BTN ads
HukumNasionalRegulasi

Masyarakat Baduy Senang Pengakuan Agama Di Kolom KTP

Agama Di KTP Dan KK Tercantum Selam Sunda Wiwitan

LEBAK, LEI – Masyarakat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, merasa senang menerima pengakuan kolom agama pada identitas KTP elektronika (KTP-e).

“Kita sebagai bangsa Indonesia tentu harus memiliki legalitas identitas agama,” kata Santa (45) warga Badui saat dihubungi di Lebak, Jumat.

Selama ini, pemerintah belum merealisasikan pengakuan kepercayaan masyarakat Badui pada kolom agama di KTP elektronika.

Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan direalisasikan, dan pada kolom agama baik dalam KTP dan KK ditulis Selam Wiwitan.

“Kami merasa bangga jika agama warga Badui tertulis pada kolom KTP-e dan KK,” katanya.

Menurut dia, kepercayaan masyarakat Badui tetap menganut agama Selam Wiwitan karena peninggalan nenek moyang.

Sebab, masyarakat Badui dari dulu hingga kini penganut agama Selam Wiwitan.

Apalagi, masyarakat Badui semua kaum laki-laki disunat juga kawinnya juga melalui penghulu juga bersahadat.

Masyarakat Badui sejak tahun 1970-2013 tercantum pada kolom KTP dan KK sebagai agama Selam Sunda Wiwitan.

Namun, tahun 2013 sampai 2017 dikosongkan karena adanya UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan diakui enam agama yakni Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu.

Karena itu, putusan MK yang mengabulkan UU tentang Administrasi Kependudukan bisa kembali dicantum kolom agama Selam Wiwitan pada identitas KTP dan KK.

“Kami berharap kolom agama Selam Wiwitan bisa tercantum pada KTP dan KK,” katanya menjelaskan.

Kepala Adat yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Saija mengatakan pihaknya bersyukur dan segera mengurus perubahan pada identitas KTP dan KK dengan mencantum agama Selam Wiwitan sebagai kepercayaan warga Badui.

Apabila, kolom KTP dan KK dicantumkan agama penghayat kepercayaan dipastikan masyarakat Badui akan menolaknya.

Sebelumnya, kata dia, masyarakat Badui pada kolom agama di KTP dan KK tercantum Selam Sunda Wiwitan.

Karena itu, pemerintah daerah segera menindaklanjuti putusan MK itu memfasilitasi perubahan Administrasi Kependudukan bagi penghayat kepercayaan.

Pihaknya akan segera menyosialisasikan kepada seluruh warga Badui yang terdapat sekitar 3.500 kepala keluarga yang sudah wajib memiliki KTP dan KK.

“Kami minta aturannya tidak dipersulit lagi setelah dikabulkan putusan MK dan mencantum Selam Wiwitan sebagai agama Badui dan ditulis pada kolom KTP dan KK,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak Ujang Bahrudin mengatakan pihaknya hingga kini menunggu keputusan Presiden Joko Widodo soal pengakuan agama masyarakat Badui yang tercantum pada KTP dan KK.

Selama ini, pihaknya juga belum menerima aplikasi khusus kependudukan masyarakat Badui.

“Kami berharap tahun ini warga Badui bisa tercantum kolom agama Selam Wiwitan pada KTP,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Related Articles

8 Comments

  1. Menurut saya berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan

    “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

    Selam wiwitan merupakan kepercayaan orang baduy dan berhak untuk mendapatkan pengakuan dari Negara salah satunya dengan adanya penulisan SELAM WIWITAN di kolom KK dan KTP mereka.

    Mhd Fadil – 2017517022
    Fakultas Hukum Universitas Sahid

  2. Dengan adanya pengakuan agama yg di anut oleh masyarakat baduy berarti secara tidak langsung pemerintah mengakui adat istiadat suku baduy yg memang sejak
    jaman dahulu hanya mengenal agama berdasarkan leluhurnya.
    masyarakat adat baduy
    tdk mengenal agama agama
    seperti org org di kota
    namun mereka lebih mempercayai
    dengan kepercayaan yg
    dianut dan menurut mereka
    org baduy merupakan
    agama kepercayaan.
    Dan juga tercantum dalam pasal 29 ayat 2 yg berbunyi “Bahwa
    Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

    Azhimatun Nadlifah
    2017510010

  3. Menurut saya ini adalah hal yang sangat baik mengingat negara kita adalah negara yang penuh dengan toleransi.
    Dan ketika kita menengok UUD 1945, didalam pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
    Didalam pasal itu memang menyebutkan kepercayaan juga, bukan hanya agama saja !!!. Jadi putusan MK ini, saya rasa dalam hal ini telah mewujudkan sila ke 5 dalam pancasila.
    Dan pastinya bukan hanya suku baduy saja yang senang dalam hal ini tapi juga seluruh masyarakat yang memiliki kepercayaan yang tak diakui selama ini.
    Namun perlu digaris bawahi dan kita tak boleh menutup mata nantinya, pasti akan ada kepercayaan kepercayaan yang baru bermunculan entah darimana asalnya, sehingga untuk mengantisipasi hal ini sangat perlu diatur.

    Munawir
    2017510003
    Fakultas hukum universitas sahid

  4. Menurut saya Kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa patut kita hargai. Namun, untuk mengakui sebagai agama baru, harus dikaji lebih mendalam lagi.sesui didalam pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
    Masyarakat baduy juga untuk meminta di cantum kan agamanya di ktp banyak orang orang berpendapat masalah agama yang di cantum kan mungkin maksudnya bukan agama tapi kepercayaan, hanya saja dalam kolom KTP bagi penduduk Indonesia tidak ada kolom yang menuliskan kepercayaan, tp yang ada adalah agama. Bagi suku baduy Luar memang tidak dilarang menganut kepercayaan atau agama lain. Namun bagi suku Baduy Dalam, mereka menganut kepercayaan Sunda Wiwitan tidak bisa di pungkiri bahwa agama masyarakat baduy berdasar kepercayaan nenek moyang mereka dulu,mereka juga cuma meneruskannya atas apa yg diyakini mereka .
    NIKE DIANA PAULINA PANJAITAN
    Fakultas Hukum Universitas Sahid
    2017520003

  5. Masyarakat Baduy adalah juga warga negara indonesia yang memiliki hak-hak sipil yang sama dengan kita. Kalau kita mengacu pada pancasila, negara tidak mempunyai wewenang untuk menentukan mana yang agama dan mana yang tidak, mana agama yang benar dan mana agama yang sesat, mana agama yang bisa diakui dan mana agama yang harus dilarang.
    Dalam UU 1945 dikatakan semua warga negara berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing tanpa unsur paksaan.
    Dan kita harus saling menghormati kepercayaan bangsa indonesia itu.

    Wijaya ayustia
    2017510005

    Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

    1. Menurut pendapat saya pemerintah segera memutuskan dan menyosialisasikan adanya agama selam Wiwit an yg diakui dan bisa di tuliskan pada kolom agama di Ktp dan KK dengan dasar :
      Pasal 29 ayat 2 yg berbunyi Bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya itu.
      Dan Mk yang mengabulkan Undang Undang tentang Administrasi kependudukan bisa kembali di cantumkan kolom agama selam Wiwitan pada identitas KTP dan KK.

      Dengan adanya keputusan resmi tsb akan menambah toleransi dalam beragama di Indonesia. Sehingga ada 7 agama di Indonesia :
      1 Islam
      2 Katolik
      3 Kristen
      4 Budha
      5 Hindu
      6 Konghucu
      7 Selam Wiwitan

      Oktavia Cokrodiharjo
      2017520029

      Fakultas Hukum U Sahid Jakarta.

  6. Menurut saya dengan adayanya putusan MK tentang administrasi kependudukan yang di realisasikan, itu membuktikan bahwa pemerintah mengakui agama baguy dan menghargai adat istiadatnya. Karena bagaimana pun masyarakat baduy masih warga negara indonesia yang mempunyai hak sama seperti warga negara indonesia lainnya, yang agamanya ingin di akui dan dicantumkan dalam KTP dan KK oleh pemerintah. Karena dalam pasal 29 ayat (2) “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi warga indonesia termasuk masyarakat baduy berhak memilih agama dan kepercayaannya masing², yang telah disebutkan dalam pasal 29 ayat (2).

    Alin Adelia Wijaya
    2017520010
    Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

  7. Berdasarkan UUD 1945 dalam pasal 29 ayat (2)berbunyi “Bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya . dengan menggaris bawahi gamanya dan kepercayaan Putusan MK tersebut Merupakan hal positif serta mengedepankan prinsip kebebasan dan setiap warga negara berhak menganut kepercayaannya masing-masing sehingga aliran kepercayaan suku baduy memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

    Gigih Arif G
    2017519006

Komentar Anda...

Close
Close