. Secara keseluruhan daerah ini memiliki luas wilayah 2.109,19 Km2, merupakan kecamatan terluas dan terjauh dengan jarak sekitar 120 km dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan ini sudah berpenduduk sekitar 14.000 jiwa yang terdiri dari 12 desa yang semuanya sudah beratatus definitif. Kecamatan Seko berada pada ketinggian antara 1.113 sampai 1.485 meter di atas permukaan laut, dengan topografi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.

Sarana transportasi untuk mencapai Seko dari kecamatan terdekat, Masamba, dapat dilakukan melalui jalur udara dengan pesawat perintis, atau jalur darat menggunakan ojek. Jalur darat yang dilalui ojek masih berupa jalan tanah yang memiliki banyak rintangan seperti lebar jalan yang sempit dan kondisi tanah basah sehingga cenderung sulit dilalui kendaraan biasa. Perjalanan menggunakan ojek dapat menghabiskan waktu 2-3 hari. Kesulitan untuk menuju Seko menyebabkan ongkos transportasi menggunakan ojek mencapai Rp 1 juta per orang.

Seko telah memperoleh surat keputusan Bupati No 300 Tahun 2004 tentang pengakuan masyarakat adat seko, oleh Bupati Luwu Utara, namun wilayah adat seko jadi incaran investasi pertambangan diantaranya PT. Citra Palu Mineral dan PT. Kalla Arebama.

Dr. Abdul Rahman Nur, SH, MH, dewan kehutanan nasional (DKN) dan angota asosiasi pengajar hukum adat (APHA) menanggapi mengenai permasalaahan ini. “Pemerintah perlu mempertimbangkan hal ini karena jelas bisa mengancam ekologi dan masyarakat adat seko, pemerintah harus bisa menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat seko sebagaimana amanah konstitusi dan peraturan daerah kabupaten Luwu Utara berdasrkan perda no 2 tahun 2020 tentang pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Utara” ujar beliau.

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami