Event

Materai Naik jadi Rp 10.000 Apa sih gunanya ?

BTN iklan

Jakarta, LEI-  Pemerintah dan Komisi XI DPR RI yang sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea materai ke tingkat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang. Tujuannya adalah untuk merevisi UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Pemerintah juga akan menghapuskan meteriai Rp 3.000 dan 6.000.

Bea meterai merupakan pajak atas dokumen. Dalam kebijakan yang baru, objek dokumen yang dikenakan bea materai tidak hanya yang berbentuk kertas melainkan digital atau elektronik.

Pada UU Nomor 13 Tahun 1985, tarif bea materai masih berlaku dengan nilai Rp 3.000 dan Rp 6.000. Dengan adanya revisi ini, tarif yang berlaku nantinya hanya berlaku tunggal yaitu senilai Rp 10.000.

Menurut informasi yang dilansir dari Portal Surabaya berjudul Mulai 1 Januari 2021, Ini Dia Transaksi Yang Wajib Kena Bea Materai Rp 10.000 hal ini berlaku mulai 1 Januari 2021 yang bertujuan untuk memberikan waktu jeda atau sosialisasi kepada masyarakat sekaligus kepada pemerintah untuk menyampaikan aturan turunannya.

Berikut informasi rangkuman yang akan dikenakan bea materai:
Transaksi di atas Rp 5 juta
Dalam RUU Bea Materai, dokumen fisik maupun elektronik nantinya akan dikenakan bea materai Rp 10.000, tetapi itu hanya untuk dokumen yang bernilai di atas Rp 5 juta saja. Seperti tagihan listrik, telepon, hingga kartu kredit.

“Mungkin contoh tagihan kartu kredit sekarang email ya, kan nggak dicetak lagi. Itu termasuk salah satunya seperti itu contoh,” kata Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Arif Yanuar di Gedung DPR RI, Kamis, 3 September 2020 dikutip dari Portal Surabaya.

Belanja Online
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, penggunaan bea materai tidak terbatas pada dokumen elektronik atau digital, melainkan dari setiap transaksi online yang nilainya di atas Rp 5 juta, nantinya pembayaran bea materai akan masuk dalam struk belanja.

Bea materai Rp 10.000 dikenakan secara elektronik saat struk tersebut keluar. Dalam aturan lama yang masih berlaku sampai saat ini, dokumen yang dikenakan bea materai hanya berupa kertas.
“Iya include (belanja online), ditambahkan di situ,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama di Gedung DPR RI pada Kamis (3/9).

Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan ada sejumlah dokumen yang nantinya dibebaskan bea materai. Salah satunya dokumen yang berkaitan dengan pelaku usaha UMKM. Karena menurutnya, kebanyakan pelaku usaha kecil akan menggunakan dokumen bernilai kecil, sehingga nantinya tidak perlu lagi membayar bea materai.

Selain UMKM, dokumen yang bersifat penanganan bencana alam dan keagamaan, serta yang sifatnya non-komersial juga akan mendapat pengecualian dari bea materai.

Pada ketentuan yang berlaku saat ini, bea materai dikenakan pada dokumen yang bernilai di atas Rp 1 juta. Dalam RUU Bea Materai, dokumen dikenakan bea materai jika transaksinya di atas Rp 5 juta.

“Pembebasan bea materai diberikan untuk penanganan bencana alam dan kegiatan keagamaan dan sosial, dan dalam rangka dorong program pemerintah untuk perjanjian internasional,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami