Politik

Masyaratak Politik Yang Beradab

BTN iklan

Jakarta/Lei Persaingan seru dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 yang berakhir dengan kekalahan pasangan calon Agus-Sylvi di putaran pertama memunculkan sinyal: demokrasi telah melahirkan masyarakat politik yang beradab di Tanah Air.

Putera mantan presiden ke-6 RI itu memperoleh simpati dan pujian dari kubu yang tak memilihnya begitu dia terbukti kalah dalam perebutan kursi DKI 1 dan langsung menerima kekalahan itu secara kesatria dengan mengucapkan selamat pada para pemenang.

Simpati dan pujian itu layak diberikan pada pasangan calon Agus-Sylvi karena mereka tak banyak tingkah dengan menggelar konferensi pers untuk menyatakan menolak hasil pemilihan atau mengajukan gugatan ke institusi hukum.

Publik pun, terutama para netizen lawan politiknya, dengan spontan mengacungi jempol pada pasangan calon itu, berbalik arah setelah sebelumnya mencemooh, mencela, mendiskreditkan dan menertawai dengan berbagai serangan yang menggelikan dan menjijikkan.

Rupanya, demokrasi yang sedang diupayakan berfungsi dan langgeng di sini tengah dihidupi bukan saja lewat persaingan yang kasar dan mendebarkan tapi juga pemaafan dan simpati pada yang kalah.

Masyarakat politik di Tanah Air dengan demikian telah membangun peradaban berpolitik yang membanggakan sebagai prasyarat berfungsinya praksis demokrasi.

Sebelum pencoblosan itu dilaksanakan, di saat masa kampanye sedang mencapai suhu yang memanas, manuver politik para kontestan dan para pendukungnya menciptakan ketegangan yang menakutkan.

Berbagai strategi dan siasat, yang argumentatif maupun yang menggertak dijalankan. Pengerahan massa, pengangkatan isu-isu primodial sektarian dijadikan senjata untuk mengalahkan lawan politik. Namun, semua ketegangan itu menjadi cair kembali begitu suara pemilih dihitung dan ditentukan siapa yang kalah dan siapa yang layak menuju ke putaran kedua.

Kekalahan Agus-Sylvi bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi dua pasanagan calon yang kini bersaing di pilgub putaran kedua.

Sedikitnya, sikap menerima kekalahan dengan lapang dada dan spontan harus menjadi keniscayaan bagi yang kalah di putaran kedua, bukannya membuat kekisruhan kekanak-kanakan lewat gugatan tak mau menerima hasil hitungan suara pemilih.

Undang-undang memang memberikan ruang untuk menggugat namun akal sehat telah menerima fakta bahwa pilgub telah diawasi dan dikawal sedemikian rupa oleh kedua kontestan dan pendukung mereka. Pengawalan dan pengawasan itu dilakukan lewat perangkat teknologi digital dan manual. Kecurangan sporadis boleh jadi terjadi tapi kecurangan semacam ini biasanya bersifat arbiter, yang bisa merugikan kedua belah kontestan di tempat-tempat pemungutan suara yang berbeda.

Bisa dipastikan tak ada kecurangan sistematis dan masif yang dilakukan oleh salah satu kontestan.

Pilgub DKI Jakarta 2017 jelas merupakan jalan bagi kontestan untuk melangkah ke kursi kepemimpinan nasional. Yang menang bisa jadi punya peluang untuk menjajal menjadi kandidat dalam pilpres 2019. Namun, yang kalah, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono, juga berpeluang untuk tampil kembali sebagai kandidat di perebutan kursi RI 1 itu.

Dengan fakta bahwa kalah dan menang dalam pesta demokrasi adalah hal yang biasa, AHY telah membangun citra diri bahwa dia adalah demokrat yang lugas, tak ngotot untuk menang dan berjiwa besar menerima kekalahan.

Ada yang meyakini bahwa kalah dan menang dalam demokrasi adalah soal waktu. Waktu bukan saja memberikan hukuman pada pemimpin yang korup tapi juga ganjaran bagi pecundang yang memperbaiki diri.

Meskipun masyarakat politik yang beradab telah terbangun dengan bukti munculnya simpati terhadap yang kalah, pendidikan politik dalam konteks praksis berkampanye yang elegan masih perlu disosialisasikan secara berkelanjutan.

Fakta bahwa kampanye hitam dalam bentuk menista dan memfitnah masih bertebaran. Tentu kampanye hitam dan negatif terutama tak datang dari kandidat atau kontestan secara langsung tapi dari para pendukung masing-masing kontestan.

Ada pendukung kontestan yang berkampanye secara vulgar dengan mengumbar caci maki yang memualkan. Ada pula yang secara terselubung mengobarkan kengerian dan ketakutan dengan menebar fitnah bahwa akan ada perang bintang di kalangan jenderal untuk memenangkan salah satu kontestan.

Kedua cara yang kotor itu agaknya perlu dieliminasi dalam masyarakat politik yang beradab, yang memperlakukan pemilihan pemimpin sebagai sesuatu yang rutin, biasa dan adem ayem.

Kesadaran untuk mengakui bahwa pemilihan pemimpin publik sebagai sesuatu yang rutin bisa dimulai dengan pengakuan bahwa perbaikan sosial, ekonomi, politik tak mungkin berlangsung instan dan karena faktor tunggal dari terpilihnya seorang figur tertentu.

Perubahan sosial itu melibatkan banyak faktor, yang tak bisa dilakukan oleh satu orang pemimpin, betapapun cerdas dan adilnya pemimpin itu.

Di putaran kedua pilgub DKI Jakarta ini, masing-masing kontestan dan tim sukses tak punya peluang leluasa untuk berkampanye lagi. Namun setiap tutur dan langkah mereka menjadi konten kampanye itu sendiri. Kontestan yang simpatik akan melarang pengikutnya untuk melakukan aksi tak simpatik seperti menghujat dan memfitnah.

Di sini publik pemilih, terutama yang masuk dalam kategori massa mengambang, perlu cerdik dalam melihat kemungkinan bahwa strategi bunuh diri dalam wujud aksi menghujat dan memfitnah bisa dilakukan terhadap kontestan pilihannya sendiri demi menciptakan citra bahwa lawan telah berlaku kasar dan jauh dari etika berpolitik.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami